Rohul(SegmenNews.com)- Dinas Pelayanan Masyarakat Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Rokan Hulu(Rohul) menggelar Launching Mool Pelayanan Terpadu(MPP) sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Instansi Pertikal dan Pemerintah.
, Jumat(29/12).
Hadir pada acara tersebut Bupati Rohul diwakili Sekretaris Daerah,Forum Komunikasi Pemerintah Daerah(Forkopimda)Rohul,Kepala BPN,Kepala BPJS,Bank Riau Syariah,Staf Ahli Bupati,Asisten,para Mantan Kadis DPTSP,Camat dan lainnya.
Bupati Rohul yang wakili Sekretaris Daerah Muhammad Zaki SIP.menyampaikan ucapan selamat dan menyatakan bahwa Mall Pelayanan Publik ini akan mempermudah layanan perizinan kepada masyarakat.
“Dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik ini, supaya tidak sulit untuk urusan perizinan, sehingga seluruhnya sudah berada di satu pintu, sesuai keinginan masyarakat,” ujar Muhammad Zaki.
Ditambahkan Zaki Mall Pelayanan Publik ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2020, namun akibat situasi pandemi pada saat itu, baru bisa diresmikan pada tahun 2023. Awalnya, rencananya Mall ini akan di buka di Gedung Daerah, namun karena masih dalam perbaikan, izin pun diminta kepada Menpan, dan akhirnya dapat menggunakan gedung Dinas terkait.
Sekda Rohul menekankan bahwa meskipun bangunannya sederhana, fokus utamanya adalah bagaimana pelayanan dapat mempermudah perizinan bagi masyarakat. Ia menyebut bahwa itu menjadi target utama.
Di tempat yang sama, Kadis PMPTSP Kabupaten Rohul, Munandar menyatakan bahwa perlengkapan atau peralatan yang digunakan saat ini belum sepenuhnya terlengkapi, namun diharapkan dapat terpenuhi pada tahun 2024.
“Nanti peralatan penunjang sarana prasarana bisa terlengkapi, mungkin di tahun 2024 bisa terpenuhi,” kata Kadis.
Kadis DPTSP Rohul Munandar,usai acara mengatakan,hingga saat ini sebanyak 19 Instansi Pemerintah dan Instansi Pertikal sudah bekerja sama dengan Mool Pelayanan Pajak Kabupaten Rohul,dan masih banyak Instansi yang lain ingin bergabung.
Instansi yang sudah bergabung yakni,Kantor Pertanahan, KPP Bangkinang,Bapenda,PDAM,Polres,Dinas Pendidikan Kementrian Agama,Disduk Capil,Diskominfo,PT.Taspen Persero,Diskop UKM Naker Trans,Dinsos PPA,Diskes,BPJS Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan,Samsat,Dekranasda dan BANK Daerah,dan masih banyak lagi yang ingin bergabung.
Jf.Penata KelolaPenanaman Modal (PKPM)Ahli Madia Januar Kaswari menambahkan delama ini belum ada Organisasi Pemerintah Daerah(OPD)yang berani membuat MPP karena mendirikan MPP Ini adalah beban yang cukup berat karena memerlukan berbagai Strategi,baik terkait keuangan maupun sarana dan Prasarananya.
Dengan telah didirikannya MPP oleh dinas pengendalian Masyarakat Terpadu dalam satu Pintu(DMPTSP)ini maka seluruh OPD yang ingin melakukan pelayanan publik silahkan berkantor di MPP,intinya untuk mengurangi kemacetan pelayanan di OPD.pelayanan publik,karena Masyarakat menginkan transparan mudah dan tanpa biaya.
“Seluruh OPD yang ada harus memberikan pelayanan publik,baik Instansi pemerintah daerah maupun pertikal dan Ini monitori dengan Peraturan Presiden.
Tahun 2024 seluruh Kabupaten/Kota di Riau sudah memiliki MPP,dan Rohul termasuk urutan ke empat,”kalau kita beradu gengsi dengan Kabupaten lain masalah keuangan kita memang kalah,karena kita memiliki dana yang sangat minim,akan tetapi kalau masalah bangunan,kelengkapan gedung mereka belum apa-apa dibanding kita,” ujar Janwar.***(yus)
