Pekanbaru (SegmenNews.com)- Program satu polisi satu desa sudah lama diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, namun sampai sekarang belum terwujud. Untuk itu, DPRD Riau mendesak Polda Riau untuk segera menyetujui penugasan polisi disetiap desa, guna meningkatkan keamanan.
Terkait pembangunan pos polisi, akan ditanggung oleh Pemprov Riau. Namun tunjangan termasuk kelengkapan dinas polisi tetap melalui anggaran kepolisian.
“Program satu polisi satu desa sudah lama diwacanakan tapi belum juga terwujud. Kemarin kami (Komisi A), sudah membicarakannya dengan Kapolda Riau supaya dapat segera menyetujui program ini,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, Kamis (12/2).
Menurutnya, dengan adanya polisi, akan mempermudah jangkauan masyarakat untuk pemberian informasi keamanan dan mempermudah mendapatkan informasi oleh Polsek. Kalau melapor kepolsek, masyarakat masih banyak takut melihat polisi ramai.
Diakui, selain tindakkan kriminal, di Provinsi Riau merupakan sasaran empuk bagi pelaku Narkoba dan perampokkan. Sepeti penangkapan ganja 2 ton di Pelalawan kemarin.
Setiap hari terjadi perampokan, yang menyebabkan nyawa korban melayang dan kritis. Hal ini dikarenakan tidak terpantaunya pelaku oleh polisi. Namun jika polisi dekat dengan masyarakat, maka informasi itu akan mudah dihimpun untuk dikembangkan, kemudian dilakukan tindakkan.
Dilain sisi, Suhardiman menegaskan, jika polisi benar-benar ingin memberantas pelaku narkoba dan perampokkan tidak sulit. Sebab pelaku Narkoba dan perampokkan tidak jauh berbeda. Namun keseriusan itu tergantung dari satuan polisi.
“Selain menugaskan satu polisi satu desa, untuk menjaga keamanan Riau, polisi harus tetap melakukan operasi terpadu setiap saat. Baik ditingkat Polsek, Polres maupun Polda, sehingga pelaku kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi,” ujar Suhardiman.***(alind)
