Siak (SegmenNews.com) – Hearing Komisi 1 DPRD Siak membahas tuntutan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) pada PT Hambaran Alam Buana Indonesia (HABI) belum menemukan kesepakatan.
Hearing dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Siak, Zulfi Mursal selanjutnya dipimpin oleh Ketua Komisi  1 Muhtarom, S.Ag berlangsung di kantor DPRD Siak, Senin (21/10) kemarin.

Kemarahan dari beberapa perwakilan FSPTI itu muncul karena mereka merasa pemerintah tidak memperhatikan tuntutan mereka. Dinas terkait dinilai lemah dan tidak bisa tegas pada PT HABI. Apalagi dalam pertemuan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pihak PT HABI  tidak hadir.
Hadir pada hearing tersebut Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Hendro Wardana, Kabid Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, Imran Rosadi ST. MT, Ketua FSPTI Siak, Ketua KADIN Siak.

‎Perwakilan FSPTI Ruslan Lay yang juga menjabat sebagai ketua Forum Peduli Riau dan Ketua Kadin Siak menuntut agar pemerintah tegas menerapkan aturan yang berlaku.

Menurut Ruslan, kerja sama FSPTI dengan serikat tandingannya itu menyalah, karena legalitas serikat tersebut masih dipertanyakan. Hal itu menunjukkan pemerintah tidak tegas.”Apabila pemerintah tidak bisa membantu kami untuk bekerja sama dengan PT HABI, maka kami akan membuat reaksi yang lebih besar, demo ke halaman Disnakertrans, kantor bupati dan menduduki kantor PT. HABI,” tegas Ruslan Lay

Selain itu, para perwakilan FSPTI menganggap baik perusahaan dan dinas terkait tidak beriktikad baik, terbukti dengan ketidak hadiran pihak PT HABI dan Kadis dalam pertemuan ini.Hasil hering memutuskan, bahwa dewan menyetujui tuntutan FSPTI, dan mengagendakan petemuan ulang, dengan mendesak pemerintah untuk memanggil perusahaan terkait dan kepala dinas.

“Hasil hearing, menuntut agar pemerintah memanggil PT HABI untuk duduk bersama menyelesaikan masaalah ini, kami mintak Bupati langsung yang menyurati PT HABI, kita agendakan pertemuan ulang hari Rabu besok,” ujar Ketua Komisi 1, Muhtarom

Komisi 1 juga kesal, karena upayanya memfasilitasi untuk menyelesaikan masaalah ini terkesan disepelkan oleh pihak perusahaan dan dinas. “Kami sangat menyayangkan atas ketidak hadiran Kepala Dinas, begitu juga dengan PT. HABI, ‎yang jelas kami sudah berupaya memfasilitasi,” jelas Muhtarom

Muhtarom berharap, pemerintah dapat jeli memandang permasalahan ini, karena berhubungan dengan nasip buruh dalam mencari nafkah. Jika tidak ditangani serius, tentu bisa memancing kerusuhan.

Siak (SegmenNews.com) – Setelah mendapatkan surat pengaduan dari masyarakat yang diwakilkan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan bungaraya tentang rusaknya jalan akibat pembangunan PKS, DPRD Siak panggal dan hearing dengan PT.TKWL. Hasil sementara perusahaan bersedia memperbaiki jalan rusak. Riauterkini-SIAK- Hampir dua bulan terakhir masyarakat Desa Buantan Lestari dan Desa Jaya Pura Kecamatan Bungaraya terganggu, karena jalan lintas desa yang dibangun dengan menggunakan dana APBD Siak, rusak karena adanya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Teguh Karsa Wahana Lestari (TKWL) yang menurunkan armada berkapasitas berat.

Atas kejadian tersebut masyarakat mengadu ke DPRD Siak, dan surat tersebut ditanggapi dan memanggil untuk hearing perusahaan yang merusak jalan lintas desa tersebut. Hearing berlangsung di komisi III DPRD Siak dan dipimpin Masri, dan dihadiri anggotanya yakni Halomoan Tinambunan, Sutarno, dan dari pihak perusahaan yakni Sutardi, Reynata, RD Rangga Lingir, dan Rolis.

Dalam hearing tersebut perwakilan PT.TKWL yakni RD Rangga L menjabat sebagai Regional Manager mengatakan bahwa, pihaknya mengakui adanya kerusakan jalan atas pembangunan PKS didaerah tersebut, dan pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan selama proses pembangunan berlangsung dengan cara melakukan penimbunan jalan yang rusak, dan setelah selesai pembangunan seluruh jalan yang rusak akan dibaguskan kembali.

“Memang saat ini ada sebahagian jalan yang rusak, dan kita sudah melakukan perbaikan dengan cara menimbun jalan yang berlubang tersebut, dan kami juga memperdayakan organisasi kepemudaan setempat untuk membantu merawat jalan,” terang Rangga.

Selain itu diungkapkan Sutardi juga perwakilan dari perusahaan bahwa, jalan yang rusak tersebut terdapat lima titik dan total seluruh panjangnya sekitar 25 meter (M), dan sudah dilakukan perbaikan sementara.”untuk jalan yang rusak sekitar 25 m, dan kita sudah memperbaikinya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, para anggota dewan yakni Halomoan Tinambunan bahwa, dalam permasalahan ini diharapkan adanya komunikasi antara perusanaan dan masyarakat serta perangkat desa agar terjalin keharmonisan dilapangan. “Kita berharap perlunya komunikasi agar permasalahan yang ada dilapangan tidak sampai ribut dan melayangkan surat ke dewan,” ungkapnya.

Hal senada juga diuangkapkan Ketua komisi III DPRD Siak Masri, dan mengharapkan juga kesinergian perusahaan dan masyarakat, agar tidak terjadi permasalahan, dan kedua belah pihak bisa saling bekerjasama.

Setelah mendapatkan penjelasan sementara dari pihak perusahaan, maka hearing tersebut ditunda dan kembali digelar dengan menghadirkan pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP), Dinas Perhubungan, dan Kades, serta masyarakat.