Beranda blog Halaman 305

Pemkab Siak Kembali Terima Penghargaan Adipura ke 6 kalinya

Penulis
Villa S
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Kabupaten Siak kembali mendapatkan Penghargaan Adipura untuk tahun 2023, Kategori Kota kecil Terbersih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Penghargaan yang ke – 6 kali berturut-turut diraih oleh Ibu kota Kabupaten Siak ini, yakni Kota Siak Sri Indrapura, diserahkan langsung Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Alue Dohong kepada Wakil Bupati Siak Husni Merza, di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 5/3/2024).

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Siak kembali meraih Penghargaan Adipura tahun 2023 khususnya untuk Kota Siak Sri Indrapura dengan Kategori Kota Kecil. Penghargaan ini merupakan penghargaan ke – 6 kali berturut-turut diraih”, ucap Wabup Husni saat dijumpai seusai menerima penghargaan.

Husni juga menambahkan, dengan diraihnya penghargaan Adipura untuk yang ke – 6 kalinya ini, menjadi semangat dan motivasi untuk terus menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik khususnya di Kota Siak Sri Indrapura, dan Kecamatan lainnya se-Kabupaten Siak, sehingga kedepannya terbebas dari tumpukan sampah, dan pencemaran lingkungan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya para petugas kebersihan yang telah membantu dalam menjaga kebersihan di Kota Siak Sri Indrapura, sehingga Penghargaan Adipura tahun 2023 bisa kita raih”, kata Husni.

Husni minta dengan di raihnya, Penghargaan Adipura 2023 ini, kedepannya Kabupaten Siak bisa meraih penghargaan tertinggi dari Penghargaan Adipura, yakni Penghargaan Adipura Kencana.

“Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Siak akan berupaya untuk meraih Penghargaan Adipura Kencana, melalui Program-program dan Inovasi dalam meningkatkan kebersihan dan mengelola lingkungan khususnya sampah dengan sebaik mungkin di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak”, harap Wabup Siak tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin minta Penghargaan Adipura memicu semangat mengatasi persoalan sampah di masing-masing wilayah.

“Saya harapkan program ini kedepan dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan,” pinta Wapres RI Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut juga berharap agar esensi Adipura tetap terjaga. Dia mengajak pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Seperti yang kita ketahui, banyak penyakit-penyakit yang biasa tertular lewat sampah, makanya, kita berharap di tahun 2050 kedepan, Indonesia sudah bebas dari masalah sampah,” tutupnya.***(inf)

OPD Riau Diimbau Maksimalkan Standar Pelayanan

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur, menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dengan maksimal.

Hal tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaporan penetapan SPM di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur. Selasa, (5/3/2023).

“Kepada seluruh OPD yang melaksanakan SPM agar dapat menjalankan kegiatan tersebut dengan maksimal,” ujarnya.

Asisten I menjelaskan, setidaknya terdapat enam urusan pemerintah yang menjadi fokus dari SPM, diantaranya bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.

“Lalu perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Juga ketentraman, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat,”ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh OPD terkait agar laporan penerapan SPM dimuat dengan lengkap. Sehingga capaian SPM dimasing-masing daerah bisa terukur dengan baik.

“Muatan laporan ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,” Tambahnya lagi.

Dimana hasil laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat mengenai hasil penerapan, kendala penerapan, dan ketersedisan anggaran dalam penerapan SPM di masing-masing OPD.***(mr)

Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Kini Mampu Produksi Hingga 50 Ton per Hari

Penulis
Hasran
-
Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Kini Mampu Produksi Hingga 50 Ton per Hari

Pasaman Barat(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menyuplai listrik sebesar 555 kilo volt ampere (kVA) untuk pabrik jagung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pasokan daya ini mampu meningkatkan produktivitas pabrik hingga mencapai 50 ton per hari.

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Richardo mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi PLN yang dengan sigap memenuhi kebutuhan listrik untuk pabrik pengolahan jagung di Kinali. Pasokan listrik yang andal ia anggap krusial karena pabrik ini menggunakan mesin skala besar.

“Dari survei awal hingga penyambungan listrik, kami sangat terbantu oleh PLN. Pelayanannya pun cepat, sangat memuaskan. Saya percaya PLN dapat mengawal setiap keandalan terkait suplai kelistrikan,” ungkap Richardo.

Dirinya menambahkan, pabrik jagung yang dibangun pada 2023 lalu tersebut berperan penting memajukan industri di Kinali yang merupakan sentra produksi jagung di Sumbar. Dengan suplai listrik PLN, pabrik tersebut kini mampu berproduksi hingga 50 ton per hari.

“Dengan mesin yang berkualitas, hasil yang didapat akan lebih banyak dan lebih baik. Kami ingin petani jagung di Provinsi Sumatera Barat lebih sejahtera dengan hadirnya pabrik ini,” lanjut Richardo.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya berkomitmen memasok listrik yang andal dan terjangkau untuk mendorong modernisasi sektor pertanian di tanah air. Hal ini tercakup dalam program _Electrifying Agriculture_ (EA) yang salah satu bentuknya adalah menyuplai listrik untuk pabrik jagung Pemprov Sumbar.

“Melalui program ini kami berharap produktivitas para petani kita dapat meningkat, maju dan modern,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, program EA merupakan salah satu inovasi PLN yang juga bertujuan untuk menekan biaya operasional di sektor pertanian yang selama ini berbasis pada energi fosil yang mahal. Sehingga, produktivitas bisa meningkat dan di saat yang sama tetap ramah lingkungan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Eric Rossi Priyo Nugroho ikut menambahkan, PLN siap mengawal pertumbuhan bisnis dan industri di Sumbar dengan pelayanan cepat dan ketersediaan listrik yang andal. Hal tersebut terlihat dari kesuksesan pabrik jagung Pemprov Sumbar yang mampu memaksimalkan kapasitas produksinya.

Selain itu, Eric juga mengajak para pelaku bisnis dan industri lain untuk tidak ragu menggunakan listrik PLN. Karena, infrastruktur kelistrikan PLN di Sumbar sudah sangat mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Ketersediaan daya listrik di Sumatera Barat cukup dan andal dalam mendukung bisnis dan industri. Sangat disayangkan jika masih ada yang menggunakan pembangkit mandiri berbahan bakar solar. Saya mengajak para pemilik pabrik dapat mengikuti langkah pabrik jagung Kinali yang terbukti sukses meningkatkan hasil produksinya,” tutup Eric.***(rl)

Kejati Riau Ikuti SKM Virtual Bersama Kejaksaan RI

Penulis
Hasran
-
Kejati Riau Ikuti SKM Virtual Bersama Kejaksaan RI

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau diwakili
Wakajati Riau, Hendrizal Husin, SH., MH
mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) & Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Kejaksaan RI Tahun 2024 secara virtual, Selasa 5 Maret 2024.

Sosialisasi yang dibuka oleh Karocana Tiyas Widiarto, SH., MH yang didampingi Kabag RB M. Ali Akbar, SH., MH. ini diikuti oleh seluruh satuan kerja baik ditingkat Kejati maupun Kejari se Indonesia.

Dalam sambutannya Karocana Tiyas Widiarto, SH., MH berharap agar seluruh satker mengikuti sosialisasi pelaksanaan survey ini secara seksama karena salah satu parameter utama dalam menilai keberhasilan penerapan Zona Integritas WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 & SE MenpanRB Nomor 4 Tahun 2023.

Lebih jauh Karocana Tiyas Widiarto, SH., MH menjelaskan secara garis besar tujuan pelaksanaan survey SKM, SPAK & SPKP adalah untuk mengetahui Penilaian persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan perilaku anti korupsi aparatur, Akselerasi pembangunan ZI melalui Pencapaian Komponen Pengungkit 6 area perubahan dan Peningkatan Capaian Kinerja Organisasi.

Pelaksanaan Survey tersebut akan dilaksanakan secara mandiri oleh seluruh satker dalam 6 tahapan dengan batas waktu SPAK & SPKP dimulai 05 Maret 2024-20 April 2024 dan SKM Semester 1 hingga Agustus 2024.

Peningkatan Integritas, Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik menjadi outcome yang disasar dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah melalui penerapan ZI yang terus dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk akselerasi dan optimalisasi pelayanan prima bagi seluruh masyarakat.***(rn)

500 Pelaku UMKM Ajukan Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman Bank

Penulis
Chardian CH
-
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru H. Sarbaini, S.Ag MH – (dmf)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop dan UMKM) Kota Pekanbaru mencatat, sepanjang 2024 ini sudah terdapat sebanyak 500 pelaku UMKM yang mengajukan permohonan bantuan subsidi bunga pinjaman bank.

Saat ini, ratusan pelaku UMKM yang telah mengajukan permohonan bantuan masih tahap verifikasi berkas untuk memastikan seluruh persyaratan dipenuhi.

“Proses verifikasi ini butuh waktu, karena perlu survei juga ke lapangan (lokasi usaha). Kemudian petugas kita yang melakukan verifikasi juga terbatas,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru H. Sarbaini, S.Ag MH, Senin (4/3).

Ia menyampaikan, setelah lulus verifikasi, pelaku UMKM bersangkutan baru akan direkomendasikan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendapatkan pinjaman.

“Nanti pihak BPR yang menentukan apakah bisa mendapat pinjaman atau tidak. Kalau kita hanya sebatas merekomendasikan saja,” ucapnya.

“Karena kalau di bank, tentu berlaku syarat dan ketentuan seperti harus lulus BI checking. Kalau BI checking bermasalah, itu tentu tidak bisa dikabulkan (diberi pinjaman). Itu aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga,” ulas Sarbaini.

Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, pihak BPR baru akan memberi pinjaman. Besaran pinjaman sendiri ditentukan oleh pihak bank.

“Setelah mendapatkan pinjaman, bunga pinjaman 12 persen, itu ditanggung seluruhnya oleh pemerintah kota. Jadi, bunga 0 persen, pelaku UMKM cukup membayar cicilan pokok saja sesuai besaran pinjaman,” tutup Sarbaini.

Seperti diketahui, di 2024 ini Pemko Pekanbaru kembali memberikan bantuan subsidi bunga pinjaman bank kepada pelaku UMKM untuk keperluan pengembangan usaha.

Subsidi bunga pinjaman bank sendiri merupakan salah satu dari lima program prioritas Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, S.STP M.AP.

Dalam program ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta dari Bank Perkreditan Rakyat. Nantinya bunga pinjaman 12 persen, seluruhnya ditanggung Pemko Pekanbaru.***(dmf)

Bupati Kasmarni Paparkan Strategi Menekan Angka Prevalensi Stunting

Penulis
Imam R
-

Bathin Solapan(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis serius mengupayakan percepatan penurunan prevalensi stunting sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis.

Keseriusan tersebut dibuktikan pada salah satu dari delapan program unggulan Bupati Kasmarni dan Wabup Bagus santoso yakni bantuan keuangan khusus 1 Milyar 1 Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Hal itu disampaikan Bupati Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso kala berdialog bersama Kepala BKKBN RI dalam acara Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Riau Tahun 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Kampar melalui Virtual.

“Saat ini Kepala Desa sudah bisa menggunakan anggaran tersebut  untuk memberikan makanan tambahan (PMT), kami juga menjadikan seluruh Kepala Desa serta Lurah sebagai Bapak asuh anak stunting diwilayah kerjanya masing-masing.  Setelah itu Kepala Sesa dan Lurah bekerjasama dengan Puskesmas, telah menetapkan menu yang harus diberikan kepada sasaran setiap harinya sebanyak 2 kali, yakni siang dan malam, yang di antar langsung oleh petugas ke rumah sasaran selama 3 bulan. dan setelah 3 bulan nantinya, akan dilakukan evaluasi terhadap status gizi pada sasaran tersebut. alhamdulillah, sampai saat ini, sebanyak 1.039 anak stunting telah diberikan pmt, melalui program bapak asuh anak stunting oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah melalui bantuan keuangan khusus BERMASA tersebut”, ungkap Kasmarni.

Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Riau ini juga menjelaskan jika Pemkab Bengkalis telah menetapkan sebanyak 12 Desa Lokasi Fokus (Lokus).

” Hari ini ada 12 Desa yang menjadi Lokus penanganan stunting, yang mana 6 (enam) Desa diantaranya berada di Kecamatan Bathin Solapan untuk AKS Tahun 2024 ini. Adapun jumlah sasaran yang akan dilakukan audit kasus stunting pada hari ini, terdiri dari Catin sebanyak 3 orang, ibu hamil sebanyak 17 orang, ibu pasca salin sebanyak 10 orang, Baduta 30 orang dan pelaksanaan pelayanan KB (pemasangan alat kontrasepsi) kepada 40 orang”, jelas Bukkas.

Terkait hal tersebut Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo sangat mengapresiasi langkah sigap yang diambil oleh Bupati Kasmarni.

“Menekan angka prevalesi stanting ini bukan hal yang mudah, butuh kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu-membahu, bersinergi untuk hasil yg maksimal. Kabupaten Bengkalis dibawah Kepemimpinan Bupati Kasmarni, di tahun 2023 tingkat capaian prevalensi stunting sebesar 8,4 Persen dimana artinya Pemkab Bengkalis telah mampu menekan 13,5 persen dari 21,9 persen di tahun 2021.” Ungkap Hasto.

Hasto juga menambahkan tahun ini diharapkan Pemkab Bengkalis mampu kembali menekan angka prevalensi stunting dengan capaian yang lebih baik lagi.

Wabup Bagus Santoso mengungkapkan Pemkab Bengkalis juga memiliki komitmen yang tinggi agar anak-anak kita yang stunting dapat diintervensi sehingga berubah status gizinya menjadi normal.

“Telah kita berdayakan semua sumberdaya yang ada, baik melalui PMT maupun program kegiatan intervensi lainnya. dan yang tak kalah pentingnya, upaya-upaya pencegahan stunting dari hulu, harus terlaksana secara baik, masiv dan sistematis, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, terutama 1000 hari kehidupan pertama yang benar-benar harus dipastikan mendapatkan perhatian,” ujar Bagus.

Selanjutnya Wabup Bagus juga menambahkan jika hasil rekomendasi dan hasil Audit Kasus Stunting ini, tentunya memiliki makna serta nilai yang sangat strategis.

“Dari hasil evaluasi nantinya akan kita ketahui bersama faktor-faktor determinan apa saja yang memicu terjadinya stunting, sehingga ini akan menjadi acuan dasar penyusunan kebijakan Daerah untuk kedepannya agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” ucap Bagus Santoso.

Gebyar AKS tahun 2024 ini dipusatkan di Kabupaten Kampar diikuti seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara Virtual.***(inf)

Mudahkan Pelayanan Masyarakat, Pemkab Siak Resmikan MPP

Penulis
Villa S
-

Siak(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Siak akhirnya mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuan dibangun MPP ini, selain dapat mendorong iklim investasi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat kabupaten Siak dalam perizinan.

Kantor DPMPTSP dan MPP ini, terletak berdampingan, posisi bangunan tepat di Jalan Pemda arah Koto Gasib, samping bundaran kantor Bupati Siak, Kelurahan Mempura dekat dengan Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak Robiati mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan ujung tombak pelayan publik yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pembentukan MPP ini juga tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017.

“Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik,” kata Robiati dalam acara peluncuran MPP, Senin (4/3/2024).

Robi menjelaskan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten Siak merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Siak bersama unit-unit pelayanan publik lainnya di Siak, baik instansi pusat, daerah, BUMD, maupun swasta, mengisi kios-kios MPP.

“Salah satu terobosan Pemerintah Daerah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik cepat dan mudah, murah serta transparan, maka di bangun lah MPP ini,” sebutnya.

Menurutnya, kehadiran MPP diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha di daerah melalui pelayanan perizinan dan non perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan daya saing global kemudahan berusaha, investasi, serapan tenaga kerja serta dapat meningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Jam operasi MPP sendiri akan dimulai pada pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.

Beberapa instansi yang ada di sini adalah :
1. Kejaksaan Negeri Siak
2. Polres Siak
3. Pengadilan Negeri Siak
4. Pengadilan Agama Siak
5. Disduk Capil
6. Dinas Koperasi dan UMKM
7. Dinas Perhubungan
8. Samsat Siak
9. DJP Siak
10. Imigrasi Kelas II TP
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas PU Tarukim
13. BAZNAS kabupaten Siak
14. PT KITB
15. PT BRK Syariah
16. DPMPTSP
17. Badan Keuangan Daerah
18. Disdikbud
19. Kementrian Agama Siak
20. Dinas Kesehatan
21. BP Jamsostek Siak
22. Badan Pertanahan
23. BPR Syariah Siak Jaya.***(inf)

Pejabat Eselon II III dan IV di Lingkungan Pemkab Rohul Dilantik

Penulis
Yusrizal
-
Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkab Rohul Dilantik

Rohul(SegmenNews.com)– Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkup Pemkab Rohul di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rohul, Senin (04/03/2024).

Pejabat yang dilantik tersebut diantaranya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II, Pejabat Administrator Eselon III, Pejabat Pengawas Eselon IV
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini dilakukan oleh Bupati Rohul H. Sukiman,merupakan sebuah Rotasi atau penyegaran Pejabat Eselon dilingkungan Pemkab Rohul yang Berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Eselon II Berikut nama nama Pejabat yang bergeser :

Sesuai dengan data yang dilantik yakni
1. Drs. H. Sariaman, M.Si Jabatan Baru Sekretaris DPRD.
2. H. Helfiskar, SH. MH, Jabatan Baru Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. H. Damri Poti, S.Sos, M.Ap Jabatan Baru Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. H. Ridarmanto, S.IP, M.IP Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Margono, S.Sos, M.Si Jabatan Baru Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Suharman Nasution, S,Pi, MM, Jabatan Baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rohul.
7. Dr. Bambang Triono, MM Jabatan Baru Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Gorneng, S.Sos, M.Si Jabatan Baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III yakni,
1. Zulzamri Roza, S.Si, MM Jabatan Baru Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Zulkifli, S.Pd, M.Si Jabatan Baru Kepala Bidang Rehabilitas dan Perlindungan Sosial Pada Dinas Sosial P3A.
3. Arkom, S.Si Jabatan Baru Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Afrizal, Sp, M.Ip Jabatan Baru Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Riko Musyahril, SE Jabatan Baru Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Boy Arka, S.Ip Jabatan Baru Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Rika Meriza, S.Stp, M.Si Jabatan Baru Sekretaris Camat Rambah Samo
8. Musniati, S.Km Jabatan Baru Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan.
9. M. Yudi Arfian, SP. M.Si Jabatan Baru Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
10. Dr. Parlin Sijabat, MM Jabatan Baru Pelaksana pada RSUD.

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pengawas Eselon IV yakni,

1. Margono Ritonga, MM Jabatan Baru Lurah Koto Lama pada Kantor Kecamatan Kunto Darussalam
2. Desi Manca, S.Pdi, M.Si Jabatan Baru Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
3. Abdul Zeri, S.Psi Jabatan Baru Kepala Seksi Kurikulum SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
4. Abdul Muas, S.Pd Jabatan Baru Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Alfison, S.Ip. MM Jabatan Baru Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

6. Hanafi, A.Md Jabatan Baru Kepala Seksi Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana daerah.

7. Adriani, S.Sos Jabatan Baru Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8. Feri Gonora, SE Jabatan Baru Kepala UPTD Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto.

9. Rio Pujakesuma, S.Sos Jabatan Baru Kepala UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai Pada Dinas Lingkungan Hidup.

10. Yeni Susanti, S.Ap Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kecamatan Rambah Samo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Alwi Putra, S.Kep Jabatan Baru Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kecamatan Tambusai Utara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***(yus)

Tahun Ini 16 Ruas Jalan Pekanbaru Dioverlay

Penulis
Redaksi
-
Tahun Ini 16 Ruas Jalan Pekanbaru Dioverlay

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 16 ruas jalan Kota Pekanbaru akan diaspal ulang (overlay) oleh Pemprov Riau tahun ini. Lubang bekas galian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengalami penurunan dan drainase juga dibenahi Pemprov Riau.

“Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto berkesempatan meninjau kondisi jalan di Pekanbaru kemarin. Dari tiga program prioritas beliau, salah satunya melakukan perbaikan jalan di Pekanbaru,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution usai kegiatan silaturahmi antar Pj Wali Kota Muflihun dengan para kader PKK dan BKMT di rumah dinas, Minggu (3/3).

Karena, Pekanbaru ini merupakan wajah Provinsi Riau. Ada 16 ruas jalan Pekanbaru yang akan diperbaiki Pemprov Riau.

Perbaikan jalan dilakukan dengan pola pemeliharaan berkala atau overlay. Ada juga perbaikan jalan dengan pola tambal sulam atau pemeliharaan fungsional.

“Kemarin, beliau meninjau Jalan Cut Nyak Dien. Jalan tersebut tidak ada lubang tapi aspal sudah kasar,” ungkap Indra Pomi.

Peninjauan dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani seperti di depan SD Santa Maria dan simpang Jalan Pangeran Hidayat. Ada lubang yang cukup dalam di dua lokasi ini.

Lubang Jalan itu akan diperbaiki dengan pola overlay. Mainhole IPAL akan ditinggikan.

Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke Jalan Juanda. Jalan ini juga akan diperbaiki.

Di sana, ada juga mainhole IPAL. Badan Jalan Juanda akan ditinggikan 45 sentimeter.

“Terakhir, kami meninjau Jalan Cipta Karya. Jalan Cipta Karya akan dioverlay oleh Pemprov Riau,” ujar Indra Pomi.

Proses perbaikan jalan dengan pola overlay tak menjamin aspal bertahan lama. Karena, badan jalan sering terendam banjir.

“Karena itu, Pj gubernur memerintahkan kepala Dinas PU Riau untuk memperbaiki drainase jalan yang akan dioverlay. Sebelumnya, kami sudah membuat surat kepada gubernur Riau agar membantu Pemko Pekanbaru memperbaiki jalan yang rusak,” sebut Indra Pomi.***(dmf)

Bupati Sukiman Ingatkan Seleksi Paskibraka Harus Netral Tidak ada “Titipan”

Penulis
Yusrizal
-
Bupati Sukiman Ingatkan Seleksi Paskibraka Harus Netral Tidak ada “Titipan”

Rohul(SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu (Rohul), H.Sukiman meminta kepada panitia penyelenggara seleksi anak didik untuk Paskibraka supaya netral didalam memberikan penilaian terhadap yang ikut tes baik tertulis maupun lisan, agar tidak satupun yang dirugikan.

Himbauan itu disampaikan pada acara pembukaan seleksi Paskibraka tahun 2024, Senin(4/03/2024) di Gedung Wanita Pasir pengaraian.

Sesuai dengan keluhan beberapa orang tua murid tingkat SLTA yang merasa kesal dengan panitia seleksi ditahun 2023 lalu dimana anaknya yang masih duduk dibangku kelas satu tingkat SLTA, diikut sertakan sebagai calon peserta Paskibraka di Kabupaten Rohul.

Mengingat ramainya yang mendaftar panitia melakukan seleksi untuk memastikan siapa yang mampu mereka disaring oleh panitia dengan melakukan seleksi terlebih dahulu melalui tes tertulis, dan lisan, dengan waktu dan tempat ditetapkan oleh panitia.

Namun sangat disayangkan dari hasil tes tersebut nilainya cukup tinggi, nah keesokkan harinya langsung turun drastis, sedangkan ada beberapa orang yang nilainya rendah, karena dia merupakan titipan dari salah satu pejabat, bisa nilainya melonjak dan lolos.

Praktek seperti itu sangat berpengaruh kepada anak-anak yang pintar tidak bisa lolos sedangkan yang bodoh bisa lolos, hal ini orang tua terlalu berharap karena dengan lolosnya mereka di Paskibra tersebut adalah salah satu usaha dari anaknya yang ingin mengikuti tes masuk Polisi ataupun TNI.

Untuk itu, kata Bupati di tahun 2024 ini tidak ada Istilah titipan, dari pihak manapun. Kemudian juga tidak ada Istilah anak tiri dan anak kandung karena semua yang ikut seleksi adalah kita semua.

“Saya sudah sampaikan kepada Panitia seleksi supaya tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sesuaikanlah nilai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing tidak ada istilah titipan dari pihak manapun.

Sementara itu, Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Kabupaten Rokan hulu(Rohul) Irvandri mengatakan, dirinya akan mengawal panitia supaya tidak terjadi lagi hal-Hal yang tidak diinginkan.

“Kita akan berikan masukan kepada Tim seleksi untuk netral dalam memberikan penilaian sehingga nilai yang mereka terima betul-betul murni sesuai dengan kemampuannya masing-masing,” tegasnya.***(yus)

1...304305306...3,053Halaman 305 dari 3,053
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media