Tembilahan (SegmenNews.com)- Angin kencang terjadi pada Senin (1/12/2014) dini hari mengakibatkan sejumlah pohon kelapa di Parit Pandan Timur, Dusun Pandan Sari, Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tumbang dan menimpa rumah warga.
Akibat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 01.15 WIB ini, ayah dan anak meninggal dunia setelah rumahnya ditimpa pohon kepala yang tumbang.
Keterangan yang diperoleh dari pihak Kepolisian, saat kejadian tersebut berlangung, ayah dan anak ini dalam keadaan tidur di rumahnya.
“Saya beserta beberapa anggota turun ke lokasi kejadian, kita dapati rumah di sekitar pohon kelapa itu sudah tertimpa pohon yang tumbang,” kata Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Kapolsek Mandah, AKP Hendri.
Setelah itu, lanjut Hendri, kedua korban langsung dibawa ke dokter praktek umum di Kecamatan Mandah untuk dilakukan visum. Kemudian didapat keterangan bahwa sang ayah, Saripul (49) mengalami remuk pada bagian kepala dan anaknya M Parizal (17) mengalami remuk pada bagian dada.
“Saat ini korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dikebumikan,” imbuhnya.***(kpr)
SegmenNews.com– Kapolri Jenderal Sutarman menolak usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menginginkan Polri berada di bawah sebuah Kementerian dan bukan langsung di bawah Presiden.
“Sifat dan tugas Polri itu di samping kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) juga penegakan hukum. Paling ideal penegakkan hukum ini independen, dan posisi seperti ini merupakan posisi yang sangat tepat,” kata Kapolri Jenderal Sutarman, Senin (1/12/2014).
Sutarman mengatakan, posisi yang langsung berada di bawah Presiden seperti saat ini sangat tepat. Hal tersebut mengingat posisi Polri yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
“Jangan sampai kekuatan Polri ini digunakan untuk kepentingan tertentu dalam rangka dukung mendukung politik dan sebagainya, itu yang berbahaya bagi negeri ini,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Sutarman, sifat tugas Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegakan hukum, harus betul-betul dijaga. “Sehingga Polri hanya akan patuh pada pimpinan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu melemparkan wacana ingin menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian, bukan langsung di bawah presiden. Hal tersebut, menurutnya, agar ada kesejajaran dengan TNI yang sudah berada di bawah kementerian. Selain itu, Ryamizard mengatakan, penempatan tersebut supaya komunikasi antara Polri dan TNI bisa lebih baik dan mengalir karena berdiri seimbang.
Ryamizard mengatakan, di negara manapun, polisi berada di bawah kementerian, bukan langsung ke presiden. Meski begitu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) tersebut tidak menyebutkan kementerian apa yang tepat untuk membawahi Polri.
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Polisi menembak mati Edi Palembang, pelaku penembakan Bripka Harianto. Selain Edi, petugas juga mengamankan dua orang lainnya.
Dua orang diamankan itu yakni Budi Suman alias Ujang warga Kampung Baru, Padang Kota, Sumbar dan Farhan Wijaya, warga Lampung.
“Saat penyergapan itu, keduanya bersama Edi Palembang,” kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Harywiawan Harun, Senin (1/12/2014).
Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan keduanya apakah komplotan perampok Edi Palembang atau tidak.
“Saat ini kedua masih kita periksa intensif di Polda Metro Jaya. Dari penyergapan ini, kita mengamankan senjata api rakitan,” tambah Direktur Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Arif Rahman.
Edi Palembang yang memiliki nama asli Arkadinata di sergap di Srengseng Sawah Balong Rt06/04 nomor 3, Kembangan Jakarta Barat dini hari tadi.
Polisi menyebut menembak mati Edi karena ada perlawanan saat akan ditangkap. Edi merupakan pelaku penembakan Bripka Harianto anggota Polsek Senepelan Pekanbaru pada 9 November 2014 lalu.*** Red: hasran Sumber : okezone
Wakil Bupati Bengkalis H Suayatno memberikan penghargaan satya lencana kepada pegawai negeri sipil
Bengkalis (SegmenNews.com)- Sebanyak 258 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin (1/12/2014) menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap masa pengabdian PNS sesuai jenjang masa kerjanya.
Penyerahan Satya Lencana ini dilakukan pada upacara Peringatan HUT ke-43 Korpri dan Hari Aids Sedunia tahun 2014, di halaman Kantor Bupati Bengkalis, yang diserahkan Wakil Bupati Bengkalis, Suayatno.
Meski diguyur gerimis, namun pelaksanaan upacara berlangsung hikmad yang diikuti oleh seluruh karyawan di lingkup Pemkab Bengkalis.
Hadir pada upacara bendera tersebut, Sekretaris Daerah, Burhanuddin, Kepala Lapas, Bawon dan pejabat dari Forkominda Kabupaten Bengkalis, serta sejumlah pejabat teras di lingkup Pemkab Bengkalis.
Secara rinci, penerima Satya Lencana, terdiri dari masa pengabdian 30 tahun sebanyak 58 orang, 20 tahun sebanyak 123 orang dan 10 tahun sebanyak 77 orang.
Pemberian Satya Lencana merupakan wujud pembinaan bagi PNS guna memupuk, mendorong dan meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesadaran akan tanggung jawab kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemkab Bengkalis Bengkalis, saya ucapkan selamat dan tahniah. semoga pengabdian bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi amal ibadah disisi Allah SWT,†ungkap Suayatno.
Lebih lanjut Suayatno mengatakan, seorang PNS diharapkan menjadi suri tauladan masyarakat. PNS harus tanggap atas kritik konstruktif dari masyarakat agar lebih maju dan responsif. Lakukan inovasi dan pembaharuan, agar kegiatan pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman.
“Saya ingatkan, agar PNS memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai abdi negara dan masyarakat, PNS dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, jangan sampai malah kita yang minta dilayani,†ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Suayatno menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap anggota Korpri. Terutama atas dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara, abdi rakyat dan abdi pemerintah.
“Korpri yang semakin dewasa, kualitas aparatur negara harus semakin meningkat dalam upaya menjalankan tugasnya melayani masyarakat,†ungkap Wakil Bupati Bengkalis.
Suayatno menegaskan, Korpri sebagai wadah organisasi aparatur pemerintah harus mampu dan secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerjanya, agar ke depan masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Peran Korpri memiliki arti, sangat penting dalam upaya mengimplementasikan tujuan pembangunan.***(rilis)
Pangkalan Kerinci (SegmenNews.com)- Untuk menghindari penumpukan pencairan dana pada akhir tahun 2014, maka batas waktu pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) barang dan jasa dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang semula ditetapkan tanggal 24 Desember 2014, dimajukan menjadi tanggal 15 Desember 2014.
Keputusan ini juga sesuai dengan saran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Riau dalam laporan keuangan Kabupaten Pelalawan tahun 2013.
“Batas waktu penerimaan atau pencairan dana pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci paling lambat hari Senin tanggal 31 Desember 2014,” ungkap Kabag Keuangan Setdakab Pelalawan, Hanafie SSos, Senin (01/12/14).
Sedangkan khusus untuk pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK), sambungnya, agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Keuangan c.q Sub Bagian perbendahaaraan dan Kasda. Yaitu dengan menyampaikan laporan realisasi.
Fisik keuangan paling lambat Senin tanggal 8 Desember 2014 untuk memastikan dananya sudah tersedia.
“Sementara itu ntuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai bulan Desember 2014, surat perintah membayar (SPM) diterima Bagian Sekretariat Daerah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014,” tandasnya.
Hanafi juga menegaskan batas waktu dan tata Cara penyampaian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2014. Yakni batas akhir pelaksanaan kontrak tanggal 13 Desember 2014 dan batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) adalah tanggal tanggal 24 Desember 2014.
Keputusan inimerupakan tindak lanjut dari surat Bupati Pelalawan No: 903/POPEMB/2014/13, tanggal 8 Januari 2014 tentang percepatan pelaksanaan APBD TA 2014 Kabupaten Pelalawan point 15.***(btp)
Kampar (SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Kampar menaja Safari Dakwah Pembangunan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Minggu (30/11/14). Kegiatan tersebut salah satu misi pemerintah Kampar untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat demi kemajuan Kampar dan masyarakat pedesaan.
Kegiatan tersebut diikuti juga oleh Kepala SKPD Dinas Bina Marga Kampar, Indra Pomi Nst,ST,MT bersama Staf PU Bina Marga.
Dikesempatan itu, Camat XIII koto Kampar diwakili Sekcam, Niam menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab merupakan kegiatan yang positif dan sangat baik untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat di Desa Koto Mesjid. Dengan demikian, maka segala permasalahan dan keluhan masyarakat akan teratasi dengan cepat.
“Reaksi masyarakat sangat positif, dan ini sangat luar biasa pejabat tertinggi di daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah,” decak kagum Niam.
Menurutnya, sebagai umat muslim diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbarengan dengan adanya kegiatan Safari Dakwah Pembangunan ini merupakan salah satu ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad telah menggariskan bahwa seluruh makhluk Allah SWT, diciptakan hanya untuk beribadah hanya kepada Allah SWT.
Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Jawahier juga menyampaikan bahwa kegiatan Safari Dakwah Pembangunan merupakan suatru ibadah, karena dengan diselenggarakan Safari ini, seluruh kekurangan dan keluhan masyarakat dapat diterima dan selanjutnya dicarikan jalan keluar atau paling tidak akan dikethuiangsung yang dibutuhkan masyarakat.
Dikesempatan itu, Bupati Kampar Jefri Noer berpesan kepada jajaran pejabat di Kabupaten agar terus menggelar safari dakwah pembangunan Kampar. Sebab selain menyerap aspirasi masyarakat juga merupakan suatu ibadah.***(ali)
Jakarta (SegmenNews.com)- Pemerintah masih menindaklanjuti penyediaan rumah untuk wartawan yang telah disebut-sebut perencanaannya sejak 2012 oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera).
“Tindak lanjut, karena program tersebut tidak berjalan secara optimal pada pemerintahan sebelumnya, mungkin nanti kita bisa sediakan fasilitas transportasi seperti bus,” kata Menteri Pu-Pera Basuki Hadimuljono saat menyelenggarakanacara Media Gathering di pada Kamis (27/11).
Program tersebut, kata dia, sebagai upaya pemerintah terus mengurangi angka kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (backlog). Sebelumnya, pemerintah juga menyelenggarakan program pengadaan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengadaan rumah di kawasan perbatasan.
Keterangan lebih lanjut soal pengadaan rumah bagi wartawan diutarakan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar. Dikatakannya, lokasi perumahan untuk wartawan akan dekat dengan pusat kota. Namun, model perumahan direncanakan berbentuk rumah susun. “Program diharapkan mulai berjalan pada Januari 2015 dan rampung pada tahun yang sama,” tuturnya.
Terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian PU-Pera Agus Sumargiarto menyebut, Kemenpera telah menyediakan tiga ribu unit rumah di Cisauk, Bogor. Di sana, sebanyak 15 wartawan online mendapatkan unit rumah, sementara sisanya dihuni oleh PNS.
Adapun persyaratan bagi wartawan yang ingin memperoleh rumah tersebut yakni dengan membuat kelompok koperasi dan ditandem ke Bank BTN. Tujuannya sebagai jaminan cicilan rumah untuk beberapa tahun ke depan.*** Red: hasran Sumber: republika
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Wakil walikota Pekanbaru Ayat Cahyad.S.Si hadiri kegiatan puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2014 tingkat Provinsi Riau dengan tema Nasional ” Cegah dan lindungi diri, keluarga, masyarakat dari HIV/AIDS dalam rangka perlindungan Hak Azazi Manusia (HAM) di Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas II A Pekanbaru di jalan Kapling, Senin (01/12/14).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt Gubernur Riau diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Kepala Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Ham (KAKANWIL MENKUMHAM) Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan kota Pekanbaru, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Pekanbaru.
Pada puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2014 tingkat Provinsi Riau ini pemerintahan kota pekanbaru memberikan piagam Penghargaan kepada para dokter yang bekerjasama dengan pihak pemerintahan kota pekanbaru dalam penanganan pemberantasan HIV dan AIDS di kota pekanbaru.
Dengan diadakan acara seperti ini diharapkan kepada para warga binaan lembaga permasyarakat kelas II A kota Pekanbaru khususnya dan masyarakat Riau harus terbebas dari virus yang mematikan ini.
Dengan demikian masyarakat kota pekanbaru terbebas dari HIV/AIDS, supaya cita-cita kota pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani bisa terwujud dengan masyarakatnya yang sehat. Kata wakil walikota Pekanbaru disela acara Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2014 tingkat Provinsi Riau.
Warga binaan lembaga permasyarakat kelas II A kota pekanbaru banyak menjadi peserta dan menjadi panitia dalam kegiatan puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2014 dan dalam acara ini juga ada pembacaan puisi, tari persembahan dan adegan simulasi tentang kegiatan yang menyebabkan terkenanya HIV dan AIDS dari warga binaan lembaga permasyarakat kelas II A kota pekanbaru.***(chir)
Wako ,memberikan penghargaan paket Umroh kepada PNS
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (01/12/14) menggelar upacara dalam rangka HUT KORPRI Ke-43 tahun 2014 di halaman kantor Walikota Pekanbaru.
Bertindak selaku pembina upacara, Walikota Pekanbaru, H. FIRDAUS,ST.MT. Upacara diikuti oleh seluruh PNS yang ada di lingkungan pemerintah kota pekanbaru , diantaranya Setda Kota Pekanbaru, H. M Syukri Harto, M.Si, Para Asisten, Staf ahli, Kepala SKPD, Kepala Sekolah dan seluruh jajaran PNS lingkup Kota Pekanbaru, turut hadir Para MUSPIDA lingkup kota Pekanbaru.
Adapun tema peringatan HUT KORPRI KE 43, yaitu ” Memperkokoh jiwa korps, Integritas aparatur sipil negara sebagai anggota KORPRI guna mendukung kepemimpinan nasional menuju bangsa yang maju sejahtera dan bermartabat.”
Dalam sambutan Presiden RI selaku penasehat Nasional KORPRI , di bacakan Walikota Pekanbaru mengatakan’ Kepada organisasi KORPRI agar bertranspormasi menjadi korps pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standard pelayanan frofesi aparatur sipil negara serta mewujudakan jiwa korps aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa.
Untuk itu sebagai organisasi yang merupakan bagian integral dari pemerintahan saya minta fungsi-fungsi sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang dasar aparatur sipil dan negara dapat di wujudkan secara bertahap tetap berpedoman kepada panca prasetya korpri, presiden juga berpesan kepada jajaran KORPRI untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, semakin akurat, serta tinggalkan mentalitas priyai atau pengusaha, buktikan kepada masyarakat bahwa kinerja masyarakat aparatur dan negara semakin berkualitas serta dapat di banggakan.
Dalam pelaksanaan upacara tersebut di bacakan, panca prastya korpri, pada kesempatan tersebut walikota juga memberikan penghargaan kepada beberapa orang Pegawai Negeri sipil yang berprestasi telah berbakti, di jajaran pemeritah kota pekanbaru.***(chir)
Kampar (SegmenNews.com)- Sekretaris LSM Penjara DPD II Kampar, Rudi Hartono Lase melaporkan Dinas Kehutanan Kampar ke Polres Kampar. Laporan tersebut terkait dugaan pelepasan alat berat yang telah merambah Hutan HPT. Laporan tersebut bernomor:07/”p/DPC-LSM-PENJARA/BKN/25/XI/2014, tentang perambahan kawasan hutan HPT yang berada di areal XIII koto Kampar.
“Dalam laporan kami. Terdapat kejanggalan yang kami temukan dilapangan saat polisi kehutanan melakukan olah TKP. Mereka melakukan pelepasan alat berat jenis (Escavator) yang telah sempat di berhentikan, dan kami menduga, oknum Polhut dinas kehutanan tersebut, diduga sengaja melepaskan alat berat jenis Excavator yang kerja di wilayah hutan kawasan HPT depas kembali diduga setelah melakukan nego,” ungkap Rudi kepada SegmenNews.com baru-baru ini.
Rudi menjelaskan saat dilapangan lokasi perambahan hutan di kawasan HPT XIII koto Kampar tersebut juga ada yang aneh. Pasalnya, tim dari Polhut Kampar terlihat menggunakan mobil suzuki eskudo nopol BM 1603 RL dan toyota avanza Nopol BM 1176 FD di lokasi. Namun saat didekati tim Polhut beranjak pergi.
Dikatakan Rudi, segala sesuatu aktifitas lingkungan, tindakan perambahan hutan, jelas melanggar undang-undang nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan, perambahan hutan, jelas pelanggaran pidana kehutanan. Sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 (P3H), dijelaskan sesuai UU kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagaai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah, agar tetap terjaga. Dan pasal 78 UU kehutanan,barang siapa dengan sengaja menlanggar ketentuan yang sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat(3)huruf a,huruf,b atau huruf c tentang perambahan hutan,di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak,Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kampar, M Syukur dikonformasi melalui sambungan seluler, Minggu (30/11/2014) malam terkait laporan LSM Penjara Kampar ke pihak aparat penegak hukum Polres Kampar membantah adanya kegiatan penangkapaan tersebut.
“Saya tidak pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Yang pernah saya perintahkan penangkapan alat berat yang kerja di desa siabu, dan itupun bersama tim kehutanan Propinsi Riau,” ungkap Syukur.***(ali)
