Pekanbaru(SegmenNews.com)- Setelah ditelusuri awak media, ternyata surat dari DPP Golkar bernomor 330/GOLKAR/XI/2015 yang ditujukan kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Riau dan yang sempat beredar di lingkungan gedung DPRD Riau, ternyata sumbernya tidak jelas. Selain surat dalam bentuk fotocopy juga tidak jelas ditujuannya.
Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Riau Khuzairi selaku pengesahan surat keluar masuk mengaku tidak pernah menerima surat DPP Golkar secara resmi. Sementara surat itu hanya beredar di beberapa fraksi dan berkemungkinan di beberapa komisi.
“Saya ada melihat surat itu, karena sudah beredar dilingkungan DPRD Riau. Sementara sumber surat itu tidak jelas, cuma sudah beredar saja disini. Sedangkan dalam surat masuk, maupun pengiriman fax masuk juga tidak ada di sekretariat dewan,” kata Khuzairi, Selasa (10/11/15).
Ia menyebutkan, mekanisme penunjukan Ketua DPRD Riau biasanya dikirim oleh DPP partai politik ke pengurus provinsi. Nanti pihak provinsi membuat surat resmi ke pimpinan dewan melalui Setwan. Setelah itu kembali diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Sementara sampai sekarang belum ada surat masuk maupun pemberitahuan dari DPD I Golkar. Jika surat itu benar, pasti sudah ada informasi yang diterima oleh dirinya melalui interen DPD Golkar dan atau unsur pimpinan dewan.
“Jika surat itu asli dan benar, pasti nanti akan diberitahukan oleh DPD I ke dewan. Namun sekarang kita belum bisa memastikannya, karena belum ada informasi dari interen partai Golkar,” ujar Khuzairi.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Husni Thamrin mengaku ada melihat surat itu. Tetapi surat DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham, menunjuk Dra. Hj. Septina Primawati MM sebagai pengganti antar waktu H. Suparman, S.sos, MM, tersebut tidak ada masuk ke fraksinya.
Karena berbeda partai, Husni menegaskan, siapa saja yang ditunjuk DPP Golkar menjadi Ketua DPRD Riau, pasti didukungnya. Asalkan dari tubuh partai Golkar. Sebab semua anggota Fraksi Golkar layak menggantikan jabatan kader yang sudah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
“Kalau surat itu tidak ada beredar difraksi kami. Tapi kami mendukung siapa saja yang ditunjuk DPP Golkar menjadi ketua DPRD Riau,” kata Husni. Sementara hal senada juga diungkapkan oleh Wakil ketua Fraksi Hanura Nasdem, M Adil.***(alin)
