Siak(SegmenNews.com)- Bulan Ramadhan bukan bulan malas-malasan. Pemerintah Kabupaten Siak sengaja tidak memberikan libur tambahan kepada seluruh pegawai di permulaan Ramadhan 1436 H atau 2015 M ini.
Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak mengancam akan memotong tambahan penghasilan dan uang transportasi bagi PNS malas. Kemalasan akan diukur dari jam masuk, absensi, hingga penghitung waktu maksimum kerja.
“Semua absensi pegawai di SKPD kita kumpulkan, dan cek satu persatu. Kemudian, kita Sidak pada waktu-waktu tertentu di SKPD tertentu pula. Bila diketahui bermalas-malasan, tunggulah sanksinya,” kata Kepala BKD Siak Lukman, Kamis (18/6/15).
Sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 25 tahun 2012, tentang pemotongan tambahan penghasilan PNS dan pemotongan uang transportasi bagi PNS yang melanggar disiplin kerja.
Kemudian, berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang memuat sanksi ringan, sedang dan berat bagi PNS yang indisipliner.
“Ketentuan itu berlaku bagi semua PNS, termasuk kepala dinas. Bila kepala dinas diketahui bermalas-malasan selama Ramadhan, ya tetap disanksi,” kata dia.
Dijelaskannya, ketentuan itu sudah diketahui jauh-jauh hari jelang Ramadhan. Bahkan, Bupati Siak Syamsuar sudah memberikan surat edaran tentang kegiatan dan waktu bekerja di lingkungan Pemkab Siak.
“Selama Ramadhan ini, masuk pukul 08.00 WIB, artinya ada waktu toleransi diberikan kepada pegawai. Karena biasanya masuk pukul 07.30 WIB. Kemudian, jam istirahat juga ada, dan pulang pukul 16.00 WIB,” kata Lukman.
Dengan demikian, tidak ada cerita terlambat bagi PNS. Untuk mengontrol PNS, ia juga meminta bantuan masyarakat agar memberikan laporan bila melihat PNS tidak masuk kerja di siang hari.
Anehnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Siak Hadi Sanjoyo mengaku belum ada koordinasi dengan BKD Siak terkait program pengawasan PNS selama Ramadhan. Sehingga ia sendiri tidak mau berbicara banyak soal tugas Satpol PP selama Ramadhan.
“Nantilah Pak, saya belum koordinasi dengan BKD masalah itu. Lagi pula ini kan awal sekali. Kita tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini, karena pembinaan pegawai itu kan ada di BKD,” kata Hadi Sanjoyo.***(rinto)
