Jakarta (SegmenNews.com)– Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan mengganti jabatan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam waktu dekat ini. Pergantian itu karena usia keduanya yang sudah mencapai masa pensiun.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik jika ada yang menyebut pergantian keduanya terkait masalah keamanan yang terjadi belakangan ini.

“Itu karena usia. Jangan disalahartikan. Kapolri dan Panglima TNI itu harus mengalami proses persiapan karena pensiun. Karena usia, jelas disebutkan bahwa Kapolri dan Panglima itu harus selesai. Jadi tidak ada pertimbangan lain jangan kemudian dikembangkan dan dikaitkan dengan yang lain-lain,” ujar Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/4).

Julian enggan mengungkap nama-nama yang akan menggantikan keduanya. Menurutnya itu adalah wewenang Presiden dan saat ini belum dapat disampaikan.

Sementara itu terkait pergantian itu, Kapolri yang ditemui usai acara Munas Apindo enggan mengomentarinya. Ia hanya tersenyum dan tidak menjawabnya.

Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab.go.id), dalam wawancara dengan sebuah media cetak nasional di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan mengganti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jendral Timur Pradopo pada Agustus atau September mendatang.

“Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu,” kata Presiden seperti dikutip dari laman tersebut.

Presiden menyebutkan, Panglima TNI diganti karena faktor usia. Untuk Kapolri, perlu figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Terkait masih sering terjadinya konflik antar prajurit TNI-Polri, Presiden mengingatkan bahwa kejadian seperti itu sepanjang ada TNI-Polri. Bahkan sekian tahun lalu, lebih dahsyat.

“Saya sebenarnya melihat kedekatan antara Panglima TNI dan Kapolri, antara Pangdam dan Kapolda. Tapi yang justru sering saya lihat adalah pada tingkat komandan lapangan. Mereka semestinya lebih peka terhadap situasi yang dihadapi. Mereka seharusnya lebih dekat dengan anak buah. Sensitif pada keganjilan, sehingga kemungkinan bentrok bisa dicegah,” kata Presiden. (*jpnn)

MAMUJU (SegmenNews.com)— Sepasang pelajar dari salah satu SMP ternama di Kota Mamuju, Sulawesi Barat, dipaksa melakukan adegan seks bak bintang film porno. Selanjutnya, aksi itu direkam dengan menggunakan telepon selular.

Di bawah ancaman, sepasang pelajar yang masih di bawah umur ini terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Setelah peristiwa itu, kini video vulgar itu telah beredar luas di masyarakat Kota Mamuju. Tak ayal, hingga hari ini, Jumat (5/4/2013), kasus ini menjadi pembicaraan luas, termasuk para siswa di tempat kedua korban bersekolah.

Kepolisian Mamuju mengaku masih melakukan pengusutan. Mereka menduga, aksi ini didalangi oleh seorang anggota Satpol PP Pemerintah Kota Mamuju. Kasus ini berawal saat kedua korban terjaring razia Satpol PP, karena berkeliaran pada jam sekolah.

Mereka tertangkap berduaan di salah satu sudut bangunan di Kota Mamuju. Merasa tepergok petugas, kedua pelajar ini menjadi sangat ketakutan. Saat keduanya diperintahkan memeragakan adegan tak senonoh, mereka pun menurutinya.

Suara pelaku dalam rekaman video berdurasi 1,7 menit ini terdengar berkali-kali mengarahkan kedua siswa untuk melakukan adegan seks. “Coba ulangi lagi seperti tadi, nikmati saja,” ujar pelaku dalam rekaman video tersebut.

Kepala Polres Mamuju Darwis Rincing seperti dilansir sejumlah media lokal mengatakan, identitas pelaku telah diketahui petugas, tetapi belum berhasil ditangkap.

Sementara itu, Kepala Divisi Investigasi LBH Sulbar, Sukri Wandi, mengaku, akan mengawal kasus ini hingga pelakunya diseret ke pengadilan. “Ini bisa membuat guncangan psikologis bagi kedua siswa yang tak bersalah ini,” ujar Wandi.

Menurut Wandi, jajaran pemerintah Kota Mamuju harus terlibat mengusut kasus ini. Jika terbukati pegawainya terlibat melakukan perbuatan tersebut, maka yang bersangkutan harus diberi sanksi berat seperti dikutip cahayareformasi. (*crf)