Beranda blog Halaman 152

Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional

Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional

Jakarta(SegmenNews.com)- Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempersiapkan pembangunan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Tidak tanggung-tanggung, dalam 100 hari masa pemerintahannya, diresmikan 37 proyek ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi, pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Langkah inipun tercatat sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi demi kesejahteraan rakyat. Pembangkit-pembangkit baru berkapasitas total 3.222,75 MW dan telah beroperasi ini menjadi sumber pasokan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan melistriki kawasan pembangunan baru, termasuk wilayah-wilayah terpencil.

“Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi EBT guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dia yakin bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau membuat industri akan semakin tumbuh subur dan investasi akan mengalir ke Indonesia.

“Bangsa kita harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri,” jelas Prabowo.

Prabowo menambahkan, “Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital.”

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo optimistis target 8% akan tercapai melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi.

“Dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” terang Prabowo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8%. Peresmian proyek ketenagalistrikan ini menjadi langkah nyata Pemerintah untuk mencapai target tersebut.

“Dari 37 proyek tersebut, nilai investasinya Rp72 triliun. (Ini) dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%,” ujar Bahlil.

Selain itu, guna mencapai target 8%, Kementerian ESDM telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke depan. Bahlil juga mengatakan pentingnya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand. Ini dilakukan supaya konsumsi listrik per kapita melompat menjadi 6.000 sampai 6.400 kWh per kapita per tahun.

“Kita memang punya kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin, maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun pembangkit EBT. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 kilometer,” imbuhnya.

Keberadaan 37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini juga akan meningkatkan keandalan dan kecukupan daya listrik saat ini serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

Beberapa pembangkit seperti PLTA Jatigede 110 Megawatt (MW), PLTA Asahan 3 174 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt Alternating Current (MWac) akan menjadi tulang punggung kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi akan langsung memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Salah satunya adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) GI Kolaka – PT Antam Pomala sepanjang 36,96 kilometer sirkuit (kms) dan GI 150 kV Kolaka Ext yang menyuplai listrik ke industri pengolahan nikel.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan siap melaksanakan komitmen Pemerintah dan rencana usaha di sektor ketenagalistrikan yang disusun oleh Kementerian ESDM.

“Kami di PLN terus membangun kapasitas SDM yang semakin mumpuni, organisasi yang semakin lincah, serta kolaborasi yang semakin luas dengan berbagai negara dan perusahaan nasional maupun multinasional. Sehingga PLN sebagai pengelola sektor kelistrikan nasional menjadi semakin kuat, keuangannya kian sehat, dan geraknya makin trengginas,” pungkas Darmawan.

Tiga puluh tujuh proyek strategis ketenagalistrikan yang diresmikan oleh Presiden RI kali ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).***(rl)

195 Peserta Lolos CPNS Pemko Pekanbaru Tahun 2024

195 Peserta Lolos CPNS Pemko Pekanbaru Tahun 2024

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Kota Pekanbaru resmi mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, Selasa (21/1/2025). Sebanyak 195 peserta dinyatakan lolos dari total 250 formasi yang tersedia.

“Ada 195 orang yang dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS Pemko Pekanbaru tahun 2024,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi.

Peserta yang berhasil lolos diharapkan segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara elektronik melalui akun masing-masing. Proses pengumpulan dokumen dapat dilakukan mulai 23 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui tautan berikut:

https://bit.ly/pengumumanakhirpascasanggahCPNS2024.

Seleksi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diikuti oleh 4.893 pelamar. Dari jumlah tersebut, 4.447 pelamar berhasil lolos seleksi administrasi dan mengikuti rangkaian tes, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, hingga wawancara.

Dengan terisinya formasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus meningkatkan pelayanan publik melalui tambahan tenaga teknis yang kompeten. (mc)

BMKG: Riau Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir Hari Ini

BMKG: Riau Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir Hari Ini

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru merilis prakiraan cuaca terbaru untuk Provinsi Riau pada Kamis, 23 Januari 2025. Secara umum, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan di sejumlah wilayah.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Bella R. Adelia, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

“Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Riau diperkirakan berawan dengan udara kabur. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis,” jelas Bella, Rabu (23/1/2025).

Siang Hingga Malam Hari: Hujan Meluas

Pada siang hingga sore hari, cuaca cerah berawan hingga berawan diprediksi masih mendominasi. Namun, hujan ringan hingga sedang akan melanda sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, serta Kota Pekanbaru.

“Hati-hati terhadap hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Rokan Hulu, Kampar, dan Rokan Hilir,” tambah Bella.

Pada malam hari, kondisi cuaca diprediksi tetap cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru.

Dini Hari: Udara Kabur dan Hujan Ringan

Pada dini hari, udara kabur dan berawan akan kembali mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.

Peringatan Dini Gelombang Laut

BMKG juga memberikan peringatan dini terkait kondisi gelombang laut. Tinggi gelombang di perairan Riau berkisar antara 0,50 hingga 1,25 meter.

“Meski tergolong rendah, kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut untuk tetap berhati-hati,” ungkap Bella.

Informasi Tambahan

Suhu udara hari ini berkisar antara 23,0 – 32,0 °C dengan kelembapan udara 60 – 99%. Kecepatan angin bertiup dari arah Utara-Timur dengan kecepatan 10–30 km/jam.

BMKG juga mencatat tidak ada titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera berdasarkan pantauan terbaru pukul 23.00 WIB.

“Kami akan terus memantau perkembangan cuaca dan memberikan informasi terkini untuk masyarakat. Tetap waspada, terutama pada siang hingga malam hari,” pungkas Bella.

Masyarakat diimbau untuk menggunakan informasi cuaca ini sebagai panduan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya di wilayah yang rawan hujan lebat dan petir.***(mc)

Desa Rambah Hilir Diresmikan Sebagai Kampung Bebas Narkoba 2025 

Desa Rambah Hilir Diresmikan Sebagai Kampung Bebas Narkoba 2025

Rohul(SegmenNews.com) – Polres Rokan Hulu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu meresmikan Kampung Bebas Narkoba di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Selasa (22/01/2025). Bertempat di Los Pasar Muara Rumbai, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, S.IK, MH, sebagai komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini turut dihadiri Asisten I Bupati Rokan Hulu, Fathanalia Putra, S.Sos, yang mewakili Bupati, Ketua DPRD Rokan Hulu yang diwakili Romi Juliandra, SE, Camat Rambah Hilir Sunarji, S.Pd, Danramil Rambah Kapten Armed Alza Septendi, Kasat Resnarkoba AKP Repelita Ginting, SH, Kapolsek Rambah Hilir Ipda Jonnes, SH, serta tokoh agama, adat, pemuda, dan masyarakat.

Tokoh masyarakat Desa Rambah Hilir, Ridho Sepputra, ST, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak terhadap peresmian ini. Ia juga menegaskan komitmen masyarakat dalam mendukung program ini melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi bahaya narkoba di sekolah, program keagamaan, hingga pelatihan keterampilan bagi pemuda.

“Asisten I Bupati Rokan Hulu menyampaikan apresiasi kepada Desa Rambah Hilir yang dijadikan contoh. Desa ini membuktikan bahwa pencegahan narkoba memerlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat,” kata Fathanalia Putra dalam sambutannya.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, menyebutkan Desa Rambah Hilir dipilih sebagai pilot project Kampung Bebas Narkoba di Kabupaten Rokan Hulu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba.

“Kita harus bersatu. Edukasi, patroli, dan sosialisasi adalah langkah konkret yang akan terus dilakukan. Saya mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba,” ujarnya. Ia juga berharap kampung ini bisa menjadi pusat kreativitas, kuliner, dan pendidikan agama

Peresmian ditandai dengan pembacaan ikrar bersama oleh warga Desa Rambah Hilir, yang berkomitmen menjaga lingkungan mereka bebas dari narkoba. Kegiatan ini berakhir pukul 12.00 WIB dengan suasana aman dan kondusif.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa lain di Rokan Hulu untuk bersama-sama memerangi narkoba demi melindungi generasi muda dan menciptakan masa depan yang lebih cerah.***(rls/achir)

Ratusan Warga Binaan Lapas Pasir Pengaraian Ikuti Tausiah Isra Mi’raj

Ratusan Warga Binaan Lapas Pasir Pengaraian Ikuti Tausiah Isra Mi’raj

Rohul(SegmenNews.com) – Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian menyelenggarakan acara keagamaan dengan menghadirkan Buya Dr. H. Kariman Ibrahim, MA,  Rabu 22 Januari 2025.

Acara ini diawali dengan pembagian piagam penghargaan bagi para pemenang lomba adzan dan lomba hafalan surah pendek yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penyerahan piagam dilakukan oleh pejabat struktural Lapas sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga binaan.

Kedatangan Buya Dr. H. Kariman Ibrahim, MA, disambut hangat oleh jajaran pimpinan Lapas, termasuk Kasi Binadik Sunu Istiqomah Danu, Ka.KPLP Veazanol Kosuma, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Wahyu Ananda, Kasubsi Portatib Assaufi Mubarokh, Kasubsi Perawatan Ariyono, dan Kaur Umum Weddy Suanda Putra.

Dalam tausiah yang disampaikan di Masjid At-Taubah Lapas Pasir Pengaraian, Buya Kariman Ibrahim memberikan pesan-pesan keagamaan yang menyentuh hati. Ia mengajak warga binaan untuk menjadikan momentum Isra Mi’raj sebagai langkah untuk bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat, dan memperbaiki diri.

“Mari jauhi maksiat sebelum ajal menjemput. Allah SWT Maha Pengampun. Jadikanlah peringatan Isra Mi’raj ini sebagai momen untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, meningkatkan keimanan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah,” pesan Buya kepada jamaah.

Kasi Binadik Sunu Istiqomah Danu berharap tausiah ini dapat menyentuh hati warga binaan sehingga mereka termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. “Semoga tausiah ini membawa perubahan positif, agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memberikan kontribusi yang bermanfaat,” ujar Sunu.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan rohani yang rutin dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian untuk memberikan motivasi dan penguatan spiritual kepada warga binaan.***(rls/achir)

Usai Kantor PUPR, KPK Lanjut Geledah Kantor BPJ Riau

Usai Kantor PUPR, KPK Lanjut Geledah Kantor BPJ Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus melakukan penggeledahan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau. Setelah menggeledah kantor Dinas PUPR PKPP, giliran Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Setdaprov Riau, Lantai 6 Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, di geledah oleh tim KPK, dan menyita dokumen penting sebanyak tiga koper.

Dari pantauan di lokasi tim KPK keluar dengan membawa tiga koper yang berisi dokumen, terdiri dari dua koper besar dan satu koper kecil, selain itu KPK juga membawa serta satu kardus air mineral. Dokumen-dokumen tersebut dimasukkan di bagasi mobil.

Tim KPK datang ke Kantor Biro PBJ Setdaprov Riau menggunakan empat mobil Toyota Innova dengan dikawal dua petugas kepolisian. Mereka tiba di Gedung Lancang Kuning Lantai 8, Kantor Gubernur Riau itu sekitar pukul 10.30 WIB.

Salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip dari haluanriau.co, membenarkan jika tim dari KPK masuk ke kantor Gubernur Riau, baik di gedung 9 lantai dan kantor lama Gubernur Riau. Tidak banyak yang ditanya oleh tim KPK, langsung memeriksa dan meminta dokumen yang ada.

“Ya mereka hanya bertanya lokasi dan dokumen di biro kami. Tentunya kami serahkan saja sesuai yang diminta,” kata pegawai ini.

Sebelumnya kedatangan Tim KPK guna melengkapkan dan mengumpulkan barang bukti, terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Flyover Simpang 4 Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta Pekanbaru atau dikenal dengan Simpang 4 SKA Pekanbaru.

Selain geledah Kantor Biro PBJ Setdaprov Riau, KPK juga dikabarkan geledah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan juga kantor Biro Pembangunan Riau, guna mencari bukti-bukti terkait pembangunan jembatan layang yang menelan APBD Riau tahun 2018 lalu sebesar Rp159 miliar.***(hl)

KPPU Jatuhkan Denda Rp202,5 Miliar Kepada Google

KPPU Jatuhkan Denda Rp202,5 Miliar Kepada Google

Jakarta(SegmenNews.com)- Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli (Pasal 17) dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b) dalam Perkara No. 03KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store.

Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut dibacakan tanggal 21 Januari 2025 oleh Majelis Komisi yang diketuai oleh Hilman Pujana dengan Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota Majelis.

Sebagai informasi, perkara ini merupakan inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran
Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 oleh Google LLC. Google LLC mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan Google Play Billing System (GPB System) dan menjatuhkan sanksi apabila developer aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store. Google LLC menerapkan biaya layanan (service fee) dalam penerapan GPB System tersebut sebesar 15%-30%.

Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini sejak 28 Juni 2024 dan berakhir pada tahap pemeriksaan lanjutan pada 3 Desember 2024.

Dalam Putusannya, Majelis Komisi melalui analisis pasar multi-sisi menjelaskan
Google Play Store merupakan platform digital yang menghubungkan antara developer aplikasi dan pengguna aplikasi dengan menyediakan fitur GPB System sebagai sistem penagihan dalam transaksi pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam
aplikasi (in-app purchase).

Adapun pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa distribusi aplikasi dan layanan digital melalui platform digital yang dapat dilakukan prainstalasi pada seluruh perangkat seluler pintar dengan sistem operasi seluler berbasis Android
di wilayah Indonesia pada periode dugaan pelanggaran sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan fakta persidangan serta analisis struktur pasar, Majelis Komisi
menilai bahwa Google Play Store merupakan satu-satunya toko aplikasi yang dapat dilakukan pra-instalasi pada seluruh perangkat seluler pintar yang berbasis Android dengan menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar.

Atas perilaku Google yang mewajibkan penggunaan GPB System untuk setiap
pembelian produk dan layanan digital yang didistribusikan di Google Play Store serta tidak mengizinkan penggunaan alternatif pembayaran lain dalam GPB System, menimbulkan berbagai dampak bagi para penggunanya.

Dalam persidangan, mengemuka berbagai dampak yang dirasakan oleh pengguna aplikasi atas penerapan kebijakan GPB System yang menyebabkan keterbatasan pilihan metode pembayaran yang tersedia. Pembatasan metode pembayaran tersebut berimbas pada berkurangnya jumlah pengguna aplikasi, penurunan
transaksi yang berkorelasi dengan penurunan pendapatan, serta kenaikan harga aplikasi hingga 30% akibat peningkatan biaya layanan.

Kebijakan lain yang diterapkan Google LLC yaitu penjatuhan sanksi berupa
penghapusan aplikasi dari Google Play Store dan tidak mengizinkan pembaruan pada aplikasi jika pengguna aplikasi tidak tunduk dan tidak mematuhi kewajiban tersebut.

Akibatnya beberapa aplikasi hilang dari Google Play Store karena developer aplikasi tidak mengikuti kebijakan GPB System. Tak hanya itu, developer aplikasi juga menghadapi tantangan dalam
menyesuaikan antarmuka pengguna (user interface) dan pengalaman pengguna (user experience), yang menambah kompleksitas dalam mempertahankan daya saing aplikasi mereka di pasar.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan Google LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, namun tidak cukup bukti untuk dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a. Atas pelanggaran tersebut,
Majelis Komisi memutuskan memerintahkan Google LLC membayar denda sebesar Rp202.500.000.000 (dua ratus dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Selain itu,
Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store.

Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun,
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Pembayaran denda di atas wajib dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika Google LLC terlambat membayar denda, maka sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pendapatan negara bukan pajak, Majelis Komisi
juga memerintahkan Google LLC untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari nilai denda. Bila mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU, maka sesuai Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021, Google LLC wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda tersebut.***(rl)

Pemkab Inhil Workshop Kerjasama Publikasi

Indragiri Hilir(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) menggelar workshop terkait pelaksanaan kerjasama publikasi publik bersama perusahaan pers pada Senin (20/1/2025) di Studio GGTV Diskominfopers. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara dan persyaratan kerjasama publikasi sesuai Peraturan Bupati Inhil Nomor 27 Tahun 2017.

Kepala Dinas Kominfopers, Dr. Trio Beni Putra, SE, MM, secara aktif memandu jalannya workshop dan memberikan penjelasan langsung kepada peserta mengenai pentingnya pelaksanaan kerjasama yang transparan dan profesional. Ia menegaskan bahwa perusahaan pers harus memiliki badan hukum yang sah dan memenuhi seluruh kualifikasi administrasi yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap media yang menjadi mitra pemerintah adalah media yang kredibel, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan publikasi pemerintah daerah,” tegas Dr. Trio Beni. Ia juga menyatakan bahwa media harus berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, dan tidak mencampurkan usahanya dengan bisnis lain di luar bidang pers.

Dr. Trio Beni secara rinci menjelaskan prosedur kerjasama yang dimulai dari pengajuan proposal hingga verifikasi dokumen. “Kami memeriksa semua dokumen administrasi secara teliti, termasuk akta pendirian perusahaan, surat permohonan berlangganan, serta bukti legalitas lainnya. Ini penting untuk memastikan media yang bekerja sama benar-benar memenuhi syarat,” jelasnya.

Selain itu, Dr. Trio Beni menegaskan bahwa perusahaan pers harus memiliki cakupan distribusi yang jelas, khususnya di wilayah Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir. Ia juga mendorong media untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan kerjasama, termasuk dalam pengantaran bukti fisik publikasi dan tata cara pembayaran.

Workshop ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfopers dan perwakilan wartawan dari berbagai perusahaan pers di Kabupaten Indragiri Hilir. Para peserta workshop secara aktif berdiskusi dan bertanya langsung kepada Dr. Trio Beni mengenai teknis pelaksanaan kerjasama, menunjukkan antusiasme untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa kerjasama ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi publik, sehingga penting bagi kami untuk menjalin hubungan yang saling mendukung,” ujar Dr. Trio Beni menutup kegiatan.***(sup/hm)

APBD 2025 Pekanbaru Sudah Bisa Digunakan, OPD Diminta Patuhi Aturan

APBD 2025 Pekanbaru Sudah Bisa Digunakan, OPD Diminta Patuhi Aturan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota (Plh Sekdako) Pekanbaru Zarman Candra S.STP M.Si, mengingatkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mematuhi aturan dalam penggunaan anggaran 2025.

Ia menyampaikan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 senilai Rp3,2 triliun sudah bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang diprogramkan OPD

Penggunaan anggaran itu ditandai dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Pj Walikota Roni Rakhmat S.STP M.Si ke masing-masing pimpinan OPD, Senin (20/1/2025).

“Dengan diserahkannya DPA ini, sehingga kawan-kawan OPD sudah bisa merencanakan apa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan rutin,” ucap Zarman, Selasa (21/1/2025).

Agar pelaksanaan kegiatan tahun ini berjalan lancar, kata dia, Pemko Pekanbaru melalui BPKAD dan Inspektorat telah memberikan pemahaman kepada pimpinan dan bendahara OPD mulai dari perencanaan, permohonan anggaran hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

“Sehingga kepala OPD, pejabat penata keuangan dan para bendahara dalam menjalankan anggaran bisa kita lihat aturan-aturan yang berlaku. Sehingga kita dalam melaksanakan, menggunakan anggaran bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa ada kendala,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Zarman, masing-masing OPD juga diingatkan agar mempedomani DPA dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala OPD diminta mengawasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Jadi kami harapkan kepada seluruh OPD agar dapat bekerja secara optimal dan juga mempedomani DPA yang sudah diserahkan bapak walikota. Kami harapkan juga kepala OPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran,” tutupnya.***(dmf)

Banjir Rendam Tiga SMA di Pelalawan, Belajar Dialihkan ke Daring

Banjir Rendam Tiga SMA di Pelalawan, Belajar Dialihkan ke Daring

Pelalawan(SegmenNews.com) – Dampak pembukaan pintu waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dan tingginya intensitas curah hujan menyebabkan tiga Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Pelalawan, Riau, terdampak banjir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Edi Rusma Dinata, membenarkan hal tersebut pada Selasa (21/1/2025).

“Iya, ada tiga SMA negeri di Kabupaten Pelalawan yang terdampak banjir. Selain sekolah, akses menuju sekolah juga terendam banjir sehingga menyulitkan siswa untuk mencapai lokasi,” ujar Edi.

Adapun sekolah yang terdampak adalah SMAN 1 Pelalawan, SMAN 1 Langgam, dan SMAN 2 Langgam.

SMAN 1 Pelalawan Jarak tempuh dari Simpang Perak menuju sekolah sekitar 45-60 menit. Namun, sebagian besar rumah siswa kini terisolir oleh banjir. Akibatnya, pembelajaran mulai dialihkan ke sistem daring sejak Selasa (21/1/2025) hingga kondisi memungkinkan kembali untuk belajar tatap muka.

SMAN 1 Langgam Sekolah ini mengalami dampak yang lebih parah. Jarak tempuh dari Simpang Langgam mencapai 2 jam, dan akses menuju sekolah terputus total. Siswa harus menggunakan perahu motor atau pompong selama 90 menit dengan biaya yang tidak sedikit jika ingin ke sekolah.

SMAN 2 Langgam Jarak tempuh dari Simpang Langgam menuju SMAN 2 Langgam sekitar 1 jam. Namun, kondisi jalan yang terendam banjir sepanjang 10 kilometer menjadi tantangan besar.

“Kami menyarankan agar pembelajaran sementara dilakukan secara daring hingga kondisi air surut dan aktivitas siswa serta guru bisa kembali normal,” tutup Edi.

Sementara itu, pihak sekolah diminta terus memantau kondisi siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Situasi banjir ini diharapkan segera tertangani agar proses pendidikan dapat kembali berjalan lancar.***(mc)