Siapa Berani Rebut Mahkota Demokrat dari SBY?

Siapa Berani Rebut Mahkota Demokrat dari SBY? ( Foto: Baliho calon ketua umum Partai Demokrat bertebaran di Kota Surabaya, Jawa Timur. 10/05/15)
Siapa Berani Rebut Mahkota Demokrat dari SBY? ( Foto: Baliho calon ketua umum Partai Demokrat bertebaran di Kota Surabaya, Jawa Timur. 10/05/15)

SegmenNews.com- Kongres Partai Demokrat kembali digelar hari ini, Senin 11 Mei hingga Rabu 13 Mei 2015. Hangatnya situasi politik jelang kongres ke-4 partai yang didirikan pada tahun 2001 ini pun makin terasa.

Hingga Minggu 10 Mei 2015, disebut-sebut hanya ada dua nama figur yang akan memperebutkan kursi tampuk partai yang telah berganti empat kali ketua umum tersebut.

Dua nama itu adalah I Gede Pasek Suardika dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak diketahui pasti apakah akan ada nama lain, namun belakangan memang hanya kedua nama inilah yang paling santer akan bertarung merebut kursi ketua umum periode 2015-2020 bagi partai berlambang Mercy ini.

Krisis Demokrat

Dua tahun silam, tepatnya Maret 2013, secara aklamasi SBY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Denpasar, Bali.

Kala itu, partai yang pernah meraih 150 kursi di DPR pada Pemilu 2009, benar-benar sedang diujung tanduk. Anas Urbaningrum, yang sebelumnya ditunjuk menjadi ketua umum Demokrat untuk periode 2010 hingga 2015, justru dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013.

Begitupun dengan bendahara partai Muhammad Nazarudin, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng hingga pun termasuk artis politisi Angelina Sondakh ikut terjaring bui.

Citra Demokrat pun seketika anjlok. Perolehan suara pada pemilu 2014 menurun signifikan. Tercatat, kala itu partai ini hanya mampu meraup 10,19 persen suara nasional atau sebanyak 12,72 juta suara.

Dan kini, memasuki akhir jabatan SBY sebagai ketua umum di 2015. Kisah kejayaan Demokrat pada masa lalu, mulai menjadi mimpi yang hendak dihidupkan kembali.

Seteru pun muncul. Apalagi, belakangan muncul kabar, bahwa ada skenario pengaklamasian SBY kembali akan terulang di Kongres IV Demokrat yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur.

Skenario Aklamasi

Menurut politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika, aroma aklamasi terhadap SBY memang sudah diskenariokan. Indikasi itu ditunjukkan Pasek dalam aturan tata tertib kongres yang memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh kepanitiaan.

“Dalam tatib diatur bahwa posisi ketua umum, mencantumkan prasyarat harus aktif selama 5 tahun di DPP Demokrat. Maka jelas pasal itu, hanya SBY yang memenuhi syarat,” kata Pasek seperti dikutip dari akun twitternya, Jumat 8 Mei 2015.

Sebab itu, Pasek meyakini bila secara administrasi maka kongres yang ditujukan untuk pergantian tampuk kepemimpinan itu justru telah usai sebelum kongres sesungguhnya dimulai.

Meski begitu, politisi yang dikenal sebagai tangan kanan dari Anas Urbaningrum ini, mengaku tak gentar dengan skenario itu. Sebab itu, ia pun tetap gencar mempromosikan diri untuk ikut bertarung menentang SBY di kongres.

Akhir bulan lalu, gejolak menentang skenario aklamasi juga telah dilontarkan oleh sejumlah internal Demokrat. Salah satunya yang paling terbuka adalah pendirian Kaukus Penyelamat Partai Demokrat.

Dalam deklarasi yang dipimpin oleh Ketua DPC Salatiga Iwan Setyo Purbo pada 30 April 2015 itu, lembaga ini menentang skenario pengkultusan figur SBY dalam tubuh Demokrat.

“Kami memegang teguh pesan SBY pada Kongres Luar Biasa di Bali, bahwa jangan sampai partai ini hanya bergantung pada satu figur. Partai modern adalah partai yang mampu mengembangkan sistem, bukan bergantung pada satu figur,” kata Iwan.

SBY Paling Diyakini

Sejak didirikannya pada 14 tahun silam, kehadiran Partai Demokrat memang lekat dengan figur SBY. Maklum, skenario pendirian partai ini memang erat kaitannya dengan niatan untuk membawa SBY menjadi Presiden untuk bersaing dengan Megawati.

Alasan ini jugalah yang kemudian menjadi salah satu dasar pikir bagi loyalis Demokrat untuk tetap menyokong SBY menjadi ketua umumnya. Apalagi, selama beberapa pemilu, ikon SBY memang terbukti tangguh menopang Demokrat dari gempuran partai lain.

“Kami sadar betul tantangan ke depan pasti semakin berat dan kompleks, karenanya butuh pemimpin yang kuat dan dapat menjadi perekat berbagai potensi,” ujar Wakil Sekretaris Organizing Committee Kongres, Herman Khaeron.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Venna Melinda, optimis SBY akan kembali terpilih menjadi ketua Umum Partai Demokrat. Menurut dia, SBY mampu mengembalikan kejayaan partai berlambang mercy itu pada Pemilu 2019.

“Menurut saya pribadi sebagai kader, saya merasa Partai Demokrat bisa lebih bersinergi karena kepemimpinan SBY,” ujar Venna di Surabaya, Kamis 7 Mei 2015.

Artis penggemar Tari Salsa ini bahkan mengklaim, bila saat ini seluruh kader Demokrat memang sudah membulatkan suara mereka untuk SBY. Sikap kepemimpinan SBY serta elektabilitas SBY di mata publik diyakini mampu menjadi pendongkrak popularitas Demokrat seperti di tahun 2009.

“Kualitas leadership itu paling penting dalam mengendalikan mesin partai. Ini bukan masalah sense of belonging, tapi memang sudah menjadi satu kesatuan image Demokrat, ya SBY,” katanya.

Poros Baru?

Di lain hal, pada Sabtu 9 Mei 2015, secara khusus sejumlah petinggi Partai Demokrat, mengaku mendatangi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Konsolidasi berbungkus undangan guna meminta kesediaan hadir pucuk pimpinan PDIP tersebut, mulai mencuatkan wacana membentuk poros baru antara PDIP dan Demokrat di Pemilu 2019.

Hal ini tak ditampik SBY. Dikutip dari laman situs resmi Partai Demokrat, www.demokrat.or.id, SBY mengaku tak ingin ‘berjarak’ antara konstituen PDIP dan Demokrat di masa depan.

“Sungguh indah jika konstituen Ibu Megawati dan konstituen saya tidak terus ‘berjarak’ dan bisa bersatu demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar SBY.

Dalam pernyataannya SBY berpendapat, bahwa saat ini publik patut memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah yang sedang membelit Indonesia.

Sebab itu, Demokrat mengaku siap untuk menyokong dan mengawasi jalannya pemerintahan saat ini. “Rakyat perlu memberi kesempatan dan dukungan kepada Pak Jokowi serta pemerintah,” ujar dia.***

Red: hasran
Sumber: viva.co.id