Rohul(SegmenNews.com)- Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Rokan Hulu-Riau menilai proses lelang kegiatan tahun anggaran 206, di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa diSatuan Kerja (Satker) Pemkab Rohul sangat lamban.
Ketua Askonas, Jhon Kenedy, Kamis (23/6/16) meminta ILP segera malaksanakan lelang proyek, namun tetap mengedepankan ke transparansian dan undang-undang yang berlaku.
“Jangan ada intervensi dari pihak manapun, laksanakan proses lelang secepatnya sebelum masa tahun berakhir. Sehingga target pembangunan di Negeri Seribu Suluk dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas Jhon.
Menurutnya, jika pelaksanaannya dilakukan sistem satu pintu, Jhon Kanedy mengkhawatirkan tidak akan terakomodir, karena dapat mengganggu kinerja dinas atau satker yang memiliki kegiatan pembangunan.
Satker selaku pelaksana proyek, lebih mengetahui tentang seluk beluk sistem kegiatan proyek tersebut dan mengetahui mana yang profesional atau tidak.
“Kedepankan prinsip transparan dan sehat. Tetap efisien, akuntabel, terbuka dan saling berperilaku adil dalam proses pelelangan. Seingga semua hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilakukan secara fair, hal itu akan jadi barometer dalam persaingan dan perdagangan pasar bebas di era global saat ini,” diingatkan Jhon.
Terpisah, Kepala ULP Zulkarnain ST M.Si melalui Sekretarisnya Samsul Kamar S.Hut mengaku, proses pelelangan untuk kegiatan 2016 sudah berjalan. Setiap dokumen yang disampaikan Satker, ULP memproses dan memverifikasi serta langsung mengumumkannnya.
Namun Samsul tak menampik jika dokumen yang masuk untuk dilelang baru sedikit, sebab beberapa Satker belum meyampaikan dokumen untuk pelelalangan.
“Pelelangan sudah mulai berjalan, itu bisa dilihat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pokoknya ULP, setiap dokumen satker yang masuk sama kita, hari ini disampaikannya hari ini juga kita umumkan,“ kata Samsul.
Dirincikan Samsul, saat ini baru 11 dokumen yang masuk di ULP, terdiri dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rohul 5 Dokumen, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) Rohul 3 Dokumen, Dinas Perikanan dan Peternakan 1 dokumen, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Rohul 1 Dokumen dan RSUD Rohul 1 dokumen.
Untuk menciptakan transparansi dalam pelelangan, Samsul menjelaskan dengan menggunakan LPSE yang dikembangkan oleh LKPP akan dapat menciptakan keterbukaan informasi dan akuntabel dalam proses tender atau pelelangan, untuk seluruh paket di Rohul sudah disampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Seluruh Satker juga sudah menyampaikan SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) untuk kegiatan yang dilelang.***(Fitri)
