Beranda blog Halaman 21

Bupati Rohul Wujudkan Mimpi Rakyat Makan Cukup dan Hidup Sehat

Penulis
Redaksi
-

Bogor(SegmenNews.com)- Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan visi besar mengenai kualitas hidup rakyat Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2).

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa target utama pemerintahannya adalah memastikan setiap rakyat Indonesia makan cukup, hidup sehat, mendapatkan pendidikan layak, dan memiliki penghasilan memadai.

​“Kita ingin kualitas hidup rakyat baik. Makan cukup, sehat, sekolah baik, penghasilan cukup. Fondasi utamanya adalah swasembada pangan dan energi. Kalau mau merdeka, kita harus menjamin produksi pangan sendiri,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah.

​Presiden juga menyoroti pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk memutar arus uang dari kota ke desa-desa.
​
​Menanggapi visi tersebut, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki posisi geografis dan potensi alam yang sangat selaras dengan fondasi yang dibangun Presiden.

​Turut mendampingi dalam agenda tersebut jajaran Instansi Vertikal Kabupaten Rokan Hulu, termasuk Kapolres, Kajari, dan unsur pimpinan daerah lainnya, yang menunjukkan kekompakan Forkopimda Rohul dalam mendukung program nasional.

​”Mimpi Bapak Presiden adalah perintah bagi kami di daerah. Rokan Hulu dengan hamparan perkebunan sawit yang luas dan potensi lahan pertaniannya siap menjadi motor penggerak swasembada pangan dan energi di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Bupati Anton, ST, MM usai mengikuti Rakornas.
​
​Bupati Anton menambahkan, Pemkab Rohul sangat mendukung program pemerataan ekonomi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini bukan sekadar pemberian makan, tapi cara efektif menggerakkan ekonomi petani dan peternak lokal di Rokan Hulu.

​”Sebagaimana ditekankan Presiden, arus uang harus masuk ke desa. Melalui MBG, bahan pangan akan diserap dari petani lokal kita. Selain itu, terkait akses pendidikan, kami akan menyelaraskan program penyediaan panel interaktif di sekolah-sekolah terpencil di Rohul agar anak-anak kita tidak tertinggal teknologi,” tambah Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM.
​
​Kehadiran unsur instansi vertikal (TNI, Polri, dan Kejaksaan) dari Rokan Hulu dalam Rakornas ini mempertegas komitmen pengamanan dan pengawasan program strategis nasional di daerah.

​”Kami bersama instansi vertikal akan memastikan seluruh kebijakan pusat, mulai dari swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur di kampung-kampung, berjalan tanpa hambatan birokrasi dan bebas dari penyimpangan. Fokus kita satu: kesejahteraan rakyat Rokan Hulu sesuai mimpi besar Presiden,” pungkas Bupati Anton.

​Langkah Nyata Pemkab Rohul Menuju Visi Presiden:
​Akselerasi Swasembada: Penguatan sektor perkebunan kelapa sawit dan ketahanan pangan desa.
​Peningkatan SDM: Digitalisasi sekolah di wilayah pelosok sesuai program pemerintah pusat.
​Kesehatan & Gizi: Implementasi penuh program Makan Bergizi Gratis dengan memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
​Sinergi Forkopimda: Koordinasi intensif dengan instansi vertikal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah.***(rl)

Polres Bengkalis Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi (net)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Kesunyian dini hari di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, mendadak pecah saat Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penggerebekan mendadak pada Selasa (3/2/2026).

Operasi yang berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB tersebut berhasil mengungkap dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebuah rumah di Jalan Intan Baiduri yang dicurigai sebagai tempat penampungan menjadi sasaran utama petugas dalam memutus rantai pengiriman tenaga kerja ilegal. Keberhasilan ini membuktikan betapa efektifnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat di era digital.

Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar, mengungkapkan pengungkapan ini bermula dari curhat warga melalui nomor WhatsApp pribadinya serta layanan darurat 110. Laporan tersebut langsung direspons cepat dengan penyelidikan mendalam guna memastikan keamanan para calon korban yang terancam dikirim ke luar negeri tanpa perlindungan hukum.

“Dalam operasi senyap tersebut, petugas berhasil mengamankan total 12 orang dari lokasi kejadian,” ujar Fahrian.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, empat di antaranya ditetapkan sebagai terduga pelaku utama, yakni pria berinisial Z (44), MR (54), SS (25), dan C (27). Mereka diduga kuat berperan dalam mengorganisir keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural menuju Malaysia melalui jalur laut di wilayah Bengkalis.

Ironisnya, di antara para korban yang diselamatkan, petugas menemukan keragaman latar belakang yang memprihatinkan. Selain tiga warga negara Indonesia, terdapat satu warga negara asing asal Myanmar (Rohingya) yang turut terjebak dalam pusaran sindikat ini.

“Keempat korban ditemukan di titik penampungan yang berbeda dalam kondisi tanpa dokumen resmi, sebuah potret kelam eksploitasi manusia yang menyasar kelompok rentan,” jelasnya.

Proses penggeledahan di lokasi pun dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disaksikan oleh warga setempat, petugas menyisir setiap sudut rumah penampungan dan berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial.

“Delapan unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk koordinasi penyelundupan serta satu buah paspor milik korban kini telah diamankan untuk melengkapi berkas penyidikan,” jelas Fahrian.

Fahrian menegaskan bahwa para pelaku kini terancam hukuman berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas mafia perdagangan orang yang kerap memanfaatkan wilayah pesisir.

“Saat ini, seluruh terduga pelaku dan korban telah berada di Mapolres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Fahrian.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik janji manis pekerjaan di luar negeri, seringkali terdapat jeratan pidana yang membahayakan nyawa dan martabat manusia.

Fahrian memberikan apresiasi tinggi kepada warga yang berani melapor. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menjadi mata dan telinga bagi kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

“Dengan terus mengaktifkan layanan 110, diharapkan praktik PMI ilegal dan TPPO di wilayah hukum Polres Bengkalis dapat ditekan hingga ke akar-akarnya demi keselamatan bersama,” pungkas Alumni Akpol 2005 itu.***(mr)

Pemko Pekanbaru Babat Habis Billboard Ilegal

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara masif melakukan penertiban dan pemotongan tiang billboard serta baliho yang melanggar aturan di sepanjang jalur protokol. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya tata kelola kota yang tertib dan bersih dalam Rakornas di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa aksi “bersih-bersih” kota ini sebenarnya telah menjadi agenda prioritas sejak awal tahun 2025. Namun, pasca instruksi Presiden, intensitas penertiban ditingkatkan guna memastikan tidak ada lagi struktur bangunan reklame yang berdiri tanpa izin atau menyalahi tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan data teknis dari lapangan, hingga Februari 2026, tim gabungan telah berhasil mengeksekusi pemotongan terhadap 198 tiang billboard berukuran besar. Selain itu, sekitar 300 baliho berbagai ukuran juga ditertibkan karena dinilai merusak estetika dan membahayakan keselamatan pengguna jalan akibat konstruksi yang tidak standar.

“Penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan administratif semata. Billboard dan baliho yang semrawut adalah sampah visual yang mengganggu estetika kota. Karena itu kami tertibkan agar Pekanbaru menjadi lebih rapi, nyaman, dan enak dipandang,” ujar Agung Nugroho saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh di pusat kota. Pemko Pekanbaru berencana mengalihkan titik-titik bekas reklame tersebut untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga Pekanbaru bertransformasi menjadi kota yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan memiliki sirkulasi udara yang lebih baik.

Kecepatan respons Pemko Pekanbaru ini diklaim sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Agung menegaskan bahwa setiap poin arahan Presiden harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan visual kota.

“Kami ingin Pekanbaru menjadi kota yang sigap dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Arahan Presiden kami terjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan melalui sinergi kuat bersama Forkopimda, termasuk aparat penegak hukum yang memastikan proses pemotongan berjalan kondusif,” tambahnya.

Wali Kota memastikan operasi ini akan terus berlanjut secara berkala hingga seluruh jalur utama bersih dari reklame ilegal. Ia berkomitmen penuh untuk menjaga konsistensi penataan kota agar Pekanbaru tetap tertib secara aturan, indah secara visual, serta menjadi hunian yang hijau dan nyaman bagi seluruh warga.***(mr)

Data Statistik Jadi Fondasi Pemprov Riau Jaga Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi daerah melalui kebijakan berbasis data statistik yang akurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Desy Riawati, pada Senin (2/2/2026).

Kegiatan rilis BPS Riau ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi mewakili Plt Gubri SF Hariyanto dan Statistisi Ahli Madya, Fitri Hariyanti.

Menurut Desy Riawati, pengendalian inflasi tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai target makro ekonomi, melainkan merupakan upaya konkret melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah.

“Pengendalian inflasi bukan hanya pencapaian target makro ekonomi, tetapi merupakan upaya nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah,” ujar Desy.

Ia menyebutkan, inflasi Provinsi Riau sepanjang 2025 berhasil dijaga tetap berada dalam koridor sasaran nasional. Memasuki 2026, kebijakan pengendalian inflasi tetap diarahkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali melalui penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta sinergi pengendalian inflasi daerah lintas sektor dan lintas wilayah,” jelasnya.

Selain inflasi, Desy menegaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting yang terus dicermati pemerintah daerah. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat Riau.

“NTP menjadi indikator penting yang terus kami cermati. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat di Riau. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pertanian ke depan akan diarahkan secara lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, agar peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Dari data ekspor-impor dan pariwisata, pemerintah Provinsi Riau mengarahkan kebijakan untuk mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas berbasis budaya dan alam, yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Desy turut memaparkan data luas panen dan produksi padi di Provinsi Riau berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dari sisi produksi, padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, naik 0,26 persen dibandingkan 2024. Sementara produksi Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan sebesar 222,63 ribu ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 127,77 ribu ton, naik 0,26 persen dari tahun 2024.

“Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa upaya penguatan ketahanan pangan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang nyata. Peningkatan tersebut merupakan buah kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan para petani,” ungkap Desy.

Tak hanya sektor pertanian, Desy juga menyoroti pentingnya data statistik lainnya, seperti ekspor-impor dan pariwisata, sebagai gambaran objektif daya tarik daerah.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga ketersediaan pangan daerah sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD.

Melalui rilis Berita Resmi Statistik, kata Desy, pemerintah memperoleh gambaran yang utuh untuk memastikan arah pembangunan daerah 2025–2029 tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada BPS Provinsi Riau atas dedikasi, integritas, dan konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi yang telah terbangun terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya.***(mr)

BMKG: Riau Masih Berpeluang Hujan, Hotspot Muncul 57 Titik

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Info Prakiraan Cuaca dan Hotspot Provinsi Riau untuk Selasa, 03 Februari 2026. Secara umum, kondisi cuaca di Riau didominasi cerah berawan dengan potensi hujan ringan bersifat lokal di sejumlah wilayah pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di Riau diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hari, kondisi cerah hingga cerah berawan masih mendominasi, namun hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, pada sore hingga malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Adapun pada dini hari, kondisi udara kabur hingga berawan.

BMKG menyampaikan tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Riau. Suhu udara berkisar antara 23,0 hingga 33,0 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 55 hingga 98 persen.

Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

“Secara umum cuaca di Provinsi Riau masih relatif stabil dengan potensi hujan ringan yang bersifat lokal di beberapa wilayah pada siang hingga malam hari,” ujar Forecaster On Duty BMKG, Anggun R.

Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah.

“Namun, tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Perairan Dumai–Bengkalis, sehingga nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau tetap waspada,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan pembaruan data hingga Senin, 02 Februari 2026 pukul 23.00 WIB, total hotspot di Sumatera tercatat sebanyak 158 titik, dengan Riau menyumbang 57 titik.

Selain Riau, sebaran hotspot di wilayah Sumatera meliputi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 37 titik, Aceh 33 titik, Sumatera Utara 14 titik, Bangka Belitung 9 titik, Jambi 7 titik, serta Sumatera Barat 1 titik.

Sebaran hotspot di Riau meliputi Kabupaten Pelalawan sebanyak 21 titik, Kabupaten Bengkalis 20 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 8 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 4 titik, Kabupaten Siak 3 titik, dan Kota Dumai 1 titik.

“BMKG mengimbau seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot yang cukup tinggi, meskipun sebagian daerah berpeluang diguyur hujan ringan,” imbaunya.***(mr)

Disdukcapil Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja TA 2026

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 sekaligus rapat koordinasi di lingkup Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Senin 2 Februari 2026, di Ruang Rapat Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Agenda ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Melalui penandatanganan tersebut, seluruh aparatur berkomitmen melaksanakan tugas secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Faridz. Selanjutnya, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis, Syahruddin, menyampaikan pengarahan sekaligus evaluasi kinerja Dinas Dukcapil dan UPT Kecamatan, khususnya terhadap target capaian kinerja tahun 2025 yang belum terpenuhi.

“Hari ini kami melakukan pengarahan sekaligus evaluasi terhadap kinerja Dinas Dukcapil dan UPT Kecamatan, terutama pada beberapa target capaian kinerja tahun 2025 yang hingga saat ini belum dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Syahruddin.

Dalam arahannya, Kadis Dukcapil juga menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing UPT Kecamatan serta membahas solusi strategis guna mengoptimalkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Selain melakukan evaluasi, kami juga menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing UPT Kecamatan serta membahas langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk mengoptimalkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis, Syahruddin.

Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 oleh masing-masing pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan ini menjadi simbol ikrar dan tanggung jawab moral seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan kinerja aparatur Disdukcapil Kabupaten Bengkalis semakin meningkat, integritas tetap terjaga, serta menjadi langkah awal pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas tinggi guna mendukung visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta Kepala UPT Kecamatan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis.***(imam/hm)

Sesuai Arahan Presiden, Bupati Anton Siap Berbenah dan Tancap Gas

Penulis
Redaksi
-

Bogor(SegmenNews.com)– Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato yang menggugah nurani para pemimpin daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Dengan nada bicara yang dalam namun tegas, Prabowo mengakui bahwa kemiskinan yang masih menghimpit rakyat adalah rapor merah bagi para elite dalam mengelola kekayaan bangsa.

​”Kita harus akui bahwa elite Indonesia, dari pimpinan politik hingga akademisi, masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa. Kekayaan kita melimpah, tapi rakyat masih kesulitan,” ujar Presiden di hadapan seluruh kepala daerah.

​Presiden menegaskan tidak ada ruang bagi sikap pesimistis. Ia meminta seluruh pimpinan daerah membuang jauh-jauh pertanyaan “apa mungkin” atau “apa mampu” dalam memberantas kemiskinan.
​
​Menanggapi pengakuan jujur dan instruksi Presiden tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyatakan bahwa kritik Presiden adalah bentuk motivasi besar bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan introspeksi total terhadap tata kelola sumber daya daerah.

​Bupati Anton menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hulu, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan aset negara.

​”Pesan Bapak Presiden sangat menyentuh. Beliau meminta kita membenahi diri dan lingkaran kita. Saya selaku Bupati Rokan Hulu berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi ‘kebocoran’ atau ketidaktepatan sasaran dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah kami,” tegas Anton, ST, MM.
​
​Bupati Anton juga menggarisbawahi ajakan Presiden untuk menghapus sekat politik masa lalu. Menurut Anton, memenangkan pertarungan melawan kemiskinan jauh lebih penting daripada memenangkan ego sektoral atau partai.

​”Sesuai arahan Presiden, di Rokan Hulu kita tidak lagi bicara soal siapa dukung siapa di masa lalu. Sekarang saatnya bersatu. Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar program pengentasan kemiskinan harus langsung menyentuh akar rumput, tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
​
​Sebagai tindak lanjut dari Rakornas ini, Bupati Anton berencana memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat untuk:

​Transformasi Ekonomi: Memastikan kekayaan alam Rokan Hulu dikelola secara adil untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

​Transparansi Anggaran: Menjamin setiap rupiah anggaran daerah difokuskan pada program penghapusan kemiskinan ekstrem.

​Persatuan Daerah: Mengajak seluruh elite politik di Rokan Hulu untuk satu suara dalam menyukseskan program nasional.

​”Kita tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Jika pusat sudah membuka jalan dengan semangat persatuan, maka kami di daerah adalah garda terdepan yang akan mengeksekusi visi tersebut demi kemakmuran warga Rokan Hulu,” pungkas Bupati Anton.***(rl)

Menaker: Integritas dan Profesionalisme Kunci Layanan Publik Berkualitas

Penulis
Redaksi
-
Menaker: Integritas dan Profesionalisme Kunci Layanan Publik Berkualitas

Bandung Barat(SegmenNews.com)- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya nilai-nilai pegawai dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Nilai-nilai tersebut dimulai dari integritas dan profesionalisme, diikuti dengan kepedulian terhadap persoalan di lapangan, lalu berwujud menjadi pekerjaan yang bermakna, melampaui kewajiban formal, serta semangat kebersamaan di Kemnaker.

“Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Yassierli pada Forum Diskusi Layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di BBPKK Bandung Barat, Jumat (30/1/2026).

Menaker menekankan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty, di mana makna kerja tidak lahir dari jabatan, melainkan dari bagaimana pekerjaan dijalankan setiap hari, baik yang terlihat maupun yang tidak. Dengan melampaui kewajiban formal, seorang aparatur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ketika dampak itu dirasakan , makna muncul. Hal ini memberi energi, komitmen, dan memperkuat organisasi dalam jangka panjang,” jelas Yassierli.

Lebih jauh, Menaker menyampaikan prinsip Satu Tim, Satu Kapal. Organisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh tanpa keberhasilan parsial. Semua unit diminta menghapus ego sektoral, bekerja kolaboratif, dan memiliki tujuan serta sense of crisis yang sama.

“Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah,” tegasnya.

Dalam pengelolaan SDM, Menaker Yassierli juga menyoroti prinsip Right Person, Right Position. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas dan moralitas sebagai syarat utama. Praktik ini menekankan meritokrasi di atas senioritas, di mana potensi diuji melalui penugasan strategis, proyek penting, atau stretch assignment, serta akses pengembangan diberikan secara adil melalui talent pool, mentoring, dan rotasi lintas fungsi.

“Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan, memunculkan talenta tersembunyi, dan memperkuat kepercayaan karena promosi dan penugasan dilakukan secara rasional dan transparan,” kata Yassierli.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli memperkenalkan konsep People-Centric Organization yang menempatkan marwah dan kebanggaan aparatur sebagai fokus utama. Dengan semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran (role-based), serta metode yang lincah (agile) dan meritokratis, lingkungan kerja dirancang aman untuk bertumbuh dan berani menyampaikan pendapat (speak up).***(rl)

Festival Layang Wau, Pelajar SDN 50 Bengkalis Raih Juara Pertama

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Langit Kabupaten Bengkalis tampak berwarna-warni pada pagelaran Festival Layang-Layang Wau Bengkalis 2026.

Perhelatan bergengsi yang diinisiasi oleh Perkumpulan Layang Waw Kabupaten Bengkalis  sukses menyedot perhatian publik dengan partisipasi ratusan peserta mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kategori umum.

Di tengah persaingan ketat ratusan peserta, SDN 50 Bengkalis berhasil mengukir prestasi gemilang. SDN 50 mengirimkan lima perwakilan terbaik di bawah bimbingan guru pendamping, Muhammad Fahmi.

Dari lima utusan tersebut, satu nama mencuat sebagai bintang di babak final. Nominasi babak final yaitu Muhammad Afiq, siswa kelas VI C SDN 50 Bengkalis, berhasil menunjukkan kemahirannya mengendalikan tali dan angin.

Setelah melalui serangkaian babak penyisihan yang sengit, Afiq melaju ke babak final dan secara mengejutkan keluar sebagai Juara 1.

Ia berhasil mengungguli ratusan peserta lainnya, baik dari jenjang Sekolah Dasar maupun Menengah, lewat teknik terbang yang stabil dan estetika layang-layang yang memukau.

Dukungan Penuh dan Pelestarian Budaya Prestasi ini disambut hangat oleh pihak sekolah. Plt. Kepala SDN 50 Bengkalis, Fitri Kusniawati, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para siswa dan guru pendamping.

“Kami mendukung penuh keterlibatan anak-anak dalam kegiatan positif seperti ini. Selain sebagai ajang mengasah bakat dan menambah wawasan, festival ini merupakan langkah nyata dalam pelestarian Budaya Melayu di tanah Bengkalis yang kita cintai,” ujar Plt. Kepsek Fitri.

Kepsek Fitri mengharapkan kedepannya dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi lain di Kabupaten Bengkalis untuk terus mencintai dan menjaga warisan budaya lokal, sekaligus membuktikan bahwa permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati generasi muda.***(imam/hm)

PLN Dukung Langkah Strategis IBC dan Mitra untuk Percepat Hilirisasi Industri Baterai Terintegrasi Nasional

Penulis
Redaksi
-
PLN Dukung Langkah Strategis IBC dan Mitra untuk Percepat Hilirisasi Industri Baterai Terintegrasi Nasional

Jakarta(SegmenNews.com)– Sebagai salah satu pemegang saham PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), PT PLN (Persero) mendukung langkah kolaborasi IBC dengan mitra strategis dalam mempercepat pengembangan industri baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di Indonesia. Inisiatif tersebut ditandai dengan penandatanganan _framework agreement_ antara IBC, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), dan Konsorsium HYD Investment Limited (HYD), pada Jumat (30/1), di Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penandatanganan _framework agreement_ ini menjadi tonggak penting dalam percepatan hilirisasi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini memiliki total nilai investasi mencapai USD 6 miliar dengan rencana kapasitas produksi baterai listrik hingga 20 gigawatt hour (GWh) dan berpotensi menciptakan sekitar 10 ribu lapangan kerja baru.

“Saya ulangi arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, baik sekarang maupun ke depan, kita harus memprioritaskan kepentingan negara,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif perusahaan dan tenaga kerja lokal, baik dalam pengembangan ekosistem baterai dan katoda di Jawa Barat maupun pengembangan tambang, _smelter_, serta pabrik hilirisasi yang akan dibangun di Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Yang bisa dikerjakan dalam negeri, pakai tenaga kerja dalam negeri. Yang tidak bisa dikerjakan, baru ambil dari luar. Karena ini adalah bagian daripada komitmen kita,” tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya mendukung pengembangan kendaraan listrik, namun juga mendukung pengembangan pembangkit listrik hijau, termasuk kebutuhan baterai untuk program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

“Jadi ini tidak hanya untuk baterai mobil (listrik), tapi ini juga didesain untuk baterai panel surya,” tambahnya.

Direktur Utama IBC, Aditya Farhan Arif menjelaskan bahwa penandatanganan _framework agreement_ ini merupakan tahap awal perjalanan strategis IBC untuk mendorong hilirisasi industri baterai terintegrasi nasional, yang tidak hanya berfokus pada kemitraan investasi, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan pengembangan kapasitas industri dalam negeri.

“Melalui kemitraan dengan pelaku industri global terkemuka, kami ingin memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang akan memperkuat fondasi industri baterai terintegrasi nasional dalam jangka panjang, sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia,” jelas Aditya.

Ia menambahkan bahwa proyek ini akan memasuki tahap selanjutnya melalui pelaksanaan studi kelayakan bersama yang mencakup pengkajian seluruh aspek proyek. IBC bersama ANTAM dan Konsorsium HYD akan memastikan seluruh tahapan pengembangan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan strategis nasional.

“Jadi, ini masih awal. Setelah ini masih akan ada _joint feasibility study_, baru nanti ada _definitive agreement_ dan seterusnya. Jadi, ini awal dari perjalanan bersama ANTAM dan Konsorsium HYD. Kita harapkan, dalam tahun ini juga bisa diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif pengembangan industri baterai terintegrasi yang dinilai strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional sekaligus sistem pembangkit listrik. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, berkelanjutan, dan berbasis produk dalam negeri.

“Industri baterai terintegrasi menjadi elemen kunci dalam membangun sistem kelistrikan yang lebih adaptif dan andal. Bagi PLN, penguatan ekosistem baterai dalam negeri mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara optimal, mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta memperkuat ketahanan pasokan energi nasional,” tutup Darmawan.***(rl)

1...202122...3,054Halaman 21 dari 3,054
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media