Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/2/19). Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Karmila Sari dan diterima oleh Kepala Bidang Pemasaran, Ahmad Basuki beserta jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
Karmila Sari mengatakan, kunjungan kali ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengelolaan koperasi dan UKM, khususnya terkait dengan Perda Inisiatif Komisi II DPRD Riau tentang Pemberdayaan Koperasi.
“Informasi ini sangat berharga bagi kami, mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbaik se Indonesia dalam pemberdayaan koperasi dan UKM,” jelasnya.
Selanjutnya Ahmad Basuki menyampaikan paparan mengenai Strategi kebijakan pengembangan koperasi dan UKM di Jawa Timur.
Beliau mengungkapkan, Gubernur Jawa Timur terdahulu maupun sekarang sangat konsen dalam pemberdayaan koperasi dan UKM.
Ini dibuktikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada APBD Provinsi Jawa Timur untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM.
“Tidak kurang dari 120 M anggaran APBD yang dialokasikan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur setiap tahun,” terangnya.
Bukti nyata dari hasil kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan koperasi dan UKM dapat dilihat dari perkembangan UKM di Jawa Timur yang pada tahun 2008 hanya sebanyak 4.2 juta UKM, meningkat menjadi 6,8 juta UKM pada tahun 2012 dan meningkat terus menjadi 12,1 juta pada tahun 2016.
Saat ini Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah melakukan kerjasama dengan perbankan dalam peminjaman modal usaha untuk koperasi dan UKM dengan suku bunga hanya sebesar 6 persen setahun.
Selanjutnya pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menandatangani MoU dengan Bukalapak, beli-beli.com dan Shopee untuk e commerce produk-produk UKM Jawa Timur.
Disamping itu, untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk UKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kantor perwakilan dagang yang tersebar di 26 Provinsi se Indonesia.
“Mudah-mudahan di tahun 2019 ini bisa dibuka di 34 provinsi” tutup Ahmad Basuki.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Riau dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Karmila Sari juga melakukan kunjungan ke Dinas Perindustrian dan energi di Provinsi DKI Jakarta pada Jum’at (1/2/19).
Mereka mencari informasi tentang tindakan terhadap industri yang belum memiliki izin dan pengembangan produk usaha baru sehingga pengembangan produk tersebut dapat menjadi produk yang dibutuhkan dipasaran.
Disampaikan Karmila, Provinsi Riau sangat membutuhkan pengelolaan yang baik, untuk mendorong pelaku usaha memiliki kualitas yang baik. Dengan harapan berbagai produk di Provinsi Riau bisa bersaing dengan Provinsi lain.***(ADV)
