Pekanbaru (SegmenNews.com)- Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II Sumbar dinilai kurang berkoorinasi dengan Dinas Bina Marga (PU lama red) pada pelaksanaan pengaspalan jalan nasional di Provinsi Riau. Akibatnya tidak ada pengawasan, mengakibatkan sejumlah jalan cepat rusak.
Di Riau panjang jalan nasional sekitar 1100 kilometer. Sepanjang itu pula, pembangunannya sudah hancur dan tidak mulus. Selain itu, Riau penghasil Devisa tertinggi di Indonesia hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 600 miliar pertahun. Sedangkan Sumbar Rp 1,2 triliun pertahun.
“Kedepan, kita sudah menekankan kepada Satker PJN II Wilayah Sumbar Cabang Riau, untuk berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga. Sehingga pelaksanaan pekerjaannya bisa kita awasi dengan baik,” kata Anggota Komisi D DPRD Riau, Asri Ausar, Kamis (22/1/15).
Anggota Komisi D, Hardianto mengaku, pernah berjalan dari Palembang, Jambi dan Medan termasuk dari Riau menuju Sumbar. Mulai dari pintu masuk perbatasan sampai menuju kota, jalan disana bagus dan mulus. Tidak ada satu pun cacat.
Namun kenapa Riau penghasil Devisa tertinggi di Indonesia tidak mendapatkan pembangunan yang bagus seperti provinsi tetangga. Selain itu, Provinsi Riau meminta Balai Besar PJN II Wilayah Dumbar yang membawahi Riau, Kepri dan Jambi dipindahkan ke Pekanbaru. Pemprov Riau siap menyiapkan kantor tanpa disewa seperti sekarang.
“Di Riau, baru enam bulan jalan dipakai sudah hancur dan rusak. Tapi kenapa di Sumbar ketahanan jalannya bagus dan mulus meski dilalui oleh kendaraan bertonase tinggi. Apakah di Riau kurang pengawasan PJN atau kenapa. Jika kurang, kami minta Balai besar PJN dipindahkan ke Pekanbaru,” kata Hardianto.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi D, Abdul Wahid. Ia meminta kepada PJN untuk mengambil alih jalan penghubung antar Provinsi. Seperti Jalan Pulau Burung dan Teluk Meranti Inhil sekarang merupakan jalan provinsi. Sedangkan jalan itu merupakan jalur lintas antar provinsi.
Jika dibangun melalui uang APBN, mungkin jalan tersebut akan bagus dan tidak rusak parah seperti sekarang. Selain itu, anggaran APBD bisa dialihkan untuk infrastruktur dalam daerah.
“Kami melihat, banyak jalan penghubung antar provinsi tidak diambil alih oleh nasional. Kedepan kami meminta jalan antar provinsi itu dibangun oleh provinsi supaya dapat meringankan beban daerah,” ujar Wahid.
Kepala Satker PJN Wilayah II Sumbar Cabang Riau, Didi Mandarsyah mengaku sudah mengusulkan pembangunan seluruh jalan nasional di Riau setiap tahun. Namun Kementrian PU menolak usulan itu. Alasannya, karena jalur yang dilalui jalan nasional terkendala karena kawasan hijau, pembebasan lahan tidak tuntas oleh daerah dan lain lain.
Dia juga mengaku terkait pelaksanaan pembangunan PJN tidak ada berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga. Namun kedepan, PJN selalu akan berkoordinasi supaya hasil pembangunan lebih bain dari sebelumnya.***(lin)
