Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur, saat hearing dengan manajemen RSUD Arifin Ahmad, Senin (9/3) sore menegaskan bahwa para doktertenaga honorer yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru banyak yang ngejob atau memiliki pekerjaan diluar rumah sakit milik Pemerintah itu, seperti di klinik dan rumah sakit swasta.
Lanjutnya, hal itu tentunya akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD. Sebab para dokter tenaga honorer itu akan lebih banyak meninggalkan RSUD. Keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan dokter juga mbanyak diterima anggota DPRD.
Namun, disebutkannya, tindakan para dokter tenaga honorer tersebut bisa saja dipicu akibat rendahnya gaji yang mereka terima hanya dibawah Rp 1 juta.
“Memang banyak dokter tenaga honorer RSUD bekerja diluar. Karena dari informasi diterima, penghasilannya jauh lebih tinggi dari mengabdi di rumah sakit umum milik pemerintah,” kata Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur.
Ditegaskannya, untuk mengatasai itu semua DPRD Riau meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang honor dokter. Sebab dalam Perda tentang honor dokter, memang dinyatakan perbulannya minim.
Meski demikian, Perda tersebut harus direvisi. Karena merevisi jalan keluar satu satunya untuk meningkatkan pelayanan di RSUD. Jika hal ini terus dibiarkan, maka rumah sakit milik pemerintah akan dicap, rumah sakit tidak berkualitas oleh masyarakat.
“Dengan dilakukan revisi Perda, diharapkan tenaga dokter bisa bekerja maksimal di RSUD. Sebab honor yang didapatkan sudah naik dari honor sebelumnya,” ujar Masnur.
Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad, Anwar Bet mengakui, memang dokternya banyak mencari job diluar. kendala ini sudah disampaikan ke Plt Gubernur melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau, namun sekarang belum ada jawaban secara pasti?.
Berdasarkan pertemuan ini, Anwar akan mencoba menindaklanjuti usulannya yang disampaikan ke Plt Gubernur kembali. Mudah-mudahan ada jalan keluar, baik melalui revisi Perda, maupun ada kebijakkan menaikkan honor perbulan.
“Diakui, pendapatan dokter honorer diluar sangat tinggi. Sehingga dokter ini banyak diluar daripada di RSUD. Namun permasalahan ini akan kami sampaikan kembali ke Plt Gubernur, supaya cepat dapat dicarikan jalan terbaik dalam upaya peningkatan pelayanan di RSUD,” kata Anwar.***(alind)
