Pansus DPRD Riau Diintimidasi Pihak Perusahaan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Baru terbentuk minggu kemarin dan belum dilaksanakan, anggota Pansus Monitoring perizinan perkebunan dan lahan Pemprov Riau sering mendapatkan ancaman melalui telepon maupun pesan singkat (SMS) dari perusahaan.

Pesan singkat itu dikatakan Ketua Pansus, Suhardiman Amby bermacam-macam. Intinya mengintimidasi ketua Pansus beserta anggota yang tergabung dari DPRD Riau, Dishut, Disbun, BPN, Distamben, BLH dan intansi lain, supaya tidak melaksanakan pemeriksaan dokumen serta pengukuran ulang lahan perkebunan, lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lahan pertambangan.

Atas ancaman tersebut, Suhardiman mengaku pasrah dan menyerahkan diri kepada Allha SWT. Karena ia telah mewakafkan tenaga dan fikiran untuk kepentingan masyarakat Riau dengan ikhlas.

“Ancaman itu sering terjadi. Intinya mengintimidasi supaya tidak dilaksanakan Pansus ini. Namun itu resiko kita wakil rakyat dan kita juga sudah mewakafkan tenaga dan fikiran kita untuk kepentingan rakyat,” ujar Suhardiman dengan suara lembut, Selasa (17/3).

Pansus monitooring perizinan perkebunan dan lahan berenacana akan turun kelapangan minggu ini. Dari data awal Pansus akan mengejar tiga perusahaan besar yang diduga bermasalah. Namun nama perusahaan itu masih dirahasiakan nya.

Kemudian, cara kerja Pansus akan dibagi empat Kelompok Kerja (Pokja) Yakni satu Pokja ke inhil, Pokja kedua ke Inhu-Kuansing, lalu Kampar Rohul dan Pekanbaru. Serta Pokja keempat Siak, Pelalawan, Dumai, Meranti, Bengkalis dan Rohil.

Dilapangan, Pansus akan mencocokan antara HGU, perizinan, pelepasan menteri, konsensi dan lain-lain terkait kelengkapan administrasi perusahaan. Sebab pada umumnya, HGU banyak tidak sesuai dengan perizinan lahan termasuk pelepasan Menteri dan sebagainya.

Kerja pansus selama 30 hari kerja. Jika tidak selesai bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Sementara data lahan perkebunan yang terdata di Pansus, sekitar 280 perkebunan.

“Sasaran Pansus bukan kepada perkebunan saja, namun juga HTI, pertambangan dan perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan kerja, kita akan menggunakan peralatan Informasi dan Teknologi (IT) dan pemeriksaan secara kasat mata dilapangan,” ujar Suhardiman.***(alind)