Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sudah ada sekitar tujuh bulan sejak mantan Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar, Suparman mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupaten Rohul, maka kursinya kosong sampai sekarang. Sementara untuk pengganti dari partai yang sama belum diusulkan oleh partai Golkar.
Selain itu, unsur pimpinan sudah ada sekitar tiga kali mengirimkan surat ke DPD Golkar, untuk meminta kursi jabatan ketua DPRD yang merupakan hak Golkar segera diisi. Namun surat itu belum dibalas, sehingga dewan tidak mengetahui apa perkembangan dari Golkar dalam penunjukkan kader mengisi jabatan tertinggi tersebut di lembaga legislatif.
“Diharapkan DPD Golkar bisa memberikan penjelasan atau penegasan kepada kita, (unsur pimpinan) apa penyebab, kendala dan persoalan yang terjadi. Sehingga DPD belum juga mau menunjuk salah satu kader untuk mengisi jabatan ketua DPRD. Agar kita bisa mengetahuinya secara jelas juga,” kata Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Demokrat, Noviwaldi Jusman, Selasa (26/1/16).
Noviwaldi mengakui bukan haknya mencampuri interen partai lain. Namun persoalannya karena unsur kelembagaan. Agar struktur lembaga legislatif bisa terisi dan tidak ada kekosongan, supaya percepatan kinerja dewan bisa ditingkatkan.
Sekarang kinerja dewan dewan dalam bekerja tidak terganggu. Tetapi yang terganggu hanya semangatnya. Dimana pekerjaan berempat, yakni satu ketua dan tiga wakil, tapi kini dikerjakan oleh tiga orang wakil saja.
Mamfaat seorang ketua disebutkan Noviwaldi, yakni beban kerja bisa terbagi. Sehingga suatu pekerjaan tidak tertumpu kepada satu dua atau tiga orang saja. Tetapi masing masing dewan bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang, fungsi dan wewenangnya.
“Semangat kerja itu penting. Memang kalau dalam pengambilan keputusan kami selalu berkoordinasi dengan tiga orang wakil. Namun kalau ada ketua alangkah lebih baik, sehingga beban kerja itu bisa dibagi sesuai dengan kewenangan masing masing,” ujar Noviwaldi.
Diakui baru baru ini, sudah ada informasi calon ketua yang ditunjuk partai Golkar. Tetapi sampai sekarang kepastian itu belum ada. Dimana DPD Golkar belum memasukkan surat usulan pengajuan nama calon untuk diproses di Sekretariat dewan.
Namun kalau suratnya sudah masuk, pasti dewan segera memprosesnya dan mengirimkan nama itu ke Mendagri supaya bisa dikeluarkan Surat Keputusan (SK). Kalau SK sudah ada maka proses selanjutnya tinggal pelantikkan dan lembaga ini sudah memiliki pimpinan baru.
“Kita sekarang masih menunggu surat dari DPD Golkar untuk mengusulkan nama ke sekretariat. Jika namanya sudah masuk maka segera memproses, mengirimkan nama itu ke Mendagri dan mempersiapkan pelantikan dengan segera,” jelas Noviwaldi.***(Alin)
