Pelalawan(SegmenNews.com)- Puluhan Mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Pelalawan (KMP) melakukan unjuk rasa, Kamis (26/12/19) di halaman kantor Kantor Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan.
Dalam unjuk rasanya mahasiswa menyerukan Gerakan Pengawalan terhadap pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) Kabupaten Pelalawan dikantor ATR/BPN Kabupaten Pelalawan tersebut.
Selain itu dalam orasinya, Koordinator Umum Endri Lepran Pane menyampaikan bahwa pihaknya menuding BPN Pelalawan saat ini marak pungutan liar (Pungli).
“Oknum BPN hanya menerbitkan mengutamakan yang bayar walaupun orang luar. Sedang masyarakat sekitar, kalau tak membayar, Oknum BPN mempersulit penerbitan,” tegas ELP sapaan akrab Kordum KMP ini.
Dikatakannya lagi, PTSL adalah suatu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya. PTSL sebagaimana program pemerintah adalah gratis.
Namun, Koalisi Mahasiswa Pelalawan menuding BPN Pelalawan tidak tepat sasaran dalam penyaluran PTSL di kabupaten Pelalawan.
“Kami menuding BPN marak pungli dalam penyaluran PTSL di Kabupaten Pelalawan. Dan kami meminta kepala BPN sosialisasikan PTSL dan buat pernyataan tertulis agar masyarakat tahu,” tegasnya menambahkan.
Sementara itu, pihak ATR/BPN Pelalawan yang di kepalai oleh Ruslan AG Indra mengaku sedang melaksanakan dinas luar (DL), namun sempat di wakili oleh Pegawai lain yakni, Kasubsi Penetapan BPN Pelalawan, Bayu.
Dalam unjuk rasa itu, sempat dimediasi oleh Kapolsek Pangkalan kerinci AKP Novaldi antara KMP dengan perwakilan ATR/BPN Pelalawan, Bayu. Saat mediasi
KMP minta tertulis pernyataan pihak BPN tentang sosialisasi penyaluran PTSL.
Karena menurut pihak KMP, dibeberapa Desa berbeda harga mulai dari 200 ribu sampai 700 ribu.
“Padahal BPN mengatakan gratis. Berbeda praktek di bawah perlu ada sejenis brosur tertulis,” ungkapnya.
Namun pihak BPN melalui Bayu tidak dapat mengambil keputusan, dengan dalil karena pimpinannya (Ruslan AG Indra-red) dinas luar.
“Nanti saya sampaikan dulu ke pumpinan, saya tidak bisa mengambil kebijakan,” ulas Bayu perwakilan pihak BPN Pelalawan.
Dengan jawaban perwalikan BPN Pelalawan tersebut, rombongan KMP meninggalkan ruangan BPN dengan kecewa melihat pelayanan BPN. Tidak sampai disitu, rombangan KMP akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jikalau tindakan atau tudingan mereka hari ini tidak ditindaklanjuti.***(Ris)
