Rohul(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri SH meminta Bupati turun tangan mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah meresahkan masyarakat.
“Ini harus jadi perhatian pemerintah, bila perlu karena ini menyangkut kebutuhan pokok, Bupati harus turun tangan dan jangan tinggal diam,” kata Kelmi usai acara di Taman Kota Pasir Pangaraian, Rabu (19/9/2018) pagi.
Dikatakan Kelmi, dari informasi yang dibaca serta pengakuan pihak Disperindag Rohul, kelangkaan LPG 3 kg lebih disebabkan karena adanya pengurangan kuota dari PT. Pertamina. Sehingga, dengan adanya pengurangan kuota menurut Kelmi, sudah seharusnya pemerintah daerah berpikir bagaimana cara menambah kuota LPG 3 kg untuk Kabupaten Rohul.
“Bila itu memang terjadi tentunya sangat kita sayangkan. Pemerintah harus berpikir cara menambah kuota untuk Rohul ini, karena kuota yang ditetapkan Pertamina saja selalu kurang, ini mengapa malah dikurangi dari yang sudah ditetapkan dan tentunya itu akan jauh lebih berkurang,” tegas Kelmi.
“Sehingga menurut kami perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Lakukanlah komunikasi dengan Pertamina terhadap kuota ini, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi,” harapnya.
Kemudian terkait pengurangan kuota, Kelmi berharap hal ini menjadi konsen dari pemerintah daerah disamping ada urusan-urusan lain, apalagi kelangkaan LPG 3 kg sudah terjadi merata di seluruh kecamatan.
“Dari utara Rohul hingga ke selatan, dari barat sampai ke timur masalahnya sama yakni LPG, dan eman-emak nanti menjadi marah,” ungkap Kelmi.
Kelmi Amri yang pernah menjabat Ketua KNPI Rohul mengaku, dirinya bahkan sempat mendengar ada LPG 3 kg bersubsidi yang dijual oknum hingga mencapai Rp50 ribu per tabungnya. Sehingga harga itu sudah jauh di atas HET.
“Inikan sudah jadi persoalan, dan kita sangat miris mendengarnya,” jelas Kelmi lagi.
Kemudian ditanya apakah DPRD Rohul akan memanggil instansi terkait, untuk membahas kelangkaan LPG 3 kg ini, Kelmi mengaku hal itu tidak perlu dilakukan. Namun diperlukan inisiatif dari Pemkab Rohul untuk lakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan PT. Pertamina, bagaimana agar kuota LPG 3 kg di Rohul terjamin.
“Ini tahun politik, kita tidak ingin urusan sembako dan urusan bahan pokok dipolitisir oleh yang tidak berkepentingan,” kata Kelmi, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Rohul.***(fit)
