Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pengadilan Tipikor Pekanbaru, kembali menggelar sidang perkara korupsi dana rutin di Bappeda Siak tahun 2014-2017, Senin (31/5/2021), dengan terdakwa Yan Prana.
Agenda sidang kali ini pemeriksaan 8 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah, Ade Kusendang, Eka Susanti (PNS) Bapeda Sak, Suhartini (PNS), Damaskan (honorer), Said (swasta), Dian Candra (swasta), Budiman (PNS) dan Dona Fitria (Bendahara Bappeda Siak tahun 2013-2015).
Dalam keterangan saksi Dona Fitria, pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) sebesar 10 persen sudah berlangsung sebelum ia menjabat sebagai bendahara di Bappeda Siak.
Rapat pernah dilakukan pada awal Januari 2012 bersama Yan Prana, dalam rapat tersebut ada pembicaraan pemotongan perjalanan dinas.
“Sebelum saya jadi bendahara, sudah ada pemotongan (SPPD) 10 persen. Saya sudah dipotong juga sejak tahun 2012 lalu,” ujarnya.
Saat saksi menjabat bendahara tahun 2013-2015, ia melanjutkan pemotongan seperti bendahara sebelumnya, yang menurutnya atas perintah Yan Prana.
Uang hasil pemotongan SPPD 10 persen tersebut diminta oleh Yan Prana setiap bulannya dengan jumlah berfariasi, mulai Rp5 juta sampai Rp10 juta, hingga total keseluruhannya mencapai empat ratusan juta rupiah.
Saat saksi berhenti menjadi bendahara uang hasil pemotongan SPPD tersebut diminta oleh Yan Prana.
Sementara rekap pemotongan SPPD tersebut dibuang atas perintah Yan Prana.
“Buku rekap perjalanan dinas yang dipotong, di sobek lalu dibuang, setelah tidak jadi bendahara lagi. Itu atas perintah Yan Prana,” kata Dona Fitria menjawab pertanyaan Hakim.
Seperti diberitakan sebelumnya Yan Prana didakwa JPU korupsi sebesar Rp2,85 miliar hasil pemotongan anggaran rutin Bappeda Siak tahun anggaran 2013-2017.***(rn)
