“Ada atau tidak ada penilaian ini, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya berharap, setelah terakreditasi nanti, ada peningkatan pelayanan dan kualitas sehingga jumlah masyarakat yang datang semakin berkurang,” ujar Syafrilenti.
Selama ini sambung, Syafrilenti, masih saja ada masyarakat yang memandang sebelah mata tentang pelayanan puskesmas, karena terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di puskesmas.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan usaha peningkatan mutu di Puskesmas, salah satunya ialah dengan dilakukannya akreditasi ini.
Dilain pihak, Ketua Tim Surveyor Akreditasi Rismawati Syarif yang akan melakukan penilaian pertama pada UPTD Puskesmas Sungai Apit selama 3 hari, mulai tanggal 10 sampai 13 September 2017.
“Kedatangan kami kesini untuk melihat dari dekat, bagaimana pelayanan puskesmas disini, kemudian dinilai untuk mendapatkan tingkat akreditasi,” kata Rismawati.
Ia menjelaskan, tim surveyor bertugas hanya melakukan pembinaan dan penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Selain itu, tim akan melakukan pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya kesehatan, serta penerapan manajemen risiko, bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.
Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.
Tim Surveyor tersebut terdiri dari Rismawati Syarif surveyor bidang administrasi manajemen dari Kementerian Kesehatan, Desi Leni bidang upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari Sumatera Selatan, dan Wildan Asfan bidang upaya kesehatan perorang (UKP) dari Riau.
Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan kesepakatan antara UPTD Puskesmas Sungai Apit dengan Surveyor dan UPTD Puskesmas Lubuk Dalam dengan Surveyor.***(Rinto)
