Dimana secara jelas hal tersebut menyalahi asas dalam hukum administrasi negara terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik.
WALHI Riau kembali mengingatkan khususnya kepada pemerintah dan masyarakat kabupaten Inhil, bahwa permasalahan akibat perizinan hingga aktivitas PT SAL yang mengakibatkan kerusakan gambut.
Konflik sosial ini belum berakhir serta mendorong komitmen pemerintahan selanjutnya dalam pernyelesaian konflik antara PT SAL dan masyarakat Desa Pungkat.
“Menjelang pilkada khususnya di Indragiri Hilir diperlukan pengawasan setidaknya terhadap pemerintahan Wardan, selaku Bupati Inhil hari ini dan melihat bagaimana komitmen calon pemimpin daerah tingkat dua, selanjutnya dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi serta mengatasi ketimpangan kepemilikian lahan dan akses kelola khususnya di Inhil dan kabupaten lainnya” tutup Riko.***(ran/rls)
