
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo meyakini bahwa Syamsuar sebagai Gubernur Riau akan menjadi leader yang kuat untuk menurunkan angka stunting di Riau menuju angka 14 persen hingga tahun 2024.
Itu disampaikan Hasto dalam acara Pencanangan Gerakan TP PKK Provinsi Riau dalam Menurunkan Angka Stunting tahun 2021 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (23/6/2021).
Pihaknya berpesan di masa pandemi Covid-19 kesehatan menjadi perhatian khusus, karena dalam situasi tersebut ia melihat kemiskinan dan pengangguran meningkat yang dianggap akan berdampak buruk bagi pertumbuhan anak sehingga membuat anak kurus.
“Ini yang menjadi perhatian kalau nanti masuk dalam kondisi kurus maka sebentar lagi pasti stunting karena pertumbuhannya tidak baik, selain itu angka kematian juga meningkat,” jelasnya.
Hasto mengajak semua pihak dan lintas sektor untuk bekerja sama dan saling bersinergi untuk menuntaskan masalah stunting di Provinsi Riau, sebab masalah stusting tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata namun juga tugas bersama.
“Mari kita cegah stunting, jangan banyak yang sakit, asupan gizi harus tercukupi dengan baik, dan inilah upaya kita untuk menuju 14% persen angka stunting di 2024,” imbuhnya.
Dengan data prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 23,7 persen, Hasto menilai angka tersebut tidak tergolong tinggi karena masih banyak provinsi lain yang bahkan lebih tinggi dari angka 23 persen. Meski demikian, jika melihat grafik, Riau berada diantara yang rendah.
“Saya percaya pak Gubernur Syamsuar dan TP PKK Provinsi Riau beserta jajaran mampu mengatasi ini karena di Riau bukan di angka 32 tetapi diangka 23, insyaallah Riau bisa menjadi contoh yang baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau mengaku dengan Kerjasama berbagai pihak Penurunan Stunting bisa di kejar sebagaimana arahan Presiden agar di tahun 2024 bisa dikisaran 14 persen.
” Sejalan dengan pembangunan pemerintah saat ini. Pencegahan dan penurunan stunting meningkatkan kemakmuran masyarakat adil dan merata , sebagaimana intruksi presiden diman pembangunan SDM merupakan fokus hingga tahun 2024. Strategi nasional percepatan pencegahan Stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yg ada dengan membangun komitmen bersama.
Pemprov Riau membentuk tim korelasi pencegahan dan penangan Stunting di Provinsi riau. Prevelensi Stunting di Riau 23,7 persen ditahun 2019 angka ini ada penurunan dari 2018 yaitu 27,14 persen,”ungkap Gubernur Riau.
Lebih lanjut Gubernur Riau menjelaskan sesuai standart WHO, penilaian Stunting tidak menjadi masalah jika angkanya di bawah 20 persen.
“Melihat data angka saat ini masih dalam masalah karena standart WHO angka Stunting yang terkendali harusnya dibawah 20 persen dan saat ini masih diatas 20 Persen,” ujar Gubernur Riau.
Gubernur Riau juga melihat data dari kecerdasan anak, anak-anak Stunting lebih rendah IQ nya.
“IQ yang rendah akan menghambat pada produktifitas. Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting di Riau untuk menciptakan SDM unggul dan memiliki daya saing. Pemprov Riau mendukung upaya Pencegahan Stunting yg dilaksanakan serentak dan terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan lewat gerakan sosial kemasyarakatan TP PKK. peran PKK sangat di perlukan dan pentingnya kerjasama antar program bisa menyasar kelompok masyarakat terkecil. kerja sama direktur Rapp komitmen dalam rangka menurunkan Stunting Riau diharapkan juga didukung oleh perusahaan swasta lain. Selain itu organisasi IKPTK ikatan alumni pamong praja juga siap mendukung program Pencegahan stunting , yang semua alumninya ada disemua kecamatan Riau,”lanjutnya.
Gubernur Riau menambahkan untuk mencapai Program Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting di Riau tidak hanya oleh Pemerintah saja namun perlu komitmen bersama dunia usaha dan Komponen Masyarakat.
“Mari bangun komitmen bersama Koordinasi dan kerjasama konvergensi Stunting dari Nasiolan, pemprov dan kabupaten kota ,Pihak swasta serta seluruh komponen masyarakat,”tutupnya.***(ADV/Kominfo Riau)