Lima Tahun Ditempati, 3 Satker Kementerian PUPera di Riau Ini Akhirnya Pasang Bendera Merah Putih

Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II Riau dan Pengawasan PJN, di Pekanbaru
Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II Riau dan Pengawasan PJN, di Pekanbaru

Pekanbaru(SegmenNews.com)-Setelah dikritisi tidak pernah memasang bendera merah putih meski kantor sudah ditempati sekitar lima tahun, Baca: (3 Satker Kementerian PUPera di Riau Tak Pernah Pasang Bendera Merah Putih), akhirnya tiga kantor satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Pekanbaru, Riau, ini memasang bendera merah putih juga.

Tiga Satker Kementrian PUPera, yang berkantor di tujuh unit ruko berlantai tiga ini, yakni, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau dan II Riau serta P2JN.

Pantauan di lapangan, Kamis (24/3/2016), sekitar pukul 07.00 WIB, meski dari tujuh unit ruko ini baru satu pintu yang buka, namun bendera merah putih sudah berkibar gagah di tiang bendera di depan kantor ini.

Meski demikian, tiga Satker ini belum memasang plang kantor seperti layaknya kantor pemerintahan yang ada di Provinsi Riau, sehingga sebagian masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa tujuh ruko tersebut mengelola keuangan sekitar Rp2 triliun untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Provinsi Riau ini.

Agus misalnya, kepada SegmenNews.com, mengaku, tidak mengetahui tujuh unit ruko yang ada di Simpang Jalan Soekarno-Hatta-Jaan Arifin Achmad, adalah kantor Kementerian PUPera.

“Dulu saya kira itu tempat pijat plus-plus plus. seperti kita tahu saat ini tempat pijat plus-plus menjamur di Kota Pekanbaru, biasanya mereka menggunakan ruko dan membuka hanya satu pintu saja. Hampir sama dengan ruko itu,” ujarnya.

Ketika disebutkan itu adalah kantor Satker Kementerian PUPera yang mengelola dana hampir Rp2 triliun untuk jalan, Agus baru mengerti. “Kalau begitu harusnya plang kantornya di pasang besar besar di depan,agar kami masyarakat tahu itu kantor pemerintah yang mengurus jalan nasional di Riau, sehingga kalau kami menemukan jalan nasional yang rusak, kami tahu mengadunya kemana. Tentunya ini juga dalam rangka mencerdaskan masyarakat untuk berfikir. Kalau tidak ada plang kantornya, tentu seperti pembodohan masyarakat,” ujarnya.***(hasran)