Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dari penyampaian pandangan umum fraksi Golkar terhadap Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2016 Provinsi Riau TA 2016, saat paripurna di DPRD Riau, Rabu (5/7/17), masih dibutuhkan pengoptimalan BUMD untuk menarik Pendapatan Asli Daerah.
Sebab dari 7 Badan Usaha Milik Daerah, hanya 1 BUMD yang signifikan berkontribusi berupa deviden yakni PT.Bank Riau Kepri.
Sementara BUMD lainnya belum bisa mendongrak PAD provinsi, bahkan beberapa BUMD dalam kondisi memperihatinkan.
Seperti PT.Riau Petrilium, kata juru bicara Fraksi Golkar, Yulisman SISI, sejak didirikan tahun 2002 belum ada kegiatan usaha sama sekali. Kemudian PT Riau Air Line yang kini hanya membebani BUMD yakni PT.Pengembangan Investasi Riau (PIR) yakni membebani hutang yang tidak ada untungnya.
Untuk itu diharapkan adanya perhatian khusus kepada BUMD, tidak hanya penyertaan modal akan tetapi juga pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau.
Sebab dari, dari realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp6,942 triliun lebih patut diapresiasi.
Artinya pendapat daerah mencapai 95,90 persen dari target 7,23 triliun lebih, namun pencapaian pendapatan tersebut mayoritas pendapatan transfer Pemerintah pusat atau dana perimbangan 102,37 persen dan lain lain pendapatan yang sah yakni 98,72 persen.
Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah justru masih belum optimal yakni 88,97 persen.
Oleh sebab itu optimalisasi PAD patut diperjuangkan. Pemprov Riau bersama perangkat daerah harus melakukan terobosan pencapaian PAD.
Salah satunya, optimalisasi PAD di peroleh dari perusahaan BUMD yang telah terbentuk.***(hasran)
