Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Riau Suparman mengakui pembahasan APBD 2015 agak dipaksakan akhir tahun 2014 dulu, sehingga menghambat pelaksanaan penggunaan anggaran sekarang. Sebab dibeberapa program masih banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus di lakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Riau, supaya sesuai dengan aturan berlaku.
Akibat penyesuaian ini, banyak program yang belum bisa berjalan dan menyebabkan serapan APBD Riau 2015 masih rendah atau berkisar dibawah 10 persen. Meski demikian, dewan sedang mengupayakan mengejar ketertinggalan itu. Mudah mudahan dalam waktu dekat, seluruh program APBD bisa dilaksanakan dengan cepat.
“Rendahnya serapan APBD kita harap kita maklumi, karena pelaksanaan APBD 2015 banyak hambatan atau kendala akibat banyak penyesuaian yang dilakukan dibeberapa program. Hal ini diakibatkan, karena pengesahan APBD Riau dulu agak dipaksakan,” kata Suparman, Sabtu (9/5).
Sebebenarnya, kendala pelaksanaan anggaran diataranya, akibat program Gubernur non aktif yang masuk dibelakangan tanpa perencanaan. Sementara program awal sudah disahkan dalam APBD dan telah bisa dilaksanakan setelah ketuk palu. Tapi supaya anggaran bisa berjalan, maka sekarang, program masuk belakangan tersebut tidak akan dilaksanakan tahun ini.
Diakuinya kesalahan itu merupakan kelemahan Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubri non aktif Annas Maamun. Selain para pejabat Pemprov belum memahami karakter beliau, jadi apa yang diusulkan beliau langsung diterima, tanpa perencanaan. sehingga menyebabkan kendala seperti ini.
Disisi lain, wajar SKPD pusing dalam pelaksanaan APBD kemarin. Pasalnya banyak kegiatan yang akan dilaksanakan berpindah-pindah. Contoh ada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rohul. Anggaran yang diusulkan hanya sekitar Rp 17 miliar. Namun dalam buku APBD tertulis Rp 70 miliar. Sehingga sampai sekarang pembangunannya belum juga dilaksanakan.
“Dalam pembahasan APBD 2015 sekarang, aparatur Gubernur non aktif banyak diam dan bingung. Karena program yang dimasukkan tidak disertai perencanaan dan masuk dibelakang. Kemudian anggaran yang tertulis kebanyakkan jauh diatas usulan dalam pembahasan anggota Banggar dengan TAPD Pemprov Riau,” ujar Suparman.
Suparman mengaku persoalan ini menjadi PR yang berat bagi SKPD di lingkungan Pemprov Riau juga DPRD Riau dalam selaku bidang pengawasan. Menurutnya perlu kajian agar sebuah program atau kegiatan di APBD bisa di laksanakan, mungkin mereka harus berkonsultasi dan harus mempersiapkan insfrastruktur yang di butuhkan untuk itu.
“Namun demikian, dewan optimis seluruh Satker sudah melakukan dan memproses pelaksanaan program dan kegiatan APBD Riau. Sehingga akhir tahun serapannya akan tercapai optimal sesuai harapan,” tukas Suparman.***(alind)
