Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dari hasil kunjungan Komisi E DPRD Riau ke Jakarta ditempat penampungan eks anggota Gafatar, di mes kementrian Sosial (Kemensos) Jakarta, kondisi mereka memprihatinkan.
Pengungsi kebanyakan anak anak. Salah satu ada bayi umur 4 bulan. Anak itu dan ibunya sedang sakit, maka bayi tersebut dititipkan kepada pengungsi perempuan lain untuk merawatnya.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD Riau, Markarius Anwar, Kamis (4/2/16), seharusnya pemerintah bisa memindahkan pengungsi ke mess Slipi, gedung Forki Riau dan gedung lain milik Pemprov di Jakarta.
Supaya mereka dapat diberlakukan secara manusiawi. Pasalnya digedung milik Riau ini ada kamar tempat tidur. Sedangkan di mess Kemensos hanya seperti aula besar saja.
Lebih miris lagi, eks Gafatar asal Riau saat ini tidak memiliki harta benda. Karena mereka telah menjual seluruhnya seperti ladang, rumah dan barang berharga lainnya saat terperdaya bujuk rayu petinggi organisasi sesat itu.
“Banyak eks Gafatar terpedaya bujuk rayu, sehingga menjual rumah, tanah dan ladang untuk pergi memulai hidup baru ke Kalimantan. Namun kenyataan, warga setempat mengusir kelompok eks Gafatar, karena pemahaman yang dibawa sesat dari ajaran Islam,” kata Markarius anwar.
Dari informasi dari hasil rapat bersama Gubernur kemarin, eks Gafatar akan dipulangkan melalui jalur darat menggunakan bus yang direncanakan pada Sabtu besok. Tujuan menggunakan bus untuk penghematan biaya. Sehingga anggaran APBN Rp84 miliar ditambah dana taktis Gubernur mampu membiayai operasional perjalanan.
“Disini Dinsos akan menjadi leading sektor untuk keselamatan pengungsi. Diantaranya, bagaimana mereka bisa diterima masyarakat, memberi kehidupan baru karena aset sudah dijual dan memberikan pemahaman menuju jalan kebenaran. Selain itu fungsi tokoh agama juga sangat berperan aktif mengajak eks gafatar untuk bertaubat,” jelas Markarius.
Disamping itu, Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman mengatakan, berdasarkan data terakhir dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Kantor Gubernur ternyata jumlah anggota eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bukan 259 tapi, 135 orang.
Dari 135 orang, terbanyak warga Pekanbaru 121 orang, kemudian Kampar 18, Dumai 7 orang dan Indragiri Hulu 6 orang. Oleh sebab itu eks anggota Gafatar harus ditanggapi dengan serius dan harus diberikan perhatian khusus. Terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan bagi Gafatar.
“Sebetulnya kita harapkan inikan warga Provinsi Riau yang harus kita berikan perhatian khusus, bukan kita mau mengucilkan. Tapi, perhatian supaya hal yang sama tidak terulang lagi,” kata Noviwaldi.
Terkait pemulangan juga memang harus segera dilakukan dan dicarikan solusi terbaik dalam penangananya nanti. Sebab mereka adalah warga Riau. Maka bagaimanapun kondisi mereka seperti ini atau kemudian berada diluar negri, ini merupakan kewajiban pemerintah mengembalikannya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dari data yang ada juga harus dipastikan kembali. Apakah eks anggota Gafatar tersebut memang betul-betul warga Riau. Langkah selanjutnya harus diberikan pembinaan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama, untuk kembali meluruskan hal-hal yang sudah dianggap menyimpang.
“Kita cek dulu yang ada. Jangan-jangan tidak warga Riau, jangan sampai nanti bukan warga Riau. Pertama kita sudah tau dalam tanda petik tobat. Ini juga harus tetap menjadi pengawasan bagi Dinsos dan Kesbangpol. Jangan sampai nanti hal serupa terulang lagi,” ujarnya.***(Alin)
