Jakarta(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri mengikuti rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis M. Arsya Fadillah didampingi Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua III H. Misno dan diikuti 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Senin 30 Maret 2026, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.
Terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2025, tujuh fraksi di DPRD Bengkalis secara umum memberikan apresiasi, pandangan dan evaluasi atas komitmen dan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Pandangan umum tersebut, diawali dari Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Bintang Demokrat Karya dan Fraksi Amanat Perindo Persatuan.
Tujuh fraksi-fraksi DPRD Bengkalis juga memberikan pandangan dan masukan, serta evaluasi terhadap terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tahun 2026. Baik itu terhadap infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.
Kemudian optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga diharapkan oleh para fraksi-fraksi pandangan umum tersebut. Sehingga masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat merasakan manfaatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bengkalis ini akan dijadikan catatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk memperbaiki dan mengevaluasi kinerja di tahun 2026 ini.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***(imam/hm)
omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan(Notifikasi) Akuisisi Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia pada Senin, 30 Maret 2026, di Kantor KPPU Jakarta.
Sidang beragendakan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung LDP.
Majelis Komisi untuk perkara ini dipimpin oleh Anggota KPPU Gopprera Panggabean sebagai Ketua Majelis, bersama Wakil Ketua KPPU Aru Armando dan Anggota KPPU Budi Joyo
Santoso sebagai Anggota Majelis.
Perkara ini berawal dari akuisisi yang dilakukan PT Evans Indonesia pada tahun 2023 atas 99,99% saham PT Agro Bumi Kaltim, dan atas 99,99% saham PT Nusantara Agro Sentosa. PT Evans Indonesia merupakan perusahaan jasa konsultasi dan manajemen agrikultur (CPO) dengan jangkauan pemasaran di Indonesia. Sementara itu, PT Agro Bumi
Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit (di Kalimantan Timur).
Kedua transaksi akuisisi tersebut berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 23
November 2023. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mewajibkan pelaku usaha melaporkan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang memenuhi ambang batas tertentu kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi efektif secara yuridis.
Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Sesuai ketentuan tersebut, PT Evans Indonesia seharusnya menyampaikan
pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut paling lambat pada tanggal 8 Januari 2024, namun KPPU baru menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 10 Januari 2024.
Oleh karena itu, Investigator menduga telah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 2 (dua) hari kerja.
Setelah mendengarkan paparan LDP oleh Investigator dan pemeriksaan Kelengkapan dan kesesuaian alat bukti, Majelis Komisi akan melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan berikutnya pada Kamis, 9 April 2026 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.***(rl)
