
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kasus Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau kerap terjadi, bahkan hampir setiap tahun masyarakat berlangganan dengan asap yang menggerogoti kesehatan, hingga merenggut nyawa itu.
Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, tercatat dalam sejarah yang terparah. Dari data di Dinas Kesehatan Provinsi Riau Oktober 2015 lalu, sekitar 78.993 warga Riau terserang penyakit akibat paparan asap. Dan dari data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, ada juga 5 warga Riau meninggal dunia. Belum lagi masyarakat di Kalimantan dan Provinsi lainnya yang menderita akibat asap kebakaran lahan dan hutan.
Namun mirisnya, setelah semua pihak berupaya memadamkan api, mulai dari masyarakat, Polisi, TNI, Angkatan Udara dan elemen lainnya atas perintah Presiden Jokowi, tiba-tiba Kapolda Riau menghentikan penyidikan terhadap 15 perusahaan korporasi.
Polisi hanya mampu menuntaskan proses hukum terhadap 2 perusahaan yakni PT Langgam Inti Hibrido dan PT Palm Lestari Makmur. Belum lagi pengadilan yang memvonis bebas perusahaan korporasi dalam kasus karhutla ini. Upaya penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan dinilai masih lemah. Sebelumnya Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengecam kebijakan Kapolda Riau, dan meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda Riau, Baca disini>>>>.
Dalam keterangan pers Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Rivai Sinambela, Kamis (21/7/16), SP3 untuk 15 perusahaan ini dilakukan karena belum memenuhi unsur atau bukti-bukti yang kuat.
“Karena tidak memenuhi unsur adanya kesengajaan atau kelalaian, sehingga kita berkesimpulan kasus tersebut selayaknya dihentikan,” kata Rivai.
Adapun data ke-15 perusahaan tersebut adalah, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi. Adapun 11 perusahaan itu bergerak dalam bidang hutan tanaman industri.
Untuk 4 perusahaan lainnya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan sawit itu adalah PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter, dan PT Riau Jaya Utama.
Walau demikian, sejumlah Anggota DPRD Riau, saat berbincang dengan segmennews.com, sangat menyayangkan penghentian penyidikan di 15 perusahaan korporasi tersebut. Sebab, lemahnya penegakan hukum tersebut tidak akan membuat efek jera kepada perusahaan korporasi. Selanjutnya>>>>.