Rohil(SegmenNews.com)- Rapat kerja kesiapan camat, lurah/datuk penghulu dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 tahap ll yang diselenggarakan oleh Kesbangpol secara langsung dibuka Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Sulaiman SS MH, Rabu (2/11/2022).
Rapat kerja yang dilaksanakan di salah satu hotel di Bagansiapiapi tersebut juga dihadiri Kaban Kesbangpol Rohil M Fadli, Ketua KPU Rohil Supriyanto, Komisioner Bawaslu Bima, Sekretaris Disdukcapil Rohil, para camat, lurah datin dan datuk penghulu.
Kaban Kesbangpol Rohil M Fadli dalam laporannya mengatakan, tujuan dilaksanakan nya rapat kerja tersebut merupakan lanjutan dari rapat kerja yang sebelumnya telah dilaksanakan bagi daerah pemilihan yang rendah partisipasi pemilih nya.
sehingga kami telah dapat mengetahui apa penyebab rendah nya
“Hal ini kita lakukan dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi dan mencari solusi persoalan dilapangan atas rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah,” katanya.
Untuk jumlah peserta rapat kerja itu sendiri sebutnya, terdiri dari 8 lurah, 77 datin dan datuk penghulu serta para camat yang tingkat partisipasi pemilih nya rendah.
Wabup Rohil H Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, adapun tujuan diadakannya kegiatan rapat kerja kesiapan jelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2004 tahap kedua adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan para lurah dan penghulu dalam rangka menghadapi pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Wabup menerangkan, pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan dihadapkan dengan jumlah surat suara sebanyak 7 lembar.
“Namun kita bisa sedikit lega karena pemerintah dan DPR RI telah menetapkan tanggal dan bulan pelaksanaan pemilu yaitu tahap pertama pada 14 Februari 2024 adalah Pemilu terdiri dari Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota,” sebutnya.
Kemudian, tahap kedua pada bulan November 2024 adalah Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Dengan pelaksanaan rapat kerja ini lanjut Wabup, bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja permasalahan yang ada di tempat tugas baik camat maupun Penghulu baik itu tentang kepemilikan e-KTP, surat keterangan pemilih ganda, jumlah pemilih tetap, penambahan TPS dan masyarakat yang datang menggunakan hak pilihnya.
Namun sebut Wabup, yang paling krusial adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dalam menggunakan hak pilihnya, hal inilah yang menjadi tujuan utama kita membahas dan mencari solusi dan jalan keluarnya dalam mengatasi permasalahan ini sehingga partisipasi pada pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 nantinya bisa meningkat.
“Saya mengharapkan kepada semua camat, lurah dan datuk penghulu agar peduli dan bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” harap Wabup.
Pada kesempatan itu, Wabup juga menghimbau agar petugas pendata itu benar-benar dapat melaksanakan tugas pendataan warganya dengan baik dan kepada kelurahan dan keperluan yang mayoritas warganya suku Tionghoa, Wabup minta agar melibatkan mereka sebagai petugas pendataan agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik.
“Karena selama ini kita jarang melibatkan mereka dalam pendataan sehingga mereka juga menjadi apatis untuk mau berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,” jelasnya.
Wabup juga menekankan agar semua elemen tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjalin silaturahmi dengan semua warga masyarakat. Jangan ada lagi pengkotak-kotakan dan perbedaan diantara kita semua masyarakat Rokan Hilir.
“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar kedua setelah Amerika serikat, untuk itu mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik dan benar pada pemilu maupun Pilkada secara beradab dan bijaksana untuk kemajuan Rohil kedepannya, mari menjadi pelopor demokrasi bagi masyarakat,” pungkasnya.(Chan)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah menerima petunjuk teknis penerimaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. Dari tiga formasi yang disetujui Pemerintah Pusat, baru jabatan fungsional guru PPPK dan tenaga kesehatan.
