Rohul(SegmenNews.com)- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasir Pengaraian (UPP) Kabupaten Rokan Hulu mendesak Kejari memeriksa Direktur Utama RSUD, dan membongkar dugaan korupsi dana covid-19.
Desakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi unjukrasa di kantor Kejari Rokan Hulu, Senin (29/8/2022).
Aksi yang dimpin Korlap, Nur Rohim, Presma UPP, Doni Mahendra, Wakil Presma UPP, Raden Subakti dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Imam Saputra meminta Kejari membongkar dugaan korupsi aliran dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul.
Sebagai pimpinan RSUD, Direktur Utamanya juga harus diperiksa terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta pembelian obat dan peralatan alat kesehatan.
Disamping itu, mahasiswa juga menfesak Kejari Rohul mengusut dugaan korupsi dana covid-19 tahun 2020 dan 2021.
Dari data pers rilis mahasiswa yang diterima SegmenNews.com, menyebutkan, data yang diklaim covid-19 bulan Januari s/d Juni 2021 tagihan awal sebesar Rp.7.112.763.200 sementara yang layak dibayarkan hanya Rp.827.615.000
b) Adanya ketidaksesuaian data peserta BPJS antara RSUD Rohul dengan pihak BPJS Rohul.
c) Pada Bulan Juni 2021, sebagian pasien covid-19 tidak dapat mengklaim karena tidak di Rotgen.
Nur Rohim sangat menyayangkan atas dugaan korupsi di negeri seribu suluk.
Diduga kasus korupsi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ‘menggurita’, ratusan mahasiswa dari Universitas Pasir Pengaraian (UPP) ‘menggeruduk’ Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul, Senin 29 Agustus 2022.
Dalam Aksi ‘Selamatkan Bumi dari Korupsi, Save Rohul’ mahasiswa meminta Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya untuk membongkar seluruh praktik korupsi yang ada di negeri seribu suluk.
“Kami sungguh miris, di negeri seribu suluk harusnya dijadikan negeri tempat berzikir justru dinodai oleh ulah segelintir oknum untuk bermental koruptor,” teriak mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak Kejari Rohul membongkar korupsi mega proyek pembangunan jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier di OSAKA melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Pemanfaatan Air Sumatera III, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau, yang bersumber dari APBN TA. 2021 dengan menelan biaya sebesar Rp.22.802.123.391,99.
Meminta Kejari Rohul memanggil dan memeriksa kepala bagian dan Pokja serta menelusuri dugaan praktik gratifikasi lelang proyek di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Rohul.
Meminta Kejari Rohul memanggil dan memeriksa PA, KPA, PPK dan PPTK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rohul terkait gratifikasi fee proyek yang terstruktur dan masif serta membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan PAMSIMAS
Mahasiswa mengancam akan turun lebih banyak jika Kejari Rohul tidak mampu membongkar berbagai dugaan praktik korupsi di negeri seribu suluk.
“Kami berharap aparat penegak hukum tidak ‘mandul’ ungkap segala praktik gratifikasi dan korupsi di negeri kami ini,”tegas mereka.
Aksi mereka diterima Kepala Seksi (Kasi) Intel ) Kejari Rohul, Ari Supandi.
Kepada para mahasiswa dia meminta agar para pendemo untuk melaporkan secara tertulis seluruh dugaan-dugaan korupsi yang disampaikan oleh para mahasiswa.
“Jika adik-adik mahasiswa punya data, kami persilahkan untuk segera melaporkan secara tertulis,” tandasnya.***(ian)
