Di tahun 2021 ini, Kabupaten Indragiri Hilir genap berusia 56 tahun. Di usia yang cukup matang bagi sebuah daerah ini, sederet pembangunan telah mampu dicapai. Dari mulanya hutan belantara, perlahan Kabupaten Indragiri Hilir menjelma menjadi sebuah Kabupaten yang dipenuhi infrastruktur kokoh di setiap sudutnya.
Pergantian demi pergantian pemimpin daerah, sukses melahirkan inovasi daerah, khususnya di bidang infrastruktur. Jalan, jembatan, dermaga hingga sarana dan prasarana daerah tampak apik menopang kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur menjadi perhatian utama. Infrastruktur menjadi prioritas, terutama dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah saat ini, H Muhammad Wardan.
Sejak periode pertama menjabat, H Muhammad Wardan memfokuskan program, salah satunya di bidang infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dermaga dan lain-lain dititikberatkan pelaksanaannya di tingkat desa melalui program bernama Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi atau DMIJ Plus.
“Tidak semudah membalikkan telapak tangan membangun sebuah daerah. Butuh waktu dan proses yang harus dilalui. Caci dan maki hampir setiap hari dirasakan di masa – masa awal menjabat sebagai Bupati,” kata Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan dalam wawancara, Jumat (11/6/2021) pagi.
Program Desa Maju Inhil Jaya telah bergulir sejak tahun 2014, periode pertama Bupati Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan. Di periode kedua kepemimpinan H Muhammad Wardan, program DMIJ masih menjadi andalan sebagai instrumen pembangunan yang dibuat lebih komprehensif dengan penambahan konsep “Plus” dan “Terintegrasi” menjadi Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, disingkat DMIJ Plus.
“Meski belum 100 persen. Target pembangunan infrastruktur melalui program DMIJ sudah cukup memuaskan. Sisanya akan dituntaskan di sisa waktu jabatan yang ada,” tutur Bupati.
Penyematan kosa kata ‘Plus’ dan ‘Terintegrasi’ bukanlah tanpa makna. Kata ‘Plus’ dan ‘Terintegrasi’ dalam nama program DMIJ Plus Terintegrasi dimaknai sebagai ruang lingkup tugas yang diperluas dengan keterlibatan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
“Kalau dulu kan identik dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Kalau sekarang tidak lagi, mungkin penganggarannya disana, tapi pelaksanaannya juga menggandeng dinas lain,” kata Bupati.
Selain infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga fokus melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan yang menjadi ‘primadona’ bagi 70 persen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembangunan difokuskan di bidang perkebunan, bergerak pada sektor perkelapaan dengan upaya peningkatan produksi dan industrialisasi.
Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” dan diketahui merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan kelapa mencapai 400,741.84 hektare atau setara dengan 94,83 % luas perkebunan kelapa di Provinsi Riau yang berjumlah 422.600 hektare dan mencapai 11,74 % dari 3.413.300 hektare luas perkebunan kelapa nasional ini, memerlukan sejumlah inovasi untuk menggapai cita-cita pembangunan perkelapaan dan memecah kebuntuan atas sederet problema yang pernah dan masih terjadi.
Ihwal pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan melalui program DMIJ Plus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Budi N Pamungkas mengungkapkan hingga medio tahun 2021, tercatat 340.021 meter jalan rabat beton, 372.759 perkerasan jalan sirtu dan pembukaan jalan baru, jerambah sepanjang 12.885 meter dan jembatan sejumlah 403 unit telah berhasil dibangun. Ditambah lagi, pembangunan 67 unit dermaga yang membuka akses masyarakat dari jalur perairan.
Hal ini terbukti banyak masyarakat yang terbantu, selain dari terbukanya akses antar Desa dan dari Desa ke Ibukota Kecamatan serta dari Desa sampai ke Ibukota Kabupaten disisi lain juga dapat memangkas waktu dan biaya.
“Lebih dari 75 persen infrastruktur, kini telah berdiri kokoh di setiap pelosok desa. Imbuh Budi.
Apresiasi masyarakat mengucur deras atas keberhasilan pelaksanaan program ini. Di sisi lain, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya membuat animo masyarakat desa kian meningkat atas program DMIJ Plus.
Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan terus digesa. Sedikitnya untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Layanan Terpadu atau Posyandu telah dibangun di 197 Desa dengan digulirkannya program DMIJ Plus.
“Kita akan terus concern dengan DMIJ Plus. Sarana pendidikan dan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam upaya pembangunan manusia di kawasan perdesaan,” jelas Budi.
Kehadiran DMIJ Plus, dikatakan Budi N Pamungkas, mampu mendorong kemajuan desa dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang dan maju. Kemajuan ini tercermin dari kenaikan Indeks Desa Membangun yang merupakan instrument dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengacu pada Permendes No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
Dia menjelaskan hasil pengkategorian IDM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 menghasilkan jumlah desa tertinggal 100 atau 0,5 persen, desa berkembang 76 atau 0,38 persen dan desa maju 19 atau 0,09 persen dengan target hingga tahun 2023 ditargetkan setidaknya ada 50 Desa Maju dan 10 Desa Mandiri, dan sisanyya merupakan Desa berkembang sebanyak 137 Desa sehingga Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi memiliki Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibawah kepemimpinan H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti sangat berpihak pada pembangunan di Desa. Wujud keberpihakan itu terlihat dari Program DMIJ Plus Terintegrasi yang sangat komprehensif, selain dari sisi pembangunan fisik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga melihat pentingnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya ekonomi perdesaan.
Sementara dari sektor perkebunan, menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Sirajudin, pihaknya saat ini tengah berfokus pada peningkatan kualitas produksi pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani kelapa.
“Arahnya adalah mensinergikan antara peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas kebun kelapa dengan pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi dan hilirisasi,” ungkap Sirajudin.
Bentuk konkret dari pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi dan hilirisasi itu, diungkapkan Sirajudin, adalah hasil produksi tanaman kelapa mampu memenuhi permintaan pasar untuk mendukung kegiatan industri dan ketersediaan pangan dari hasil perkebunan secara berkelanjutan.
Sirajudin mengatakan, sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk mensukseskan program food estate dari pemerintah pusat. food estate sendiri diketahui merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.
“Oleh karenanya, melalui Dinas Perkebunan, dilaksanakan pembangunan infrastruktur perkebunan, kegiatan budidaya dan optimalisasi diversifikasi dan hilirisasi,” jelas Sirajudin.
Pada tahun 2021 ini, Sirajudin mengatakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 7.026 hektare di 12 kecamatan dengan anggaran mencapai lebih dari Rp. 24.000.000.000. Selain usulan pembangunan perkebunan dari sisi hulu, juga diajukan usulan anggaran untuk kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa. Lokasi kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan berada di 6 Kecamatan dengan anggaran mencapai Rp. 5.000.000.000 lebih. Tak hanya sampai di situ, terdapat pula penanaman pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa.
“Usulan ini sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Semuanya mendapat respon positif,” pungkas Sirajudin.
Selanjutnya, guna mengoptimalkan program-program pada sektor perkebunan, menurut Sirajudin, pihaknya perlu memberikan perhatian terhadap para petani. Untuk itu, dirumuskan sebuah formulasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan optimalisasi pemanfaatan hasil lain dari kelapa, seperti sabut (mesocarp), air dan batang kelapa. Pemerintah mengundang para investor untuk membuka usaha dan menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Alhamdulillah, responnya juga cukup baik. Kita concern dalam industri pemanfaatan serat sabut (coco fiber), untuk dijadikan papan dari serat sabut kelapa (coco board) yang dinamakan Kasai, singkatan dari Kelapa Sabut Inhil,” tutup Sirajudin seraya mengatakan tagline “Perkebunan Untuk Kesejahteraan”.
Wakil Ketua I (Satu) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Edi Gunawan mengapresiasi pembangunan di 2 sektor tersebut, infrastruktur kawasan perdesaan dan perkebunan.
Menurutnya, untuk infrastruktur kawasan perdesaan telah dilakukan dengan baik. Meski harus didukung dengan gelontoran dana dari APBN, pencapaian pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan telah cukup menggembirakan.
“Tinggal bagaimana memaksimalkannya saja lagi dengan dana yang terbatas. Perlahan infrastruktur desa tumbuh stabil dari tahun ke tahun. Kita mengapresiasi itu,” tutur Edi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Dari sektor perkebunan, Edi juga mengemukakan apresiasinya atas komitmen pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kegagalan di masa lalu telah terbayar dengan komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki sektor andalan ‘Negeri Seribu Parit’, Kabupaten Indragiri Hilir.
“Yang perlu itu, komitmen dan konsistensi seperti yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kepiawaian pengelolaan anggaran, baik APBD dan APBN serta pengawasan pelaksanaan menjadi salah satu faktor penentu terhadap kesuksesan pembangunan sektor perkebunan,” tutup Edi.***(Advertorial/Diskominfo pers)
