Krisis Kepemimpinan, Riau Butuh Gubernur Definitif

Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendriko didampingi Sekretaris Umum Bosran Efendi Koto di Hotel Aryaduta Pekanbaru
Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendriko didampingi Sekretaris Umum Bosran Efendi Koto di Hotel Aryaduta Pekanbaru

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Masyarakat Riau saat ini sangat membutuhkan Gubernur definitif. Pasalnya, sepeninggal Gubernur Riau non aktif H. Annas Maamun banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Sebab pemimpin Riau saat ini hanya Plt Gubri, yang memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan. Sehingga masyarakat Riau saat ini ibarat seperti “ayam yang kehilangan induknya”. Itulah yang dirasakan masyarakat Riau umumnya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendriko didampingi Sekretaris Umum Bosran Efendi Koto di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Senin (16/11/2015) sore. Diminta Kemendagri segera mendefinitifkan Gubernur Riau, ini untuk mempercepat jalannya roda pemerintahan secara maksimal. Disamping akan memiliki Wakilnya. Tentunya mereka bisa mengambil keputusan demi kemajuan masyarakat Riau.

Forum LSM Riau Bersatu terus, mendorong pemerintah Riau memaksimalkan roda pemerintahan terutama kearah yang lebih bersih, berwibawa dan bermartabat.

Kepada Annan Maamun juga diharapkan legowo dan segera menyatakan pengunduran diri dari jabatan karena tak mampu lagi untuk menjalankan roda pemerintahan akibat kasus hukum yang tengah dihadapi. Hal ini penting, agar penetapan Gubernur Riau definitif dapat diproses cepat oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Saat ini banyak pekerjaan rumah yang terhambat akibat gubernur kita dipimpin oleh pelaksana tugas. Karena keterbatasan wewenang yang dimiliki, banyak keputusan sulit dilakukan. Oleh karena itu, harus ada langkah segera ditetapkan gubernur definitif, agar pemerintahan Riau dapat berjalan normal,” kata Robert Hendriko

Robert mengatakan, akibat krisis kepemimpinan saat ini, kendali pemerintahan berjalan tersendat-sendat. Sementara DPRD Riau selaku pengawas juga terlalu lemah dan lamban dalam merespon kondisi tersebut.

“DPRD Riau juga kami minta jangan hanya duduk diam dengan persoalan ini. Bagaimana mendorong dan melakukan upaya komunikasi ke Kemendagri untuk segera menetapkan H. Arsyadjuliandi Rachman sebagai gubernur definitif,” sambungnya.

Lanjut dosen di Universitas Lancang Kuning ini, merasa punya tanggungjawab moral atas keberlangsungan kemajuan pembangunan Riau kedepan. Terlebih sebelum pasangan Gubernur Anas Maamun-Arsyadjulinadi Rachman dilantik, telah ditandatangani kesepakatan dengan Anas Maamun pada 23 Oktober 2015.

Adapun butir kesepakatan diantaranya mendorong proses pemerintahan bersih dan mensejahterakan masyarakat Riau yang utuh. “Kami akan selalu mengawal hingga pemerintahan periode yang dilanjutkan Bapak Arsyadjuliandi Rachman ini berakhir nantinya,” tutup dia lagi.***(ran)