Pekanbaru(SegmenNews.com)-Camat Kampar Utara, Drs Iskandar didakwa melakukan tindak pidana korupsi ketika dipercaya Bupati Kampar sebagai Pejabat Sementara empat desa tahun 2015 lalu. Modusnya, dengan mentransfer dana desa tersebut ke rekening pribadinya dan melakukan kegiatan fisik tanpa prosedur.
Hal ini terungkap dalam dakwaan dan keterangan empat saksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (5/6/2018). Di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kampar menghadirkan empat orang saksi, yang merupakan Sekretaris Desa yang dipernah dijabat terdakwa sebagai Pjs.
Empat saksi tersebut yakni, Asdiman Sekdes Muara Jalai, Armiadi Sekdes Sungai Tonang, Suryadi, Sekdes Sungai Jalau, dan Zulfan Sekdes Kampung Panjang.
Keempat saksi mengaku mengetahui adanya pencairan dana desa dari APBN, ketika para saksi dipanggil bendahara ke Bank Riau Kepri. Di bank tersebut bendahara dan terdakwa Iskandar mencairkan dana desa tersebut yang besarannya sekitar Rp250 juta tiap desanya.
Namun keempat desa tersebut tidak tahu dan tidak pernah melihat uangbya. Belakangan diketahui uangbya ternyata ditransfer ke rekening pribadi terdakwa Iskandar.
Keempat saksi juga mengaku, sebelum Iskandar menjabat sebagai Pjs di desa mereka, jika ada kegiatan selalu dimusyawarahkan terlebih dulu dengan masyarakat desa, melalui BPD dan lainnya. Namun setelah dijabat olrh terdakwa, masyakarat tidak tahu kegiatan tersebut. Kegiatan dikerjakan olehbpihak.luat yangbdibawa oleh terdakwa.
Sementara dari dakwaan Jaksa diketahui b ahwa terdakwa Drs Iskandar M.Si selaku Camat Kampar Utara, yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PKP/27 tanggal 16 Januari 2014.
Kemudian terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa di 4 (empat) desa pada Kecamatan Kampar Utara, yaitu selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Kampung Panjang, Pejabat Sementara Kepala Desa Muara Jalai, Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Tonang dan Penjabat Kades Sungai Jalau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMD/394 tanggal 24 Juni 2015.
Terdakwa secara melawan hukum telah menyimpan sebagian Dana Desa yaitu Dana Desa (DD) Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau, Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang pada rekening pribadi milik terdakwa, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa (fisik) di desa.
Terdakwa juga tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa menunjuk langsung pelaksana kegiatan pengadaan barang / jasa (fisik) di desa selain dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 4 Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
Terdakwa membayarkan langsung pembayaran untuk kegiatan fisik di desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau dan Desa Sungai Tonang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa membuat bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan melakukan Mark-up kuantitas pembelian material/bahan yang bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undangRI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jo Pasal 10 Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 tahun 2015tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
Terdakwa juga melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 274.959.700 ang merugikan keuangan negarasebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-487A/PW04/5/2016 tanggal 8 Desember 2016.***(segmen02)
