Meranti(SegmenNews.com)-Meningkatkan infrastruktur dasar, penurunan angka kemiskinan dan pembangunan manusia, menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2020. Bahkan, perencanaannya pun telah pula selesai dan ditetapkan.
Karenanya, diminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bisa menyesuaikan dalam membuat program. Sehingga, pembangunan yang dilakukan Pemda bisa lebih fokus.
Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi menegaskan bahwa untuk pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan dalam bentuk membangunan akses jalan dan jembatan.
Pembangunan infrastruktur jalan dipandang paling penting, karena masih banyak kualitas jalan di daerah ini yang dalam kondisi buruk. Dengan semakin baiknya kondisi jalan tentunya akses ke seluruh wilayah di Meranti bisa terbuka dengan baik.
‘’Selain itu, pembangunan jembatan juga akan dilaksanakan. Dengan kondisi berpulau dan banyak daerah belum terhubung, maka jembatan menjadi solusinya,’’ tambah dia.
Selama ini, pembangunan jalan dan jembatan di Meranti dilakukan secara bertahap. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan dan jembatan sangatlah besar.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim juga menuturkan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk menggesa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan merupakan akses penghubung antar satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka membuka isolasi dan memperlancar mobilisasi barang dan manusia yang mampu mempercepat roda perekonomian di suatu wilayah.
Didasari hal itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati meminta jajaran OPD lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari pedesaan hingga ke Kabupaten.
“Dari hasil evaluasi yang dilakukan kita punya beberapa masalah krusial yang harus dituntaskan segera, yakni masih terbatasnya infrastruktur dalam rangka membuka isolasi Desa dan Kecamatan, hal ini perlu segera dituntaskan,” kata Said Hasyim.
Keterbatasan infrastruktur yang sangat terasa, dikatakan Said Hasyim terdapat di beberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Kecamatan Pulau Merbau, di Kecamatan itu meski sudah ada jalan tapi kondisinya masih cukup memprihatinkan, jalan yang ada hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua untuk roda empat seperti ambulan sangat susah.
“Bayangkan jika ada masyarakat yang sakit, ditambah lagi air laut surut, maka harus menunggu sampai pagi, bisa bisa keduluan meninggal,” ucapnya.
Begitu juga masalah ekonomi, sebagian besar petani karet dan nelayan masih hidup dalam kemiskinan. “Ini harus jadi PR kita, semua SKPD,” tambahnya.
Menyangkut masalah pendidikan, dalam penilaian Wakil Bupati Said Hasyim, kondisi pendidikan di Meranti baru sebatas anak bisa sekolah tapi mutu pendidikan masih perlu dipertanyakan.
“Anak Meranti bukan tidak pintar tapi strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini harus difikirkan,” jelasnya.
Begitu juga dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Sejak dimekarkan menjadi sebuah kabupaten, persentase kemiskinan di Meranti sangatlah tinggi. Setidaknya tercatat 43 persen lebih masyarakat di daerah ini tergolong miskin.
Sesungguhnya, angka kemiskinan di Meranti secara konsisten terus menurun setiap tahunnya. Penurunan tersebut, juga dari upaya pemerintah. Namun tetap saja, kemiskinan di Meranti menjadi yang paling tertinggi di Riau.
Alasan inilah yang membuat pemerintah daerah terus bertekat menuntaskannya. Bahkan, Bupati Irwan menargetkan pada tahun 2020, angka kemiskinan di Meranti bisa turun sampai ke angka 23 persen. Dan hal itu juga menjadi prioritas yang harus dicapai.
Menurut Irwan, angka kemiskinan Meranti saat ini sudah turun menjadi 28 persen. Dia menginginkan angka tersebut bisa terus menyusut secara konsisten.
“Setidaknya ada beberapa item yang harus fokus diselesaikan untuk meurunkan angka kemiskinan daerah. Diantaranya membuka lapangan pekerjaan, masuknya investasi, jaminan keamanan, dan membangun infrastruktur dasar masyarakat. Kalau semuanya bisa dipenuhi, maka kemiskinan akan berkurang secara signifikan,’’ ujar bupati.
Sedangkan dalam upaya pembangunan manusia, Pemda Meranti telah merancang bagaimana masyarakat di Meranti mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi penting agar kualitas masyarakat Meranti bisa bersaing dengan daerah lainnya di Provinsi Riau.
‘’Selain membangun infrastruktur sekolah di daerah yang jauh dari pusat ibukota, kita juga akan melakukan pemerataan guru. Serta meningkatkan fasilitas sekolah,’’ ucapnya.
‘’Di bidang kesehatan, tentunya membangun fasilitas kesehatan masyarakat di seluruh desa. Termasuk juga menambah ketersediaan peralatan medis dan obat,’’ sebut Irwan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kepulauan Meranti, DR Ir Mamun Murod MM MH. Menurut dia, sejumlah perencanaan yang ditetapkan dalam membangun Meranti di bidang meningkatkan infrastruktur dasar, meliputi: rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, peningkatan kualitas dan ketersediaan air bersih, mengupayakan penyediaan dan pemerataan listrik di daerah terpencil, membangun infrastruktur penahan banjir rob dan penanggulangan abrasi pantai.
‘’Selanjutnya bagaimana meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yaitu, penyediaan ruang terbuka hijau,’’ ucapnya.
Sementara indikator penurunan angka kemiskinan di Meranti meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pusat-pusat perniagaan seperti, penyediaan sarana distribusi barang/sembako dengan pembangunan roll of roll on (roro) dan sarana lainnya. Termasuk penyesuaian biaya bongkar muat barang dipelabuhan, optimalisasi perdagangan lintas batas yang efektif, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan komoditas lokal, serta mengembangkan produk turunan komoditas lokal.
‘’Menurunkan jumlah penduduk miskin juga dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja, menurunkan harga kebutuhan pokok, menaikkan nilai jual komoditas lokal dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Juga, dengan meningkatnya investasi, peningkatan potensi, iklim dan promosi investasi. Termasuk, meningkatnya lingkungan hidup lestari, mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan laut dan pantai, penyediaan tempat pembuangan sampahdan tempat pembuangan sampahakhir (TPA) sampah yang memadai,’’ rincinya.
Dalam pembangunan manusia, beberapa target kegiatan yang harus dicapai diantaranya, mendorong aktivitas keagamaan, meningkatkan kerjasama dan peran aktif masyarakat dalam mengatasi Penyakit Masyarakat (Pekat), meningkatkan akses layanan pendidikan, rehabilitasi gedung-gedung sekolah dalam keadaan rusak, pemerataan guru didaerah terpencil, peningkatan kompetensi SDM tenaga pendidik, aplikasi sistem komputerisasi dalam proses belajar mengajar.
Termasuk meningkatnya pelayanan kesehatan, seperti penanganan stunting, mendorong kesadaran masyarakat dalam menciptakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), pemerataan tenaga kesehatan, dan pelayanan prima masyarakat.
‘’Selain itu harus meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi kinerja, perangkat daerah. Diminta juga bagaimana meningkatnya kinerja pelayanan aparatur, seperti, peningkatan kinerja dan disiplin ASN,’’ terangnya.
Perencanaan 2020 tersebut menjadi barometer dalam mengusulkan program dan kegiatan diseluruh OPD. Jika tidak sejalan dan mengarah kesana, maka Bappeda sebagai OPD yang bertugas menyeleksinya akan langsung memangkasnya.
‘’Setelah merencanakannya, kami juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan tahun 2020 sudah terarah,’’ ucapnya.***(ADV)
