Beranda blog Halaman 2784

2014, Kemenag Terima Tunjangan Remunerasi

Penulis
Redaksi
-

kinerja kemenagRokan Hulu (SegmenNews.com)- Dicanangkan Januari 2014, pegawai Kementerian Agama (Kemenag) seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kemenag Rohul, akan mendapatkan tunjangan remunerasi, sebagaimana yang telah diterima instansi lain.

Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peningkatan kinerja secara terukur, yang diwujudkan dalam bentuk Standar Kinerja Pegawai (SKP), dimana standar utamanya ada dua. Pertama, kinerja yang terukur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan kedua adalah sikap dan perilaku positif.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, ketika memberikan pengarahan dan menutup secara resmi Orientasi Pembinaan Pegawai di lingkungan Kemenag Rohul, Kamis (24/10/2013) bertempat di hotel Sapadia, Pasir Pengaraian.

Hadir dan ikut menjadi peserta orientasi sebanyak 40 orang, terdiri dari pejabat Kemenag, Kepala dan Tata Usaha Satker MAN Pasir Pengaraian, MTsN Dalu-Dalu, MTsN Ujungbatu, MTsN Rambah, MTsN Kota Tengah, MIN Pasir Pengaraian, MIN Pasir Agung, dan Kepala KUA se Rohul.

Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan, karena Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenag seluruh Indonesia, maka seluruh pegawai Kemenag mendapatkan tunjangan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, jelas Ahmad Supardi, supaya masing-masing pejabat dan pegawai membuat standar kinerja secara terukur, yang dapat dievaluasi dan diberi nilai tentang kinerjanya. Sehingga semua pegawai harus bekerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak boleh ada yang menganggur.

Ahmad Supardi menjelaskan bahwa pekerjaan di bidang agama dan keagamaan ini sangat luas, sebab menyangkut semua orang, sejak dia lahir sampai dengan meninggal dunia. Bahkan lebih dari itu, terkait dengan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak.

Tugas kita sekarang adalah merumuskannya, membuatnya secara terperinci, mengevaluasinya, memberikan nilainya, dan menentukan gradenya. Dengan demikian dapat ditentukan berapa nilai remunerasi yang harus dibayarkan oleh Negara kepadanya, jelas Ahmad Supardi.***(r4n)

KPU Riau Kembali di Demo

Penulis
Redaksi
-
Warga demo KPU Riau
Warga demo KPU Riau

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Setelah melakukan tuntutan ke KPU Riau, Rabu lalu, namun tak membuahkan hasil. Hari ini, Jumat (25/10/13) ratusan warga lima desa kembali melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Proivinsi Riau Jalan Gajah Mada, Pekanbaru sekitar pukul 11.30 WIB.

Masyarakat lima Desa tersebut tetap melakukan tuntutan agar KPU Riau kembali memasukan DPT lima desa tersebut kewilayah Rokan Hulu pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Sekitar sekitar setengah jam berorasi, warga belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Akhirnya melalui aparat kepolisian meminta 5 utusan masing-masing desa ditambah 5 orang dari Himpunan Mahasiswa Rohul untuk berdialog.

 

Ratusan massa ini akhirnya berhenti melakukan aksinya. Karena waktu shalat jumat dan aksi akan dilanjutkan setelah shalat jumat.

“Setelah shalat jumat kita lanjutkan kembali aksinya,” ujar Desi Saputra Koordinator Lapangan.

Seperti diketahui Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau akan membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) lima desa yang ada di Kecamatan Kecamatan Kunto Darussalamtan Pagarantapah Darussalam di Kabupaten Rokan Hulu.***(den)

Wabup Siak: Awasi Produk Berpotensi Penyakit Zoonosis

Penulis
Redaksi
-
Wabup Sial Alfedri membuka acara rakor pengendalian penyakit menular
Wabup Sial Alfedri membuka acara rakor pengendalian penyakit menular

Siak (SegmenNews.com)- Wakil Bupati (Wabup) Siak Alfedri menegaskan agar semua pihak dapat mengawasi produk-produk berpotensi penyebaran penyakit hewan kemanusia atau disebut ‘Zoonosis’.

“Ancaman zoonosis, perlu dikendalikan karena dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pendemi. Untuk itu perlu pengawasan produk-produk berpotensi sebagai penyebaran penyakit itu,” papar Wabup Siak, Alfedri, Kamis (24/10/13) saat membuka Rakor Komisi Daerah Pengendalian Penyakit menular hewan ke manusia.

Produk yang perlu diawasi tersebut seperti, peredaran daging sapi, telur, susu, daging ayam, ayam hidup, pupuk kandang dan lainnya, karena semua produk tersebut sangat berpotensi untuk menyebarkan penyakit, terutama yang dapat menular kepada manusia.

Dijelaskannya lagi, dengan adanya Rakor zoonozis ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pengendalian zoonozis, dan tersosialisasikannya KPZ di Kabupaten Siak. Wabup Alfedri dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan rakor dan sosialisasi ini sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan keterpaduan antar komponen yang terlibat dalam KPZ.

Sementara yang terjadi di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2013 adalah penyakit Rabies dan penyakit Flu Burung, sedangkan penyakit hewan lainnya juga banyak terjadi tidak menular ke manusia. Untuk kasus rabies sampai bulan oktober adalah 16 kasus dan Flu Burung sebanyak 7 kasus. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Siak telah melakukan upaya melalui Biosekuriti, sosialisasi, vaksinasi, eliminasi terhadap hewan penular rabies.

“Saya berharap, Rakor ini dapat mempersatukan persepsi dalam hal pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis sehingga dapat menekan kasus-kasus zoonosis di kabupaten Siak khususnya,” ungkap Alfedri.

Acara tersebut ditaja oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlut) Siak, berlangsung di ruang Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak. Dan yang menjadi narasumbernya langsung Kepala Disnakkanlut Siak Susilawati, dan para anggota Komisi Pengendalian Zoonosis (KPZ), camat dan relawan kader zoonosis desa.***(rinto/adv/hms)

Siak Butuh Industri Hilir Kelola TBS

Penulis
Redaksi
-
int
int

Siak (SegmenNews.com)- Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten Siak, terutama kalangan petani sawit, diperlukan industri hilir pengolahan kelapa sawit diwilayah yang cukup jauh untuk diakses dalam penjualan Tandan Buah Segar (TBS).

Hal ini tentunya dapat diwujudkan melalui pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diwilayah yang potensial. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menganggap penting untuk segera dilakukan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) guna mengakomodir penjualan TBS dari kebun masyarakat di kabupaten Siak maupun kebun yang dibangun pemerintah daerah melalui pola kemitraan bersama masyarakat. Salah satu wilayah yang dinilai potensial dan mengharapkan keberadaan PKS adalah Kecamatan Pusako.

Hal itu diungkapkannya saat menggelar audiensi bersama Jajaran direksi dan komisaris PT.Siak Prima Nusalima di Private Lounge, Hotel Premiere, Pekanbaru. Kamis (24/10/13).

“Dari beberapa kunjungan saya kesana, banyak masyarakat yang mengharapkan pembangunan PKS disana,” jelas Bupati. Keinginan ini tentunya dilandasi mengingat luas lahan perkebunan sawit mencapai lebih kurang 3500 Ha yang dibangun pemkab Siak melalui pola kemitraan yang berada di tujuh desa di kecamatan tersebut serta kebun milik masyarakat lainnya. Sementara Bupati menilai, PKS yang ada belum mampu menampung seluruh TBS masyarakat.”PKS yang ada belum mampu menampung seluruh penjualan TBS dari kebun yang ada,” imbuhnya.

Karena PKS ini nantinya tambah Syamsuar akan mempercepat pengembangan wilayah kecamatan Pusako sekaligus menstimulasi sektor perekonomian masyarakat lainnya.

“Kalau sudah ada PKS disana otomatis akan memudahkan masyarakat untuk menjual TBS. PKS ini juga akan membuat ramai disana dan memajukan wilayah itu,” ungkap Bupati.

Terkait hal itu, Bupati meminta SPN untuk mengambil sikap dan langkah ke depannya. Apakah nantinya akan diberikan kesempatan kepada Investor dengan pola kemitraan atau mungkin SPN bisa mengakomodir kebijakan tersebut. Akan tetapi sejauh ini pemerintah masih melakukan kajian-kajian sebagai langkah yang selektif terutama untuk menggaet kalangan investor yang berminat membangun kebun kelapa sawit.

Selaku pihak Komisaris PT.SPN Arif Imam Santoso menyambut baik apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti yang disampaikan Bupati. Namun seperti yang terurai pada rapat tersebut, sejauh ini pihak terkait masih mencari pola dan metode terbaik soal pembangunan PKS tersebut.

Termasuk soal seleksi calon investor yang dititik beratkan pada transparansi pengelolaan. Tampak pula hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Sekda Siak Fauzi Asni yang juga merupakan Komisaris, Asisten II Syafrilenti, Komisaris PT.SPN Arif Imam Suroso, Berlino Mahendra, Dirut PT.SPN Wijatmoko Rahtrisno.(adv/rinto)

Ijazah STIE Riau di Kuansing Illegal?

Penulis
Redaksi
-
ilustrasi
ilustrasi

Kuantan Singingi (SegmenNews.com)- Proses belajar mengajar Program Studi Manajemen STIE Riau kelas jauh di Teluk Kuantan, Kuantan Singingi ditutup.

Sekretaris daerah Kuansing Muharman, menanggapi hal itu mengatakan, pemberitahuan pendirian itu tidak ada sampai ke Pemkab, karena yang mengeluarkan izin tersebut adalah Kopertis karena milik swasta.

“Pemkab tidak pernah menerima pemberitahuan kalau ada lokal jauh STIE di Kuansing. Kalau memang nanti bermasalah tentunya ijazah yang diterbitkan terancam dicabut,” kata Muharman.

Muharman menyayangkan hal ini, karena cukup banyak masyarakat Kuansing yang kuliah di kampus tersebut.

Pada pengumuman di salah satu media lokal, penutupan STIE tersebut karena pelaksanaan proses belajar mengajar program studi manajemen STIE Riau di Teluk Kuantan adalah kelas jauh karena berada di luar domisili izin STIE Riau.

Kedua, menutup kelas program studi yang ada di Teluk Kuantan mulai saat ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketiga akibat pelaksanaan kelas jauh ada dampak terhadap keabsahan ijazah dan tidak memiliki civil effect. (tk/knc)

Limbah Bocor, Izin PT TAL di Kuansing Terancam Dicabut

Penulis
Redaksi
-

Kuantan Singingi (SegmenNews.com)– Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengancam akan mencabut izin PT TAL. Pasalnya, akibat limbah perusahaan tersebut bocor ke Sungai Tabalui, ribuan ikan di sungai tersebut mati mendadak.

“Jika limbah PT TAL bocor lagi, kita akan cabut semua izin lingkungan PKS-nya,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kuansing Indra Suwandi kepada wartawan.

Dia mengatakan, Pemkab sudah memberikan surat teguran peringatan kepada manajemen perusahaan tersebut.

Indra mengatakan uji sample limbah yang bocor ke sungai beberapa waktu lalu belum mereka terima.

“Kita masih menunggu uji sample limbahnya bocor itu. Nantinya, kalau masih bocor juga kita tidak segan-segan mencabut izin perusahaan itu,” tegasnya. (tk/knc)

Alamak! Guru Ngaji Cabuli Murid 15 Tahun Hingga Hamil

Penulis
Lifestyle
-
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta (SegmenNews.com)- MPS (55), guru ngaji di Klender, Jakarta Timur, tega mencabuli Mawar (15), muridnya, hingga hamil dan melahirkan. Saking bejatnya, pelaku pernah mencabuli korban di musala saat Ramadan.

Hal itu diketahui dari pengakuan Mawar. Kejadiannya berawal ketika korban dan beberapa temannya tertidur di musala usai menunaikan salat Subuh pada bulan puasa. Tiba-tiba, pelaku menariknya ke belakang mimbar.

“Saya lagi tidur, tiba-tiba saya ditarik ke balik mimbar dan perkosa disana,” ujarnya.

Korban menjelaskan, ia pertama kali diperkosa oleh pelaku pada Mei tahun lalu. Awalnya, Mawar pulang dari sekolah kemudian ditelepon oleh sang guru untuk datang ke rumahnya yang berhadapan dengan tempat tinggal Mawar di kawasan Klender, Jakarta Timur.

“Abi (panggilan korban kepada guru ngajinya) nyuruh saya langsung ke kamarnya,” katanya.

Saat itu, korban bingung kenapa dipanggil oleh sang guru sehingga dengan polos serta tidak berpikir negatif, korban langsung masuk ke kamar MPS yang kebetulan sedang sepi rumahnya.

MPS yang sudah menunggu di kamar mengenakan sarung dan kaos kutang. Saat korban masuk kamar, tubuhnya langsung didorong ke kasur. Gadis yang kala itu masih duduk di bangku MTs Klender kelas 2 itu kemudian disetubuhi.

“Saya sempat menolak dan berontak, tapi tenaganya tidak kuat,” ujar dia.

Ternyata, perbuatan guru ngaji ini terus berlanjut hingga kurang lebih satu tahun. Dia juga pernah mencabuli Mawar yang sedang datang bulan. Saat ini, korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.***(rn/inc)

Seorang Wanita Bergumul dengan Perampok di Kerumutan

Penulis
Redaksi
-
Pelaku perampokan di kantor polisi
Pelaku perampokan di kantor polisi

Kerumutan (SegmenNews.com)- Wiwin (30) warga Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan cukup berani melawan pelaku perampokan seorang diri dirumahnya. Walaupun hanya rugi seunit handphone yang dibawa kabur perampok, namun atas keberaniannya, nyawanya terselamatkan.

Kejadian itu terjadi, Kamis (18/10/13) sekitar pukul 03:00 Wib dini hari. Pelaku seorang diri masuk melalui ventilasi pintu dapur rumah korban. Leher korbanpun diikat mulutnya dibekap. Korban tidak pasrah, dia berupaya melakukan perlawanan dengan memukul dan mendorong pelaku tersebut.

Alhasil, korban berhasil lolos dari bekapan dan ikatan pelaku. Tak membuang waktu, korban lari keluar dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, pelakupun panik dan kabur tak berhasil melakukan niatnya untuk merampok, hanya seunit handphone merk Nokia 700 yang berhasil di bawa kabur.

Empat hari kemudian pelaku perampokan, Alwitduro alias Aldo (24) warga Desa Bukit Lembah Subur, kecamatan Kerumutan itu berhasil di bekuk polisi Kerumutan. Pelaku tertangkap saat hendak menjemput Hp hasil rampokan yang di servis di sebuah toko ponsel. Pelaku perampokan tertangkap atas laporan pemilik toko yang merasa curiga dan melapor ke polisi setempat.

Kapolres Pelalawan AKBP Aloysius Supriyadi SIK MH melalui Kapolsek Kerumutan Iptu Sahardi SH, Kamis (24/10/13) membenarkan adanya pertarungan korban dan penangkapan pencurian tersebut.

“Kini tersangka bersama barang bukti (BB) HP curian telah diamankan di Mapolsek untuk diproses lebih lanjut,” ujar Kapolsek. ***(fin).

Kapolres Sebar Maklumat Cegah Perambahan Hutan

Penulis
Redaksi
-
Kasubag Humas Polres Pelalawan, AKP Lumban Toruan memasang maklumat Kapolres
Kasubag Humas Polres Pelalawan, AKP Lumban Toruan memasang maklumat Kapolres

Pangkalan Kerinci (SegmenNews.com)- Kapolres Pelalawan AKBP Aloysius Supriyadi SIK MH menyebarkan maklumat terkait pencegahan perambahan hutan di wilayah Pelalawan agar tidak semakin meluas.

Maklumat dan sekaligus sosialisasi tersebut menyusul banyaknya oknumyang tidak bertanggung jawab terus melakukan perambahan hutan salah satunya di kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) dengan melibatkan para cukong luar daerah Pelalawan.

Dikatakan Kasubag Humas Polres Pelalawan, AKP Lumban Toruan, Kamis (24/10/13) selebaran tersebut di tempelkan di tempat-tempat keramaian, seperti di pasar, SPBU, toko-toko dan tempat lainnya.

Untuk mempertegas makluman langsung di jelaskan terhadap pelaku akan mendapat saksi hukum tegas dimana pelaku perusakan hutan akan dikenakan pasal berlapis yakni UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dan peraturan daerah.

“Mudah-mudahan setelah adanya makluman dari Pak Kapolres, masyarakat dapat mensosialisasikan pada warga desa lainnya, agar dapat ikut mencegah dan tidak melakukan perambahan hutan dan pembakaran lahan,” ujarnya.***(fin)

Pengusaha Siak Lecehkan Undangan Buruh

Penulis
Redaksi
-
Ratusan Tenaga Kerja kontrak sektor migas, BOB PT. Bumi Siak Pusako (BSP) - Pertamina Hulu melakukan mogok kerja di area Cek Point, tepat di samping pintu masuk Kantor BOB PT.BSP-Pertamina Hulu, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Mogok kerja Para peker kontrak ini dikarenakan hingga kini belum menerima Rapel UMPSP, seperti yang pernah yang dijanjikan perusahaan kepada pekerja, Selasa (17/9).
Ratusan Tenaga Kerja kontrak sektor migas, BOB PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Pertamina Hulu melakukan mogok kerja di area Cek Point, tepat di samping pintu masuk Kantor BOB PT.BSP-Pertamina Hulu, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Mogok kerja Para peker kontrak ini dikarenakan hingga kini belum menerima Rapel UMPSP, seperti yang pernah yang dijanjikan perusahaan kepada pekerja, Selasa (17/9).

Siak (SegmenNews.com) – Anggota DPRD Kabupaten Siak, Riau,
menyatakan oknum pengusaha telah mengabaikan undangan perselisihan buruh
padahal untuk kepentingan kedua pihak yang bersengketa.

“Kami ingin yang datang itu bukan bawahan pengusaha tapi pimpinan yang
dapat membuatkan suatu keputusan,” kata Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal dihubungi
dari Pekanbaru, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait pihak DPRD Siak mengundang pimpinan PT Hamparan
Alam Baruna Indonesia (PT HABI), Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bagian Hukum,
Serikat Pekerja dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Siak.

Undangan tersebut dilayangkan karena pihak DPRD Siak melalui Komisi I
sebagai fasilitor perselisihan buruh dengan perusahaan setelah aksi demo
selama sepekan mulai 7-14 Oktober 2013.

Pihak DPRD Siak memberikan rekomendasi kepada pimpinan PT HABI untuk
mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan para
buruh. Namun pimpinan perusahaan tetap menolak dan buruh melakukan demo
berkepanjangan menyebabkan kegiatan perusahaan nyaris lumpuh.

Pimpinan perusahaan distributor pupuk yang berlokasi di Kecamatan Tualang,
Siak itu, tidak mengubris tuntutan serikat pekerja transportasi untuk
mengajukan PKB.

Menurut dia, pihaknya menyesalkan undangan DPRD yang dianggap sepele maka
yang datang hanya utusan menjabat sebagai kepala bagian yang tidak dapat
memberikan kesimpulan atau keputusan soal tuntutan buruh.

“Tapi kalau yang datang hanya kepala bagian, bagaimana mungkin ada keputusan
yang harus diambil,” katanya.

Pihak pimpinan perusahaan, katanya, sebaiknya jangan menganggap remeh
masalah tuntutan buruh karena ada dampak belakangan nantinya.

Dia mengharapkan perselisihan dengan buruh dapat diselesaikan dengan baik
dengan cara saling menguntungkan yakni buruh dan pengusaha.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Siak, Muhtarom mengatakan pihaknya
menyesalkan pimpinan perusahaan dalam rapat dengar pendapat tidak hadir.

Muhtarom mengatakan, hal itu merupakan masalah penting dan jangan dianggap
sepele soal tuntutan buruh.

1...2,7832,7842,785...3,060Halaman 2,784 dari 3,060
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media