Siak (SegmenNews.com) – Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi besar yang memiliki jaringan hingga ke seluruh nusantara dengan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oleh sebab itu PMI diharapkan mampu menjadi organisasi terdepan dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan.
Demikian disampaikan Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, saat membuka Musyawarah
Kabupaten ke II PMI Kabupaten Siak periode 2013-2018, Rabu (17/7/13), di Gedung
Tengku Mahratu Siak.
Syamsuar mengatakan, PMI sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan di Indonesia
yang telah mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan kepalang
merahaan di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 25 tahun 1950,
nyatalah PMI mendapat pengakuan dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional sebagai salah satu Perhimpunan Nasional Palang Merah yang sah dalam
menjalankan aktifitas di bidang kepalangan merahaan.
Tak hanya itu, kata Syamsuar, pemerintah melalui Keputusan Presiden No.246 tahun
1963 juga memberi mandat untuk menjalankan tugas dan fungsi kemanusiaannya di
tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, ras dan bahasa,
bahkan pandangan politik seseorang pun tidak dibeda-bedakan. Oleh karenanya
dengan mulianya tugas yang diemban oleh PMI, organisasi ini telah pula mendapat
tempat di hati masyarakat.
“Saya bahagia sekali bahwa pada hari ini PMI Kabupaten Siak akan melaksanakan
Musyawarah Kabupaten ke II, sebagai sarana untuk membentuk pengurus PMI Kabupaten
Siak periode lima tahun kedepan. Ini merupakan langkah positif dalam upaya
menggerakkan kembali roda organisasi perhimpunan Palang Merah di Kabupaten Siak
karena hampir lebih 2 tahun PMI Kabupaten Siak seperti mati suri, kurang terlihat
eksistensinya ditengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam aktifitas
memberi pelayanan donor darah sukarela pun langsung dilaksanakan oleh rumah
sakit,” jelas Syamsuar.
Syamsuar berharap relawan dan dan PMR di sekolah, serta pengembangan
organisasinya dapat dijalankan secara optimal. “Pemerintah daerah sangat
menginginkan kegiatan kemanusiaan ini dapat ditingkatkan dalam sistem pengelolaan
secara baik dan profesional. Dengan harapan, darah yang dihimpun adalah darah
yang bersih, aman sehat, jumlah yang cukup dan tepat waktu dalam
mendistribusikannya,” pungkasnya.(adv)
