Beranda blog Halaman 162

Bupati Bengkalis Hadiri Monev BPJS Segmen Konstruksi

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis H. Toharudin, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya segmen jasa konstruksi. Rabu, 18 Desember 2024 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berfungsi untuk Peningkatan Kesejahteraan, Mengurangi & Mencegah Kemiskinan Baru dan Keberlangsungan Pendidikan bagi generasi penerus bangsa.



Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Helena, Direktur Pendapatan Daerah selaku Plh Sesditjen Keuangan Daerah Hendriwan, Asisten Deputi Kepesertaan PMI dan Jasa Konstruksi Ibu Vinca Meitasari.

Sementara bertindak sebagai narasumber Wasja, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, LKPP, Fadli Arif. BPJS Ketenagakerjaan, Vinca Meitasari.

Wakil kepala wilayah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Helena melaporkan, pertanggal 9 Desember 2024 kepesertaan segmen Jasa Konstruksi yang aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Sumbar Riau Kepri adalah 274.823 tenaga kerja yang terdapat dalam 8.690 proyek aktif, terdiri dari proyek APBN, proyek APBD 1 dan 2, proyek swasta dan proyek dana desa.

Pekerja Segmen Jasa Konstruksi yang telah terlindungi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan telah mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan dan besarnya manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja khususnya sektor Jasa Konstruksi.

“Besar harapan kami Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota bersama seluruh Forkopimda dan PD melanjutkan program ini agar seluruh masyarakat dapat terlindungi sehingga pada tahun 2025 coverage Jamsostek di wilayah Sumbar Riau Kepri dapat meningkat,” ungkap Helena.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Toharudin, mengapresiasi dan mendukung program tersebut.

Beliau menyambut baik adanya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan bersama seluruh stakeholder tentang program Jamsostek agar masyarakat merasa penting terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja yang pada akhirnya memunculkan “willingness to pay” iuran dan meningkatkan kepesertaan pekerja usia produktif.

BPJS Ketenagakerjaan jajaran yang ada di daerah juga diminta untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan perlindungan jasa konstruksi dari proyek yang bersumber dari penganggaran APBD.***(imam/h)

Ratusan Warga Rohingya di Pekanbaru Meresahkan

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi (net)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Belakangan Warga Negara Rohingya di Pekanbaru mulai meresahkan warga. Mereka selain terlihat berkeliaran, namun tidak segan-segan memasuki lahan dan areal rumah warga setempat untuk meminta-minta.

Terakhir, mereka bahkan nekat meminta buah dan memaksa warga untuk memberinya. Aksi mereka pun viral di beberapa media sosial melalui video singkat.

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pekanbaru akan mencarikan tempat yang layak bagi warga Rohingya tersebut sebagai tempat penampungan.

Dikatakan, Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat salahsatu alternatif lokasi penempatan warga asal Rohingya tersebut adalah di perbatasan antara Pekanbaru dengan Kabupaten Siak.

“Rencananya di perbatasan Pekanbaru-Siak, dekat Rumbai ujung, tapi belum dipastikan,” ujar Roni, Kamis (19/12/2024).

Ia menyebut, rencana penyediaan lahan itu sesuai permintaan IOM. Pasalnya, saat ini ada 270 orang warga Rohingya yang ditanggung biayanya oleh IOM. Namun di luar itu, ada sekitar 500 etnis Rohingya lagi yang tidak ditanggung IOM dan kini berkeliaran.

“500 pengungsi itu lah yang belum terdaftar di IOM. Jadi yang berkeliaran mengambil rambutan itu lah dia. Tidak sama dengan yang 270 ditanggung IOM. Jadi ada total 770 orang,” katanya.

Roni menjelaskan, bahwa penempatan penampungan Rohingya ini akan jauh dari permukiman warga. Nantinya di sana akan dibangun tempat-tempat penampungan lengkap dengan fasilitas lainnnya oleh IOM.

Dirinya berharap semua warga Rohingya bisa dikumpulkan di sana. “Kita minta tidak hanya yang 270 orang saja, namun 500 orang Rohingya itu juga gabung di sana,” tutupnya.***(mr)

RMRB Rohul Jalin Sinergitas bersama Kejari Beri Penyuluhan Hukum

Penulis
Redaksi
-
RMRB Rohul Jalin Sinergitas bersama Kejari Beri Penyuluhan Hukum

Rohul(SegmenNews.com) – Laskar Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) Kabupaten Rokan Hulu melakukan silaturahmi sekaligus menjalin Sinergitas bersama Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dalam melakukan penyuluhan Hukum, serta pengetahuan bahaya Narkoba dimasyarakat.

Ketua DPC RMRB Rokan Hulu, Achiruddin S Psi mengatakan dalam kunjungan ke Kejari Rohul untuk melakukan kerjasama dalam memberikan penyuluhan Hukum, serta melakukan pencegahan terhadap Narkoba.

“Kedepan, Jaksa dapat menjadi narasumber dalam penyuluhan hukum yang di Taja oleh RMRB Rohul ke Desa Desa, sekaligus memberikan penyuluhan pencegahan Narkoba di masyarakat,” ujar Achir.

Menurutnya, kasus Narkotika di Rokan Hulu terus meningkat setiap tahunnya. Ia berharap dengan adanya program penyuluhan pencegahan Narkotika dapat mengurangi kasus penyalahgunaan Narkoba di Negeri Seribu Suluk.

Lanjut Achir, Laskar Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) Kabupaten Rokan Hulu mengapresiasi Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menuntaskan kasus penyimpangan pupuk bersubsidi di Kecamatan Rambah Samo senilai Rp 24 Miliar dan telah menahan dan menetapkan 6 tersangka.

“Kejaksaan Negeri Rokan Hulu telah mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo terkait Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Korupsi,” ujar Ketua RMRB Rohul.

Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko berfoto bersama Pengurus dan Anggota RMRB Rokan Hulu

Dalam acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPC RMRB Rohul, Ujang Raharja, Bendahara RMRB Rohul Hasbul Hanafi, Ketua PAC Rambah Yusrizal Yahya, Ketua PAC Ujungbatu Hobbi Pargaulan, Ketua PAC Rokan IV Koto Vernando Panjaitan dan beberapa anggota RMRB.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fajar Haryowimbuko, SH mengatakan siap bersinergi bersama Organisasi Masyarakat Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) Rokan Hulu dalam memberikan penyuluhan Hukum, mengawasi penggunaan Dana Desa, pencegahan Narkotika di masyarakat.

“Kejaksaan siap bersinergi bersama RMRB Rohul, dalam memberikan program penyuluhan hukum ke masyarakat yang di Taja oleh RMRB,” ujar Kajari.

Kajari menambahkan, mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo terkait Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Korupsi. akan menuntaskan kasus penyimpangan pupuk bersubsidi dimasyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh pupuk subsidi.

Acara silaturahmi dilanjutkan dengan sesi foto bersama Kajari bersama pengurus RMRB Rohul.***(rls)

Kejari Rohul Tahan 6 Tersangka Penyimpangan Pupuk Subsidi Senilai Rp 24 Miliar

Penulis
Redaksi
-
Kejari Rohul Tahan 6 Tersangka Penyimpangan Pupuk Subsidi Senilai Rp 24 Miliar

Rohul(SegmenNews.com) – Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menetapkan dan menahan enam tersangka dugaan Korupsi Penyimpangan Pupuk Subsidi tahun 2019 – 2022 dengan kerugian negara mencapai Rp 24 Miliar, Rabu 18 Desember 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Fajar Haryowimbuko SH mengatakan proses penyidikan melibatkan pemeriksaan terhadap 112 saksi, termasuk 78 Ketua Kelompok Tani, serta konfirmasi kepada lebih dari 1.200 petani terdaftar.

Kemudian, Jaksa Penyidik menetapkan keenam tersangka pemilik kios pupuk untuk ditahan yaitu FN UD Anugerah Tani, AH UD Jaya Satu, AS UD Chindi, SM CV Sei Kuning Jaya, SF UD Bina Tani, dan YA Koperasi Tani Sri Rezeki.

“Untuk mencegah potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, keenam tersangka kini ditahan selama 20 hari di Lapas Klas II A Pasir Pengaraian,” ujar Kajari.

Kajari menjelaskan, kronologi penyimpangan terjadi pada penyaluran pupuk bersubsidi yang berasal dari APBN dan ditugaskan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui dua produsen, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (untuk pupuk Urea) dan PT Petrokimia Gresik (untuk pupuk non-urea). Kedua produsen ini menunjuk distributor, yakni CV Berkah Makmur dan PT Andalas Tuah Mandiri, yang kemudian menunjuk enam pengecer di wilayah Kecamatan Rambah Samo.

Namun, keenam pengecer tersebut ditemukan tidak menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Mereka diduga menjual pupuk kepada pihak di luar kelompok tani, memalsukan tanda tangan petani, dan melaporkan distribusi fiktif. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 24,53 miliar, berdasarkan perhitungan Inspektorat Provinsi Riau,” jelas Kajari.

Kajari Rohul menegaskan, bahwa penanganan kasus ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor ketahanan pangan. Proses hukum terhadap para tersangka akan terus dilakukan hingga ke tahap persidangan***(rls)

Pj. Bupati Langkat Bersama Kapolda Resmikan Joglo Anton Soedjarwo

Penulis
Irwansyah
-
Pj. Bupati Langkat Bersama Kapolda Resmikan Joglo Anton Soedjarwo

Hinai, Langkat(SegmenNews.com)- Pj. Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., bersama Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan F, SIK., MH., meresmikan Joglo Anton Soedjarwo sekaligus menutup pendidikan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Bintara Polri Gelombang II Tahun Ajaran 2024 di lapangan upacara Satya Haprabu, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumut, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Rabu (18/12/2024).

Joglo Anton Soedjarwo merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Langkat untuk SPN Polda Sumut. Nama ini diberikan oleh Kapolda Sumut sebagai penghormatan kepada Jenderal Polisi (Purn) Anton Soedjarwo, mantan Kapolda Sumut pada 1978 dan Kapolri pada 1982-1986, atas dedikasinya bagi kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy mengungkapkan rasa bangga atas keberadaan SPN Polda Sumut di Kabupaten Langkat.

“Kehadiran SPN ini membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Kami juga terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan Forkopimda Langkat untuk meneruskan amanah Presiden RI, termasuk program pemberian makanan bergizi dan penyediaan 1.800 hektare lahan untuk mendukung swasembada pangan,” ucap Faisal.

Ia juga berharap Joglo Anton Soedjarwo dapat bermanfaat sebagai sarana belajar dan mendukung berbagai kegiatan siswa SPN Polda Sumut.

Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan menyampaikan apresiasi atas hibah Joglo tersebut. “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Langkat atas kontribusi ini. Semoga Joglo ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa SPN dan menjadi simbol kolaborasi positif antara SPN dan Pemkab Langkat,” ujarnya.

Dalam acara ini, Kapolda Sumut juga memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan SPN Polda Sumut, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor: KEP/732/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024. Penghargaan diberikan kepada:

1. H.M. Faisal Hasrimy: Hibah Joglo Anton Soedjarwo di SPN Polda Sumut.
2. Rahmatsyah: Pembangunan masjid di SPN Polda Sumut.
3. Raja Min Sirait: Pembangunan gereja di SPN Polda Sumut.
4. Karun Widianto: Pemberian tangan pengganti, operasi katarak gratis, dan bedah rumah di masyarakat sekitar SPN.

Acara dilanjutkan dengan penutupan pendidikan, pelantikan, dan pengambilan sumpah 354 Bintara Polri Gelombang II Tahun Ajaran 2024. Pendidikan berlangsung selama lima bulan di SPN Polda Sumut Hinai.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut berpesan kepada para Bintara baru agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya.

“Laksanakan tugas dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan keikhlasan. Jaga nama baik diri, keluarga, dan institusi. Hindari segala pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pidana,” tegas Kapolda.

Peresmian Joglo Anton Soedjarwo dan keberhasilan acara ini menunjukkan eratnya kolaborasi antara SPN Polda Sumut dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Diharapkan, sinergi ini terus berlanjut demi mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mendukung pembangunan daerah.(Irw)

Polres Rohul Raih Peringkat 5 Penilaian Pelayanan Publik 2024

Penulis
Redaksi
-
Polres Rohul Raih Peringkat 5 Penilaian Pelayanan Publik 2024

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Polres Rokan Hulu (Rohul) berhasil meraih peringkat ke lima dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan dalam acara yang berlangsung di Ballroom Flora, Cititel Hotel Pekanbaru, Selasa (17/12/2024).

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, SIK MH, melalui Kasi Penmas Polres Rohul, IPDA Suwamra Jonrefli, S AP mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat dan Stakeholder sehingga Polres Rohul meraih penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024.

“Saya mewakili Kapolres mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan Stakeholder yang sudah mendukung Program Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Polres Rohul tahun 2024,” ujarnya.

Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi setiap institusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.

Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, serta Pemerintah Kabupaten/kota lainnya, seperti Dumai, Kampar, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Bengkalis, Kuansing, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.

Dalam hasil penilaian tersebut, Polres Kuantan Singingi (Kuansing) meraih peringkat pertama, disusul oleh Polres Rokan Hilir (Rohil), Polres Pelalawan, Polres Indragiri Hulu (Inhu), dan Polres Rokan Hulu (Rohul) di posisi kelima. Berikut daftar lengkap peringkat Polres se-Provinsi Riau Tahun 2024:

1. Polres Kuansing

2. Polres Rohil

3. Polres Pelalawan

4. Polres Inhu

5. Polres Rohul

6. Polres Dumai

7. Polres Kampar

8. Polres Siak

9. Polres Meranti

10. Polres Bengkalis

11. Polresta Pekanbaru

12. Polres Inhil.***(rls)

Bupati Kasmarni Hadiri Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting

Penulis
Imam R
-
Bupati Kasmarni Hadiri Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, menghadiri acara rapat Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, Rabu 18 Desember 2024, di Cawan Kopi dan Cafe Jl. Karimun Bengkalis.

Dalam sambutannya Johansyah mengatakan  bahwa percepatan penurunan stunting, selain menjadi program prioritas nasional, juga menjadi capaian kinerja Kepala Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis agar kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting benar-benar menjadi perhatian dan fokus kerjanya.

“Selain menjadi program prioritas Nasional, percepatan penurunan stunting ini juga sebagai capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah dan TPPS Kabupaten Bengkalis, ucap Johansyah.

Selanjutnya Johansyah menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten maupun Kecamatan, agar program kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting benar-benar menjadi perhatian dan fokus kerjanya saat ini dan ke depan, tegasnya.

“Rapat koordinasi dan evaluasi percepatan penurunan stunting semester 2 tahun 2024 ini, kita ingin melihat sekaligus mengevaluasi capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan selama ini, untuk kemudian menyusun langkah-langkah yang harus kita lakukan sampai akhir tahun 2024, agar target yang di tetapkan oleh bupati dalam RPJMD dapat kita capai,” ujar Johansyah.

Lebih lanjut Johansyah juga mengatakan penting bagi kita untuk menuntaskan laporan semester 2 ini sebagai salah satu dari kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkannya ke Kementrian Dalam Negeri dan juga Pemerintah Provinsi Riau.

Kemudian Johansyah kembali menegaskan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2025 nanti, Sekretariat TPPS dapat memberikan perhatian lebih untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik dan secepat-cepatnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tahun 2024 sebagai tahun akhir pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021, peran TPPS  harus lebih nyata, terutama dalam menyusun laporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting, sehingga kedepan dapat dijadikan dasar perbaikan terkait program dan kegiatan intervensi kedepannya”, harapnya .

Diakhir sambutan, secara khusus Johansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dandim 0303 Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan Baznas Kabupaten Bengkalis, telah menjadi Bapak asuh anak stunting selama ini dan telah memberikan bantuan pemberian makanan tambahan dan bantuan lainnya sehingga memberikan dampak terhadap perubahan status gizi pada sasaran stunting, ucapnya.

Tampak hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana H. Hambali, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tarmizi, Sekretaris Bappeda Syahrudin, Sekretaris Diskominfo Adi Sutrisno, Camat Bandar Laksamana Ade Suwirman dan Camat Bantan Rafli Kurniawan beserta para peserta Rakor.***(imam/h)

Pemkab Kampar dan Baznas Serahkan Bantuan RTLH

Penulis
Hefni
-
Pemkab Kampar dan Baznas Serahkan Bantuan RTLH

Kampar(SegmenNews.com) – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Pj Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kampar, Ir Azwan, M.Si, secara simbolis menyerahkan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan rumah hasil renovasi kepada warga Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampa, Selasa (17/12/2024).

Penyerahan ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas Provinsi Riau dan Baznas Kabupaten Kampar sebagai bagian dari program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui penyediaan dan renovasi rumah.

Dalam sambutannya, Ir Azwan, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Baznas atas kepedulian dan kontribusi mereka. “Bantuan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan dalam memiliki tempat tinggal layak,” ujar Azwan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam mengatasi kemiskinan. “Sinergi yang kuat dapat membantu kita merealisasikan program-program sosial yang bermanfaat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Azwan mengajak warga Desa Kampung Panjang untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. “Kepedulian kita dalam merawat bantuan ini adalah kunci untuk manfaat berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kampar, Purwadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa total 58 unit rumah telah dibangun dan direnovasi di berbagai wilayah Kabupaten Kampar. “Program ini melibatkan tim survey untuk memastikan data penerima valid, hingga pekerja lapangan yang memastikan pembangunan berjalan lancar,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program Baznas dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. “Dengan dukungan masyarakat, kita dapat terus membantu mereka yang membutuhkan,” tutup Purwadi.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kampar yang kurang mampu, sekaligus mempererat solidaritas sosial melalui semangat gotong royong dan berbagi.***(mc)

Perekonomian Inhil Bergerak Maju

Penulis
Supian
-

Inhil(SegmenNews.com)- Inflasi year-on-year (yoy) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berada di angka 2,32 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Riau. Meski demikian, inflasi ini tetap terkendali. Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya, menyatakan bahwa angka tersebut mencerminkan geliat positif perekonomian masyarakat di daerah ini.

“Kondisi ini menandakan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir sedang bergerak maju. Harga kelapa dan sawit yang terus membaik menjadi faktor utama yang meningkatkan daya beli masyarakat. Saya memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung stabilitas ekonomi ini, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” tegas H. Erisman Yahya.

Menurutnya, kenaikan daya beli masyarakat telah berdampak langsung pada peningkatan konsumsi, yang menjadi indikator baik bagi pergerakan ekonomi lokal. Selain itu, harga emas yang sedang naik juga turut memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. “Empat bulan lalu, kita terus mengalami deflasi. Namun sekarang, dengan harga komoditas unggulan seperti kelapa dan sawit yang tinggi, ekonomi kita semakin stabil dan membaik,” tambahnya.

Sebagai informasi, angka inflasi nasional saat ini berada di level 1,55 persen. Meski inflasi di Inhil lebih tinggi, Pj Bupati menekankan bahwa kondisi ini masih dalam batas terkendali dan tidak mengganggu stabilitas perekonomian daerah.

Kesiapan Menghadapi Nataru

Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Perindag menyampaikan bahwa stok bahan pokok cukup dan harga relatif stabil.

“Kami memastikan stok bahan pokok aman dan harga tetap terkendali. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran distribusi barang agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang dan nyaman,” ujar Kepala Dinas Perindag.

Pj Bupati menambahkan bahwa pemantauan secara intensif akan terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan masyarakat Inhil bisa merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok,” tutup H. Erisman Yahya.

Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat yang meningkat, serta kesiapan pemerintah daerah menyambut Nataru, Indragiri Hilir optimistis dapat mempertahankan tren positif dalam pertumbuhan ekonominya.***(sup/hm)

Harga Sawit Naik Tembus Rp 3.799,00/Kg

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi (net)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menetapkan harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya periode minggu ke-47 tahun 2024, yakni untuk tanggal 18 – 24 Desember 2024.

Berdasarkan rapat yang digelar hari ini, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si, menyampaikan bahwa penetapan harga TBS kali ini menggunakan tabel rendemen harga terbaru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati oleh Tim.

Menurut Defris Hatmaja, kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun dengan kenaikan sebesar Rp 14,04/Kg atau 0,37% dibandingkan minggu lalu.

“Dengan demikian, harga TBS kelapa sawit mitra swadaya untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan menjadi Rp 3.799,00/Kg. Sementara itu, harga cangkang untuk periode satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp 34,75/Kg,” kata Defris, Selasa (17/12/2024).

Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah 93,30% untuk satu bulan ke depan. Meskipun harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) minggu ini mengalami penurunan sebesar Rp 109,35/Kg dibandingkan minggu sebelumnya, harga kernel justru mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 257,12/Kg. Beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tercatat tidak melakukan penjualan.

Sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata Tim. Apabila terdapat validasi kedua pada harga CPO atau kernel, maka akan digunakan harga rata-rata KPBN.

Harga rata-rata CPO KPBN pada periode ini tercatat sebesar Rp 15.732,00/Kg, sedangkan harga rata-rata kernel KPBN sebesar Rp 11.918,00/Kg.

Defris Hatmaja menjelaskan bahwa kenaikan harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga kernel.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan harga TBS ini ditujukan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga TBS terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga sesuai regulasi dan berkeadilan,” ujar Defris.

Lebih lanjut, Defris menegaskan bahwa membaiknya tata kelola dalam penetapan harga TBS ini merupakan hasil komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

“Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Penetapan harga TBS yang naik ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para petani kelapa sawit di Riau menjelang akhir tahun 2024.

Berikut Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Riau Periode 18 – 24 Desember 2024:

Umur 3th (Rp 2.934,23);

Umur 4th (Rp 3.277,58);

Umur 5th (Rp 3.523,00);

Umur 6th (Rp 3.660,34);

Umur 7th (Rp 3.742,05);

Umur 8th (Rp 3.787,94);

Umur 9th (Rp 3.799,00);

Umur 10th-20th (Rp 3.756,65);

Umur 21th (Rp 3.690,74);

Umur 22th (Rp 3.615,61);

Umur 23th (Rp 3.530,21);

Umur 24th (Rp 3.465,68);

Umur 25th (Rp 3.412,55).***(mr)

1...161162163...3,054Halaman 162 dari 3,054
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media