Beranda blog Halaman 166

Harkodia 2024, Laskar RMRB Riau Apresiasi Kejati Berantas Korupsi di PMI

Penulis
Redaksi
-
Harkodia 2024, Laskar RMRB Riau Apresiasi Kejati Berantas Korupsi di PMI

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), organisasi masyarakat Laskar Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) berikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berserta jajaran yang telah memberantas tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, penyidik Kejati Riau telah menetapkan tersangka di kasus Korupsi di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau.

Hal ini disampaikan langsung Ketua Laskar RMRB Provinsi Riau Putra Rezeky, S.PdI kepada sejumlah media, pada selasa (10/12/2024). Menurutnya PMI adalah sebuah lembaga yang didirikan melalui azas kemanusiaan, kesukarelaan, kesamaan, kenetralan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dimana korupsi di PMI Riau merupakan Dana Hibah Pemerintah agar disalurkan untuk kepentingan Masyarakat.

“Apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Kejati Riau yang telah mengusut kasus Korupsi di PMI Riau, menurut kami sangat ironis sekali PMI adalah perhimpunan yang didirikan dengan 7 asas kemanusiaan, memberi kehidupan untuk seluruh masyarakat, terlebih saat masyarakat tertimpa musibah, bencana dan lainnya.

Justru malah dijadikan mencari kehidupan, memperkaya diri sendiri oleh oknum,”sambung Putra.

Putra berharap kepada tersangka utama korupsi PMI Riau Syahrir Abu Bakar agar segera tertangkap dan ditindak sesuai proses hukum yang berlaku.

“Dan kepada tersangka, yang diduga aktor utama korupsi di PMI Riau SAB ini mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan,”harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Syahril Abu Bakar dan Rambun Pamenan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana hibah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2019-2022. Untuk nama yang disebutkan terakhir langsung dilakukan penahanan.

Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Harkordia) 2024 yang jatuh pada Senin (9/12). Itu dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara.

Syahril Abu Bakar dan Rambun Pamenan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana hibah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2019-2022. Untuk nama yang disebutkan terakhir langsung dilakukan penahanan.

“Yang kita tahan adalah salah satu Bendahara pada PMI (Riau),” ujar Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Riau, Rini Hartatie, Senin malam.

Adapun tersangka yang ditahan itu adalah Rambun Pamenan. Dia merupakan Bendahara Markas PMI Riau TA 2019-2024.”Yang kita tahan adalah salah satu Bendahara pada PMI (Riau),” ujar Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Riau, Rini Hartatie, Senin malam.

Selain Rambun, penyidik juga menetapkan seorang tersangka lainnya. Dia adalah Syahril Abu Bakar, mantan Ketua PMI Riau. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah.(**)

Putra Rokan Hulu Raih predikat Cumlaude di Jakarta

Penulis
Redaksi
-
Rifki Arifi, SH peraih cumlaude asal Rokan Hulu

Rohul(SegmenNews.com) – Mahasiswa Riau di Jakarta asal Rokan Hulu, Rifky Arifi, berhasil meraih predikat Cumlaude dengan indeks 3,93 dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Perguruan tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

“Alhamdulillah, Saya sangat senang sekali, Ini hadiah yang dapat saya persembahkan untuk orang tua dan keluarga saya di Kampung,” ungkap Rifky Arifi.

Sebelum melanjutkan pendidikannya ke Universitas PTIQ Jakarta, Rifky Arifi menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Khalid bin Walid, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Riau.

Di tengah perjuangannya dalam menempuh pendidikan di Jakarta, Rifky merupakan seorang Santri yang mengabdi kepada masyarakat melalui Masjid Raya Jabalurrahmah dan ia juga merupakan seorang mahasiswa yang sangat berprestasi baik didalam kampus maupun diluar kampus.

Tercatat, bahwa Rifky pernah mewakili dan mengharumkan nama Kampus tercinta nya dengan meraih peran terbaik Jaksa Penuntut umum di kancah Nasional pada Ajang National Moot Court Competition di Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara pada September 2021.

Rifky juga merupakan ex. Ketua umum Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) Jakarta periode 2022-2023 dan Ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta periode 2023-2024 dan aktif di organisasi mahasiswa Nasional seperti HMI.

Istimewanya, Kelulusan Rifky Arifi dengan waktu tidak lebih 4 tahun dan meraih predikat cumlaude tersebut mendapatkan apresiasi dan selamat dari berbagai tokoh daerah dan nasional seperti Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M. (Anggota DPR RI), Dan Anton,ST.MM – Syafarudin Poti,SH.MM (Bupati & Wakil Bupati Terpilih) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau) dan tokoh tokoh lainnya.

Diketahui bahwa Rifky Arifi merupakan mahasiswa asal Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Walaupun lahir dari kampung, semangat Rifky untuk menggapai cita-cita dan kuliah di luar daerah sangat tinggi. Sehingga, ia mampu berprestasi dan bersaing dengan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Sehingga, berkat kesungguhannya, saat ini Putra asal Rokan Hulu Riau tersebut telah mengharumkan nama Kampung Halamannya melalui kecerdasannya dan kegigihan nya dalam ber organisasi ketika ia menempuh pendidikan di Universitas ternama di Indonesia bahkan dunia, yaitu Universitas Perguruan tinggi ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Harapannya agar Rifky dapat menebarkan ilmunya sehingga bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.***(rls)

PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Kelistrikan Andal

Penulis
Chardian CH
-
PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Kelistrikan Andal (foto:hms pln untuk segmennews)

Jakarta(SegmenNews.com)- Menjelang perayaan hari besar Natal 2024 dan pergantian tahun ke 2025, PT PLN (Persero) memastikan kesiapan layanan kelistrikan secara menyeluruh. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan persiapannya dalam konferensi pers bersama Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Aloysius Simon Mantiri yang digelar di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (9/12).

Mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar momen Nataru tahun ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Pihaknya juga mengapresiasi PLN yang telah memastikan keandalan sistem kelistrikan dan membentuk satuan khusus untuk menjaga kelancaran pasokan listrik.

”PLN sudah siap untuk menyambut Nataru. Kami sudah pastikan juga kesiapan dengan satgas-satgas yang dibentuk oleh PLN,” ujar Arya.

Arya juga memberi perhatian terhadap potensi peningkatan arus kendaraan listrik di jalur tol yang saat ini makin banyak sehingga peran infrastruktur kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang tol akan sangat krusial.

”Kenaikan mobil listrik juga sangat tinggi sekali dibandingkan tahun sebelumnya. Kesiapan PLN untuk SPKLU juga perlu diperhatikan,” tambah Arya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, sebagai bagian dari BUMN sektor energi, pihaknya siap mendukung arahan Pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama perayaan Nataru. PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari.

”Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja kita ingin memastikan bahwa nanti jalannya ibadah bisa berjalan dengan hikmat, berjalan tanpa ada gangguan apapun. Dalam mengantisipasi agar Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar, persiapan sudah kami lakukan sejak jauh hari,” ucap Darmawan.

Darmawan menambahkan kalau pihaknya memperkirakan Beban Puncak (BP) di momen Nataru tahun ini akan mencapai 39 gigawatt (GW), dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 53 GW, maka masih terdapat cadangan daya atau _reserve margin_ sebesar 14 GW.

”Kami juga sudah memastikan kecukupan energi primer untuk pembangkit-pembangkit kami dalam status sangat aman. Baik itu pembangkit batu bara, gas, maupun diesel sampai ke daerah-daerah terisolir dan 3T. Kami pastikan seluruh pembangkit memiliki rata-rata hari operasi (HOP) di atas 23 hari,” tutur Darmawan.

Selanjutnya, PLN juga telah membentuk tim khusus atau _special force_ siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 81.591 personel yang bersiaga di 1.853 posko seluruh Indonesia. Personel siaga tersebut dibekali peralatan lengkap, yakni 1.731 unit genset, 735 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 1.206 Unit Gardu Bergerak (UGB).

Guna mendukung mobilitas, personel siaga juga dibekali dengan peralatan lengkap termasuk kendaraan truck crane sebanyak 395 unit, kendaraan motor sebanyak 3.318 unit, dan mobil 3.756 unit.

“Kami juga melakukan antisipasi terhadap cuaca ekstrem. Kami melakukan digitalisasi terhadap pembangkit, digitalisasi terhadap _smart transmission_, _smart distribution_ sehingga peralatan kami betul-betul siap dan kami bisa merespons dengan cepat,” paparnya.

Tidak hanya itu, PLN juga menyiagakan infrastruktur bagi pengguna kendaraan listrik yang ingin mudik atau liburan ke luar kota selama Nataru. PLN menyiapkan 2.490 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 1.745 titik strategis di seluruh tanah air.

Khusus untuk pengguna jalur trans Jawa dan trans Sumatera, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Jumlah SPKLU yang disiagakan ini meningkat 8 kali lipat dari periode Nataru sebelumnya. Secara rata-rata SPKLU tersedia di setiap 23 kilometer pada setiap jalur mudik.

“Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan apapun. Dan bagi yang mudik, kami ingin mengucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan, dan bisa menikmati waktu dengan keluarga,” tutup Darmawan.***(infotorial)

Harga Minyak Goreng Naik, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Ujungbatu

Penulis
Redaksi
-
Harga Minyak Goreng Naik, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Ujungbatu

Rohul(SegmenNews.com) – Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM melakukan operasi pasar murah di lapangan kantor Kecamatan Ujungbatu, Selasa 10 Desember 2024.

Camat Ujungbatu Rio Pratama, S STP Msi mengatakan operasi pasar murah ini bertujuan mencegah Inflasi dan meringankan masyarakat ditengah melonjaknya harga kebutuhan menjelang tahun baru.

“Seyogyanya untuk target pasar dilaksanakan di Pasir Pengaraian, namun karena kondisi jembatan Rokan yg tidak boleh dilalui kendaraan roda enam maka Operasi Pasar dipindahkan ke wilayah Rokan Kiri,” ujar Camat.

Operasi pasar murah mengusung program Go Green sehingga masyarakat yang datang membeli kebutuhan pokok membawa kantong plastik dari rumah, karna penyelenggara tidak menyediakan kantong plastik.

Adapun bahan pokok yang dijual pada program operasi pasar murah diantaranya beras Lampung Jaya 10 kilogram dijual Rp 132 ribu,- , telur ayam Rp 45 ribu/papan, minyak goreng minyak kita Rp 14 ribu/liter, minyak goreng Bimoli Rp 35ribu/2liter dan gula pasir Rp 16 ribu/kg.

Camat Ujungbatu berharap dengan operasi pasar dapat membantu meringankan kebutuhan dan serta memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terimakasih atas Operasi Pasar yang diselenggarakan Pemprov Riau. Semoga dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah,” tutupnya.

Sementara, Friska salah seorang warga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang sudah membantu meringankan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan berharap agar Operasi Pasar dilakukan lebih banyak lagi.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah, karena kami mendapatkan harga minyak goreng yang lebih murah dibanding harga di pasaran, semoga kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan lagi,” ujarnya.***

Upah Minimum Provinsi Riau Ditetapkan Rp3,5 juta

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3.508.776,22. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan tersebut telah disetujui melalui  keputusan Gubernur Riau nomor 3724/12/2024 yaitu tentang upah minimum Provinsi Riau. Ketentuan ini juga sesuai dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dikatakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah melaksanakan sidang dewan pengupahan sebanyak dua kali. Pertama di tanggal 6 Desember dan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2024.

“Inilah kesepakatan yang kita hasilkan di Dewan Pengupahan Provinsi Riau, yangmana hari Senin kemarin juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Pj Gubernur Riau dan telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Riau,” katanya di Kota Pekanbaru, Selasa (10/12/24).

Dijelaskan, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) telah ditetapkan juga melalui keputusan Gubernur Riau nomor 3725/12/2024 tentang upah minimum sektoral pertambangan migas. Kemudian, keputusan Gubernur Riau nomor 3726/12/2024 tentang upah minimum sektoral perkebunan pertanian.

“Selanjutnya yaitu upah minimum sektoral provinsi yang terdiri dari upah minimum subsektor pertambangan minyak bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam Provinsi Riau tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.543.863,98. Kemudian yaitu upah minimum di sektor perkebunan pertanian Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp3.526.320,1,” jelasnya.

Diungkapkan, kenaikan upah minimum tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2025. Sehingga dengan kebijakan ini, Pemprov Riau berharap kesejahteraan pekerja akan meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah.

“Pemberlakuan ketetapan upah minimum ini akan dimulai pada 1 Januari 2025. Oleh karena itu, dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di wilayah Riau,” ungkapnya.***(mr)

Komisi I DPRD Kota Gelar Silaturahmi Dengan Polresta Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bertempat di Aula Kiambang Polresta Pekanbaru, Senin (9/12), Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar, SE MH, bersama 5 anggota Komisi I menghelat silaturahmi dengan jajaran Polresta Pekanbaru.

Wakapolresta Pekanbaru AKBP Henky Poerwanto, dalam sambutannya menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi I yang telah mengunjungi Polresta Pekanbaru.

“Tatap muka sekaligus silaturahmi ini sangat penting sebagai wujud sinergitas DPRD dengan Polresta Pekanbaru dalam rangka sama-sama mendukung kemajuan Kota Pekanbaru kedepannya,” terang Henky.

Robin Eduar, SE, MH, yang didampingi oleh koleganya di Komisi I DPRD Kota yakni Imran Sasrianto, SH, Firmansyah, Lc, Aidil Nur Putra, Syafri Syarif, SE dan Victor Parulian, SH.

Dalam perhelatan tatap muka dan silaturahmi bersama Wakapolresta Pekanbaru turut serta juga para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran Polresta Pekanbaru.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Polresta Pekanbaru yang telah berhasil menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama perhelatan Pilkada 2024 di Kota Pekanbaru.

Harapannya untuk terus bersinergis dengan Pemko dan DPRD Kota Pekanbaru menangani berbagai permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru khususnya terkait keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.

“Kami dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru membidangi Pemerintahan, Hukum, Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman, Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepegawaian dan Organisasi Kemasyarakatan, tentunya kami dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jajaran Pemko Kota Pekanbaru memerlukan bantuan dan peran serta kepolisian untuk sama-sama bersinergis sehingga berbagai permasalahan di Kota Pekanbaru dapat diatasi dengan baik,” terang Robin.

Selain itu, masalah PKL, ormas, organisasi kepemudaan, ketidaktertiban dalam berlalu lintas, potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar.

Sementara komplain keberadaan tempat hiburan, masalah parkir, serta permasalahan ketertiban umum lainnya menjadi bahan pembahasan bagi pihaknya nanti dengan Pemko Pekanbaru.

“Tentunya kami akan mohon support dari Kepolisian untuk harkamtibmas untuk kemajuan Kota Pekanbaru,” tutup Robin.

Ia menambahkan sebagai episentrum Provinsi Riau, Kota Pekanbaru tentunya menjadi simbol keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau, dari Polresta Pekanbaru dengan segenap sumber daya yang dimiliki, serta bekerjasama dengan Pemko, DPRD.

“Serta seluruh instansi dan stakeholder, tentunya siap untuk memberikan rasa aman dan kondisif demi mendukung pembangunan di Kota Pekanbaru,” tutup Henky.

Sebagai penutup kegiatan tatap muka serta silaturahmi, baik Polresta Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru sama-sama memberikan cinderamata berupa Plakat.***(galeri)

VIDEO: Eks Ketua PMI Riau dan Bendahara Tersangka Korupsi Hibah Rp1,2 Miliar

Penulis
Hasran
-

VIDEO:
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Mantan Ketua PMI Riau Syahril Abu Bakar dan Bendahara Rambun Pamenan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana hibah tahun anggaran 2019-2022, Senin malam senilai Rp1,2 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau setelah dilakukan gelar perkara.

“Yang kita tahan adalah salah satu Bendahara pada PMI Riau,” ujar Wakil Kepala Kejati Riau Rini Hartatie.

Adapun tersangka Rambun Pamenan Rambun akan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru untuk 20 hari ke depan. Dia merupakan Bendahara Markas PMI Riau tahun 2019-2024.

“Tentunya kejaksaan dalam hal ini secara terbuka melakukan penanganan perkara secara akuntabel, dan transparan. Makanya hari ini kita menahan salah satu Bendahara PMI  dengan kerugian negara Rp1 M lebih,” sebut Rini.

Selain Rambun, penyidik juga menetapkan seorang tersangka lainnya, Syahril Abu Bakar, mantan Ketua PMI Riau.

“Hari ini penyidik telah memanggil dengan patut saksi atas nama SAB dan RP. Tapi yang hadir hanya saksi RP,” ujar Zikrullah didampingi Kasi Pidsus Kejati Riau Rionov Oktana Sembiring.

Sementara, terhadap SAB yang tidak hadir dalam pemanggilan sebagai saksi akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka.

Zikrullah menjelaskan, PMI Riau dari tahun 2019-2022 mendapat dana hibah dari Pemprov Riau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setiap tahunnya.

Dana hibah tersebut dipergunakan untuk mendanai program atau kegiatan PMI Riau sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah/proposal yang diajukan oleh PMI Riau. Pada tahun 2019-2022, PMI Riau mendapat dana hibah dengan total Rp6,1 M.

Lanjut Zikrullah, kedua tersangka menggunakan dana hibah PMI pada tahun 2019-2022 untuk kepentingan pribadinya dan tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu untuk mengelabui pertanggungjawaban, tersangka Rambun Pamenan membuat nota pembelian fiktif yaitu mengubah, meniru, dan dibuat palsu. Lalu, membeli barang dengan mark up harga. Terdapat pula kegiatan yang ternyata fiktif.

“Juga ada pemotongan sebagian dana yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak, pembayaran gaji pengurus atau staf markas atas nama orang-orang yang namanya dicatut, padahal tidak ada yang bekerja di sana,” terang Zikrullah.

Akibat dari perbuatan kedua tersangka yang menyalahgunakan anggaran dana hibah PMI Riau dari TA 2019 – 2022, telah merugikan keuangan daerah berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp1,2 miliar.

“Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkas Zikrullah.***(rn)

Pj. Bupati Langkat Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum 2025

Penulis
Irwansyah
-
Pj. Bupati Langkat Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum 2025

Stabat, Langkat(SegmenNews.com) – Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500.2.3/6526/SJ tentang langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025.

Dalam rapat, Pj. Bupati memaparkan perkembangan inflasi di Kabupaten Langkat yang menunjukkan tren positif. Inflasi Year on Year (YoY) pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah, menjadi faktor utama pengendalian inflasi. Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024, terjadi penurunan harga pangan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain membahas inflasi, kebijakan upah minimum juga menjadi fokus utama. Pj. Bupati menekankan pentingnya mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan rampung sebelum 18 Desember 2024, untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam hal ini, Gubernur diminta menetapkan UMSP, sedangkan rekomendasi UMSK dapat diajukan berdasarkan karakteristik sektor tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Rapat juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak yang melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, Pj. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan di Langkat untuk bersinergi mendukung kebijakan tersebut melalui implementasi program berbasis komunitas.

Sebagai penutup, Pj. Bupati menegaskan perlunya kolaborasi dan komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Ia juga mendorong para pengusaha menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), mengingat upah minimum hanya berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi secara optimal.(Irw)

FGD Anti Korupsi Upaya Pemkab Langkat Perkuat Komitmen Integritas ASN

Penulis
Irwansyah
-
FGD Anti Korupsi Upaya Pemkab Langkat Perkuat Komitmen Integritas ASN

Langkat(SegmenNews.com) – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Gerakan Membangun Budaya Anti-Korupsi untuk Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berintegritas” di Grand Hotel Stabat, Selasa (10/12/2024). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, S.Sos, mewakili Pj Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, AP, MAP.

Sekda Langkat, Amril, menegaskan pentingnya budaya anti-korupsi sebagai landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga mendorong seluruh ASN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi.

“Dengan adanya FGD ini, semoga kita dapat bersama-sama berkomitmen memperkuat budaya anti-korupsi dalam setiap lini pemerintahan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas,” ujar Amril dalam sambutannya.

Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kejaksaan sebagai narasumber strategis. Perwakilan dari kejaksaan menyoroti pentingnya kolaborasi untuk membangun budaya anti-korupsi, terutama di kalangan ASN. Menurutnya, kejaksaan memiliki peran sentral dalam memastikan praktik pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diskusi interaktif yang diadakan turut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk pakar hukum dan pejabat dari instansi terkait. Mereka memberikan wawasan dan strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Peserta FGD juga diajak menyusun langkah-langkah konkrit dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas di setiap aspek pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semua elemen pemerintah dan masyarakat dapat semakin memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan visi Pj Bupati Langkat untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan Kabupaten Langkat yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menguatkan gerakan budaya anti-korupsi dan menjadikan ASN sebagai teladan integritas di tengah masyarakat.(Irw)

Pj Sekdaprov Riau Harap HIMA Persis Jadi Agen Perubahan di Masyarakat

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Penjabat (Pj) Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)  Riau, Taufik Oesman Hamid membuka kegiatan Advance Training Masa Dinamisasi dan Aktualisasi Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Mahasiswa (HIMA) Persatuan Islam (Persis) Riau tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PW HIMA Persis Riau atas keberhasilannya menyelenggarakan acara Advance Training ini,” ujar Taufik di Gedung Daerah Balai Serindit. Senin, (9/12/2024).

Pj Sekda memandang kegiatan yang dilaksanakan oleh PW HIMA Persis tersebut tak hanya sekadar acara pelatihan para kader saja. Lebih dari itu, kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan menjadi wadah bagi para mahasiswa dalam mengembangkan kualitas kepemimpianan, pengetahuan, serta keterampilan yang ada didalam diri mereka.

“Tentunya agar para pemuda-pemudi di Riau ini dapat menghadapi tantangan dimasa depan. Apalagi saat ini perubahan zaman terjadi begitu cepat diberbagai aspek kehidupan, khususnya pada dunia pendidikan,” jelasnya.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Pj Sekda berpesan kepada seluruh kader yang hadir untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan patihan yang digelar mulai dari tanggal 9 – 14 Desember itu.

“Manfaatkanlah kesempatan ini untuk memperdalam wawasan dan meningkatkan kapasitas diri. Sehingga kita dapat terus berkontribusi untuk masyarakat,” kata Taufik.

Dirinya berharap usai mengikuti Advance Training ini, para mahasiswa tersebut dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa nilai-nilai positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Jadilah agen perubahan yang berani memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan,” tutup Taufik.

Turut hadir Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Edi Rusma Dinata, Ketua Umum Pengurus Pusat HIMA Persis Ilham Nur Hidayatulloh.***(mr)

1...165166167...3,054Halaman 166 dari 3,054
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media