Pekanbaru(SegmenNews.com)- Hasil monitoring dan perizinan lahan, DPRD menemukan lebih 100 perusahaan yang membuka lahan lebih dari izin dikantongi. Perbuatan ini atas unsur sengaja dilakukan oleh pihak pengusaha untuk mendapat keuntungan lebih.
Sementara lahan yang dibuka pada umumnya kawasan hutan dan pemukiman. Sehingga terjadi konflik antar perusahaan dengan masyarakat dan perusahaan dan perusahaan di Riau.
Meski demikian, pengusaha itu berusaha menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan perusahaan melalui alih fungsi laha. Akibat pengurusan alih fungsi lahan ini diantara pelaku seperti Gubernur Riau non aktif Annas Maamun dan Gulat manurung ditangkap KPK dalam kasus suap.
“Jadi sekarang kita mendatangi Dirjen Planologo untuk melaporkan pelanggaran perusahaan yang sudah menggerogoti kawasan hutan. Supaya direkomendasikan kepada Menhut agar kawasan itu bisa dikembalikan lagi
menjadi kawasan hutan,” kata mantan ketua Pansus Monitoring yang menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, Selasa (22/3).
Menurut Suhardiman, perlakuan perusahaan ini telah menciderai hati masyarakat. Jumlah kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan hutan ini diperkirakan sekitar 800-111 ribu hektar.
Sementara, pelanggaran perusahaan itu belum terbongkar semuanya. Sebab pemonitoringan belum selesai dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang ada. Jika dilakukan pemonitoringan, maka akan lebih banyak lagi pelanggaran perusahaan tersebut ini ditemukan.
Selain pengembalian fungsi lahan menjadi kawasan hutan, Komisi A juga mengusulkan pemutihan terhadap beberapa kawasan hutan yang sudah berubah menjadi pemukiman masyarakat. Diperkirakan ada sekitar 920 hektar kawasan yang diusulkan.
“Usulan ini berdasarkan SK 763 tahun 1994 yang dirubah menjadi SK 878 tahun 2014 tentang tata pelepasan kawasan. Sementara sekarang masih banyak kawasan pemukiman yang berstatus kawasan hutan,” ujar Suhardiman.***(Alin)
