Beranda blog Halaman 57

Respon Cepat, Gubri Abdul Wahid Tinjau Langsung Kondisi Jalan Rusak Akibat Truk ODOL

Penulis
Villa S
-
Respon Cepat, Gubri Abdul Wahid Tinjau Langsung Kondisi Jalan Rusak Akibat Truk ODOL

Siak(SegmenNews.com)- Kerusakan jalan di ruas Simpang Minas-Tualang sepanjang 3,8 kilometer menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid yang geram terjun langsung kelapangan guna melihat penyebab kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat, Selasa (16/9/2025).

Peninjauan tersebut merespon permintaan masyarakat setempat yang sempat memblokir ruas jalan tersebut sebagai aksi protes karena kondisi kerusakan jalan yang semakin parah akibat truk ODOL.

Pada peninjauan tersebut, Gubri Abdul Wahid juga didampingi Bupati Siak Afni Zulkifli dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Setibanya di lokasi, Gubri langsung berdialog dengan masyarakat setempat.

Gubernur Riau, Abdul Wahid geram truk beroperasi di Siak berplat luar Riau

“Saya melakukan peninjauan langsung kerusakan jalan lintas Minas-Perawang setelah masyarakat sempat melakukan aksi protes. Jalannya rusak juga karena banyak kendaraan melebihi kapasitas atau kendaraan ODOL yang melintas,” kata Gubri.

Pemeriksaan truk ODOL

Karena kondisi kerusakan jalanya yang sudah parah, Gubri juga sudah langsung memerintahkan Dinas PUPR-PKPP Riau untuk melakukan perbaikan dengan cara melakukan penimbunan. Pihaknya berencana untuk ruas jalan tersebut akan dibangun dengan sistem rigid.

“Rencananya ruas jalan ini akan di rigid, tapi sebelum itu dilakukan perbaikan dulu secara fungsional,” sebutnya.

Selain itu, agar perbaikan jalan dapat maksimal dilaksanakan, pihaknya akan mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi disekitar lokasi ruas jalan ini. Pertemuan tersebut untuk membahas bahwa tidak diperbolehkan lagi kendaraan yang melebihi kapasitas untuk melintas.

“Sebelum dilakukan rigid, perusahaan yang kendaraannya sering melintas akan kami panggil dulu. Karena banyak kendaraannya yang melebihi kapasitas, selain melebihi kapasitas plat nya juga bukan plat Riau,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut nantinya pihak perusahaan diminta segera memutasi plat kendaraannya. Agar pajak yang dibayarkan bisa masuk ke Riau dan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan.

“Saya lihat sendiri mobilnya plat luar daerah semua. Jalan di Riau yang dirusak tapi bayar pajaknya tidak di Riau,” tegasnya.

Gubri Abdul Wahid menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi komitmen perbaikan bersama karena jalur tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dan aktivitas industri. Ia menyoroti maraknya kendaraan berplat luar daerah yang melintas di ruas Simpang Minas-Tualang.

Menurutnya, keberadaan kendaraan tersebut merugikan daerah karena tidak memberikan kontribusi pajak, sementara dampak kerusakan infrastruktur harus ditanggung Riau.

“Ya, kalau jalan rusak tapi dia bayar pajak di sini enggak ada persoalan sebenarnya, artinya kita maklumilah. Tetapi, dengan menggunakan plat luar tandanya mereka tidak membayar pajak ke Riau,” jelasnya.**(galeri)

Pemkab Bengkalis Gencarkan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pemberdayaan koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bertempat di Aula Kantor Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis di Jalan Pertanian, 16 September 2025.

Pasca diskusi yang digelar pada 9 September 2025 lalu, pendampingan intensif terhadap KDKMP terus berlanjut. Hari ini kembali digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan KDKMP se-Kecamatan Bengkalis. Rakor tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis, H. Ismail.

Dalam sambutannya, H. Ismail menegaskan pentingnya sinergi antara KDKMP dengan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat guna mempercepat operasional koperasi. Ia mendorong koperasi-koperasi di desa agar segera memulai usaha yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

“Dinas Koperasi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mendukung pembinaan dan pendampingan KDKMP. Kami minta agar KDKMP tidak ragu untuk segera melihat peluang usaha dan langsung bergerak,” tegas Ismail.

Rakor kali ini juga menghadirkan narasumber dari Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI, serta dari Perum Bulog. Para narasumber memberikan pemaparan terkait mekanisme kerja sama dan prosedur pengajuan pinjaman bagi koperasi.

Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak tanggapan dari pengurus dan pengawas KDKMP. Berbagai kendala yang dihadapi koperasi dijawab secara jelas oleh para narasumber, termasuk terkait kemudahan akses pembiayaan dan peluang kerja sama dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Menanggapi pertanyaan peserta, Ismail menekankan bahwa salah satu peluang yang bisa segera dijalankan oleh KDKMP adalah kerja sama dengan Bulog dalam pengadaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia menyarankan agar koperasi dijadikan sebagai pusat penjualan pangan murah di desa.

“Dengan menjadi pusat penjualan pangan murah, KDKMP dapat tumbuh menjadi penopang ekonomi kerakyatan sebagaimana cita-cita kita bersama,” tutup Ismail.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bengkalis menegaskan komitmennya dalam membangun koperasi yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan pengawas KDKMP, Camat Bengkalis yang diwakili oleh Sekcam Fitra Rama, serta para pejabat yang membidangi koperasi.***(imam/hm)

Disambut Pedang Pora, Wabup Bengkalis Bacakan Amanat Menhub

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Suasana khidmat dan semangat pengabdian mewarnai peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2025 di Kabupaten Bengkalis. Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, memimpin langsung upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (17/9/2025).

Mengusung tema nasional “Bakti Transportasi untuk Negeri”, peringatan kali ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran vital transportasi sebagai urat nadi pembangunan dan jalan kehidupan bangsa.

​Kedatangan Wakil Bupati H. Bagus Santoso di lapangan upacara disambut dengan prosesi jajar kehormatan pedang pora oleh para taruna perhubungan.

Tradisi ini memberikan nuansa gagah dan menjadi simbol penghormatan tertinggi kepada pemimpin upacara, sekaligus menandai dimulainya rangkaian acara dengan penuh khidmat.

​Bertindak sebagai inspektur upacara, Wabup Bagus Santoso membacakan amanat tertulis Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Dalam amanat tersebut, Menhub menekankan makna mendalam di balik tema Harhubnas tahun ini.

​”Tema ini mengandung pesan mendalam bahwa setiap terminal, pelabuhan, bandara dan stasiun yang kita bangun dan kelola, setiap bus, kapal laut, pesawat dan kereta yang melayani rakyat, adalah wujud nyata bakti kita kepada Ibu Pertiwi,” ucap Wabup Bagus Santoso membacakan pidato menteri.

​Amanat tersebut menggarisbawahi bahwa transportasi bukanlah sekadar soal infrastruktur fisik, melainkan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote.

Konektivitas yang baik disebut sebagai kunci untuk memperkuat ketahanan pangan, menopang ketahanan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

​”Transportasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, dan pada akhirnya turut mengentaskan kemiskinan, sebagaimana visi dan misi Presiden Bapak Prabowo dan tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

​Lebih jauh, Menhub melalui amanatnya menegaskan bahwa seluruh upaya pembangunan di sektor perhubungan saat ini merupakan pondasi penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana transportasi menjadi tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas yang meningkatkan daya saing bangsa.

​Di hadapan ratusan peserta upacara yang terdiri dari jajaran Aparatur Sipil Negara, Wabup juga menyampaikan pesan Menhub terkait tantangan global, keterbatasan fiskal, dan tuntutan publik akan transparansi serta perbaikan layanan.

​Menjawab aspirasi masyarakat, termasuk desakan bertajuk ’17+8′ yang menyasar perbaikan ekonomi dan upah berkeadilan, pemerintah pusat disebut telah meluncurkan Paket Ekonomi 2025 dengan skema 8+4+5.

Salah satu program akselerasi utamanya adalah program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

​”Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa bakti insan transportasi adalah bakti untuk negeri, bakti untuk rakyat, dan bakti untuk masa depan Indonesia yang lebih maju,” tutup Wabup mengakhiri pembacaan amanat.

​Di akhir upacara, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Wakil Bupati H. Bagus Santoso menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah individu dan instansi yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja dan pelayanan perhubungan di Kabupaten Bengkalis. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi dan pendorong semangat untuk terus berbakti.***(imam/hm)

Persoalan RoRo jadi Pembahasan Serius

Penulis
Imam R
-
Bupati Kasmarni rapat pembahasan roro(foto:diskominfo bengkalis)

Bengkalis(SegmenNews.com)– Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis,  didominasi pembahasan mengenai persoalan transportasi penyeberangan Roll On Roll Off (RoRo) Bengkalis–Sungai Pakning, Senin, 15 September 2025.

Berbagai masukan, saran dan harapan disampaikan sejumlah tokoh dalam kesempatan itu. Diantaranya Ketua DPH LAMR Bengkalis Datuk Syaukani Al Karim, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis, Asep Setiawan, serta Wakil Ketua I Bidang Pendidikan IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Dr Jarir M.Ag.

Sejumlah tokoh ini menitipkan pesan dan harapan yang bermuara untuk penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi sebagai urat nadi masyarakat ini dapat berlangsung sebaik mungkin.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan bahwa saat ini pelayanan RoRo sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dengan beroperasinya tiga armada, arus penyeberangan dinilai semakin lancar dan kondusif dibanding sebelumnya.

“Alhamdulillah, pelayanan RoRo kita kini sudah jauh lebih baik. Tiga armada sudah aktif beroperasi, sehingga penyeberangan bisa berjalan lebih lancar dan terkendali. Kondisi ini adalah buah dari upaya yang kita lakukan bersama,” ungkap Kasmarni.

Kasmarni juga menekankan bahwa permasalahan RoRo tidak sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah, melainkan juga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, sinergi lintas pihak menjadi kunci agar pelayanan RoRo terus membaik.

“Masalah RoRo ini bukan hanya kewenangan Daerah, tapi juga kewenangan Pusat. Karena itu kita butuh sinergi dan koordinasi berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kasmarni menegaskan komitmen Pemkab Bengkalis untuk selalu terbuka menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat maupun stakeholder.

Menurutnya, kritik yang membangun adalah energi positif untuk perbaikan.

“Pemerintah Daerah tidak pernah menutup diri terhadap kritik. Justru dengan kritik dan masukan, kami bisa terus berbenah, memperbaiki kekurangan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis,” tegas Kasmarni.

Dengan nada menyejukkan, Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif dalam setiap Pelayanan Publik.

“Mari kita saling memahami, saling bersabar, dan bergotong royong menjaga kenyamanan bersama. Dengan kebersamaan, semua persoalan akan lebih mudah kita hadapi, termasuk dalam pelayanan RoRo yang menjadi kebutuhan masyarakat kita,” ajaknya.

Bupati Bengkalis Kasmarni juga menekankan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi internal terhadap oknum petugas yang kerap memfasilitasi praktik penerobosan antrian.

“Kita sudah sangat sungguh-sungguh berupaya memberikan pelayanan prima terhadap jasa transportasi RoRo ini, tetapi masih ada oknum petugas yang justru menjadi pengacau. Jadi kepada Kadis Perhubungan, jangan biarkan oknum itu merusak sistem. Jangan malah takut, karena yang menggaji mereka adalah daerah,” tegas Kasmarni.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperbaiki pelayanan RoRo, namun diperlukan peran serta semua pihak untuk membudayakan tertib antrian.

“Kita akan tetap berupaya maksimal menindaklanjuti setiap masukan dan saran dari berbagai pihak. Namun, kita juga berharap kesadaran bersama agar budaya antri dapat dijaga dalam menggunakan jasa transportasi Roro,” ujarnya.

Bupati juga meminta agar oknum-oknum yang menjadi ‘joki’ penerobos antrian agar menghentikan kebiasaan tersebut. Menurutnya, hal itu sangat meresahkan masyarakat dan akan berakibat menimbulkan amarah pengguna jasa transportasi lainnya.

“Pemerintah Daerah tentu sangat ingin ekonomi Bengkalis tumbuh dengan baik. Maka kita sangat meminta kesadaran dari semua pihak untuk tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan dalam melakukan praktik menerobos antrian RoRo. Karena semua masyarakat kita yang menggunakan jasa transportasi ini memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing juga. Mohon jangan ada lagi yang menjadi oknum backing mem-backing untuk menerobos antrian,” pinta Bupati Bengkalis.

Bupati Kasmarni juga sangat bertekad untuk mengupayakan pelayanan RoRo ini dapat berjalan dengan stabil dan sesuai harapan masyarakat.

“Melalui pertemuan koordinasi seperti tentu sangat banyak yang dapat kita peroleh untuk Kabupaten Bengkalis yang lebih baik, menuju kabupaten yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera, serta Unggul di Indonesia,” pungkasnya.***(imam/hm)

Warga Binaan Raih Keterampilan Lewat Program FABA PLN

Penulis
Chardian CH
-
Warga Binaan Raih Keterampilan Lewat Program FABA PLN(foto:pln)

Cilacap(SegmenNews.com)- Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, sebuah harapan baru tumbuh bagi warga binaan yang sebagian hidupnya telah dihabiskan di balik jeruji besi. Melalui Program Nusakambangan Berdaya, kini para narapidana terampil mengolah limbah pembakaran batu bara/_fly ash bottom ash_ (FABA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala menjadi barang bernilai ekonomi, seperti batako, _paving block_, _roaster_, dan buis beton.

Hasanudin, salah satu warga binaan Lapas Terbuka, Nusakambangan menceritakan awal mula dirinya bisa ikut dalam program inisiasi PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) ini. Dirinya mengaku sangat antusias saat mengetahui tentang program tersebut.

“Awalnya, kami _ditawari_ oleh Lapas, siapa saja yang mau ikut pelatihan. Saya tertarik, akhirnya mendaftar. Kemudian kami mengikuti pelatihan selama kurang lebih satu bulan, mulai dari nol sampai bisa menjalankan mesin _press_ batako ini,” ujar Hasanudin sumringah.

Rizal, warga binaan Lapas Nirbaya, Nusakambangan menuturkan hal yang sama. Ia yang kini didapuk menjadi salah satu operator mesin _press_ bersyukur bisa mengikuti program pengolahan FABA ini dan ingin menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.

“Saya bersyukur bisa mengikuti program ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat, menjadi bekal saya untuk mandiri saat kembali ke masyarakat,” ucapnya.

Warga binaan Lapas Nirbaya lainnya, Danang Fitriansyah, mengaku awalnya tak memiliki keterampilan apapun. Namun dalam waktu kurang dari sebulan, kini ia sudah mampu memproduksi batako secara mandiri.

“Sebelumnya saya tidak mengerti sama sekali. Setelah ada pembinaan dan pembelajaran, ilmu dan keterampilan saya bertambah. Terima kasih kepada Bapak Menteri IMIPAS dan PLN atas kesempatan ini,” ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II A Karanganyar Nusakambangan, Riko Purnama Candra, mengatakan bahwa program yang dihadirkan oleh PLN ini bukan hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri warga binaan.

“Kita sudah melakukan pelatihan yang kita berikan kepada warga binaan sebanyak 30 orang untuk saat ini dan itu dilatih oleh pihak PLN. Alhamdulillah para warga binaan kami cepat sekali menangkap, antusias, dan bersemangat karena ini hal yang baru dan bisa menimbulkan rasa percaya diri nanti pada saat kembali ke masyarakat,” ucap Riko.

Ke depan, Riko juga berharap bahwa program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang luas bagi warga binaan.

“Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan secara berkesinambungan, sehingga mereka bisa produktif dan bisa menghasilkan, memiliki keterampilan, dan kemampuan-kemampuan untuk bisa hidup secara mandiri sebagai nanti bekal pada saat kembali pulang ke keluarga,” tambahnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemanfaatan FABA menjadi produk bernilai tambah merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan aspek _Enviromental, Social, and Governance_ (ESG). Ia menuturkan, produk FABA yang dihasilkan tidak hanya memperkuat industri konstruksi, tetapi juga membuka jalan kemandirian ekonomi bagi para warga binaan.

“Ini baru langkah awal. Bersama Kementerian IMIPAS, kami ingin memastikan program ini terus berlanjut, membawa manfaat ekonomi, sosial, dan tentu saja harapan bagi masa depan warga binaan,” pungkasnya.

Nusakambangan Berdaya merupakan program pemberdayaan komunitas di Lapas Nusakambangan dengan memberikan pelatihan pemanfaatan FABA menjadi barang bernilai guna tinggi. Selain sejalan dengan konsep ESG, pemanfaatan FABA mampu menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep sirkular ekonomi kerakyatan.***(rl)

Bupati Kasmarni Kukuhkan 5 Pejabat BRIDA

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lima pejabat BRIDA, resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH.

5 pejabat yang mengambil sumpah jabatan sekaligus mengukuhkan diantaranya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bengkalis, Selasa 16 September 2025, di aula BRIDA.

Dalam sambutan tertulis Bupati Bengkalis, Sekda Ersan Saputra menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada para pejabat yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum penting bagi terbentuknya BRIDA sebagai perangkat daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BRIDA Kabupaten Bengkalis Type B memiliki tugas strategis melaksanakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

“Dengan adanya BRIDA ini, kita berharap lahir inovasi dan riset-riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, sehingga program unggulan dan strategis pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Kami mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjaga citra positif pemerintah daerah,” ujarnya Ersan.

Mantan Kadis Kesehatan ini juga menegaskan pentingnya pejabat yang baru menyesuaikan diri dan memahami berbagai regulasi dasar pelaksanaan tugas, mulai dari peraturan daerah, Permendagri hingga undang-undang. Dengan pemahaman regulasi yang kuat, kata Ersan Saputra, akan lebih mudah bagi para pejabat untuk merumuskan langkah-langkah terukur dalam menjalankan program kerja.

“Perkuat komitmen, ciptakan terobosan-terobosan yang mendorong kinerja BRIDA agar lebih optimal, profesional dan disiplin. Kinerja Bapak/Ibu harus memiliki korelasi dengan percepatan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung visi, misi serta program unggulan dan strategis Kabupaten Bengkalis,” tambah Ersan.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK – berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. “Ini penting untuk mendorong birokrasi yang progresif, responsif dan partisipatif sehingga dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta unggul di Indonesia,” jelas mantan Plt Direktur RSUD Bengkalis ini.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga memberi penekanan khusus kepada Kepala BRIDA agar segera menyusun program kerja dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Ia meminta seluruh jajaran BRIDA untuk menerapkan fungsi manajemen yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja.

“Lakukan langkah-langkah yang nyata agar BRIDA menunjukkan kemajuan. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan yang diemban,” tegasnya.

Tak hanya kepada pejabat struktural, Sekda juga memberi pesan kepada pejabat administrator dan pengawas agar benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja, disiplin serta kualitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.

“Sedangkan bagi pejabat fungsional, kami berharap saudara-saudari mampu menjadi ASN yang memiliki kompetensi, berkinerja tinggi, berintegritas dan selalu berinovasi,” lanjutnya.

Sekda menilai kehadiran BRIDA dapat menjadi motor penggerak pembangunan berbasis riset dan inovasi, terutama dalam mendukung penyusunan rencana induk dan peta jalan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Bengkalis akan lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan dikukuhkannya pejabat di lingkungan BRIDA Kabupaten Bengkalis ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap tercipta akselerasi pembangunan berbasis riset yang mampu membawa perubahan signifikan demi terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang maju, bermarwah dan sejahtera serta unggul di Indonesia.***(imam/hm)

BRK Syariah dan Pemkab Rohil Teken MoU Layanan Perbankan

Penulis
Redaksi
-
BRK Syariah dan Pemkab Rohil Teken MoU Layanan Perbankan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir terkait layanan jasa perbankan di lingkungan Pemkab Rokan Hilir, bertempat di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Selasa (16/09/2025).

MoU terkait Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan di lingkungan Pemkab Rokan Hilir ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir Bistamam dan Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus yang didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah, beberapa Pemimpin Divisi, serta Pgs. Branch Manager (BM) BRK Syariah Cabang Bagan Siapiapi Khairul Ihsan.

Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan bahwa kesepakatan antara BRK Syariah dan Pemkab Rokan Hilir merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dengan Pemkab Rokan Hilir.

“Setelah menjadi bank umum syariah, kami bertekad untuk senantiasa mendukung inisiatif pemerintah daerah, seperti digitalisasi keuangan, pembiayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi di Rokan Hilir. Selain itu, kami akan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat dan nasabah,” ujar Helwin Yunus.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Bistamam menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif BRK Syariah dalam mewujudkan kerja sama ini.

“Kesepakatan ini saya harapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bersama. Serta diharapkan dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir,” ungkap Bistamam.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Darwan, Kepala Bapenda Ferry H. Parya, Kepala BPKAD Sarman Syaroni, Kepenghuluan Basri, serta sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Kantor di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.***(rl)

Dirut PT.SPRH Dijemput Paksa di Terminal Dumai

Penulis
Hasran
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Rahman dijemput paksa oleh penyidik Kejati Riau saat berada di Terminal Penumpang Bandar Sri Junjungan, Jalan Datuk Laksamana, Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur, Ahad (14/9/2025) sekitar pukul 14.54 WIB.

Usai ditangkap dan gelar perkara, Rahman ditetapkan sebagai tersangka, pada 15 September 2025, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tahun 2023-2024.

Rahamn kemudian lakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru pada pukul 18.45 WIB.

Kasipenkum Zukrullah mengatakan tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Penahanan Plt Kajati Riau.

Rahman sebelumnya beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit dan kegiatan di luar kota seperti Jakarta dan Medan. Namun, tidak ditemukan indikasi dia akan melarikan diri.

Kasus ini menjerat Rahman dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penanganan perkara dugaan korupsi dana PI senilai lebih dari Rp551 miliar ini telah masuk tahap penyidikan sejak 11 Juni 2025. Dana tersebut diterima PT SPRH, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk periode 2023-2024.

Beberapa saksi kunci juga telah diperiksa adalah MF, Direktur Keuangan PT SPRH sejak November 2023. Kemudian RH, Direktur Umum sekaligus Plt Dirut PT SPRH tahun 2023. AS, Manajer cabang bank daerah di Bagansiapiapi, KD, Sekretaris PD SPRH, TS, Komisaris Utama PT SPRH serta ZP, Direktur Pengembangan PT SPRH.

Untuk menguatkan bukti, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor PT SPRH dan rumah mantan direksi pada 2 Juli 2025. Dari penggeledahan itu, ditemukan dan disita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.***(ran)

Diskominfo Bengkalis Pastikan Ajakan Duduk Baselo Catut Nama Bupati dan Ketua DPRD Hoax

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Beredar luas selebaran digital berjudul “Beselo (Bersatu Selamatkan Ro-Ro)” di tengah masyarakat dengan mencantumkan tempat, tanggal, serta narasumber yang mencatut nama Bupati Bengkalis dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dipastikan tidak benar alias hoaks.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis, Suwarto, menegaskan sejauh ini tidak ada agenda sebagaimana tercantum dalam selebaran tersebut.

“Kami tegaskan informasi itu hoaks. Tidak ada agenda rapat rakyat seperti yang membahas kapal penyeberangan Ro-Ro, apalagi melibatkan Bupati maupun Ketua DPRD Bengkalis,” kata Suwarto Ahad, 14 September 2025.

Lebih lanjut, Suwarto mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi yang beredar, terutama di media sosial dan grup percakapan.

“Silakan mengakses kanal resmi Pemkab Bengkalis, baik website maupun media sosial Diskominfotik, untuk mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai hoaks seperti ini memecah perhatian dan membuat resah masyarakat,” tegasnya.

Suwarto juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap serius mencari solusi terkait persoalan pelayanan penyeberangan Ro-Ro, yang memang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, setiap langkah penyelesaian dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah melalui instansi terkait, serta operator penyedia jasa.

“Permasalahan Ro-Ro menjadi perhatian serius Pemkab Bengkalis. Kita selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Jadi, jangan mudah terpengaruh isu liar yang tidak jelas sumbernya,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Diskominfotik mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi dari sumber resmi, baik website maupun media sosial Pemkab Bengkalis.

Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan semakin waspada terhadap hoaks dan bersama-sama menjaga kondusivitas daerah demi terwujudnya Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.***(imam/hm)

Gubernur Riau Abdul Wahid Tinjau Jembatan Sungai Rokan, Pastikan Segera Fungsional

Penulis
Redaksi
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Tinjau Jembatan Sungai Rokan, Pastikan Segera Fungsional

Rohul(SegmenNews.com)-
Gubernur Riau, Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan Jembatan Sungai Rokan di Kabupaten Rokan Hulu.

Ia menargetkan jembatan tersebut dapat segera fungsional, guna mendukung kelancaran arus transportasi dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi.

Saat melakukan peninjauan langsung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau pada Sabtu (13/9/2025), Gubernur Wahid turun hingga ke bawah jembatan untuk melihat langsung kondisi konstruksi.

Gubernur menekankan bahwa fungsionalnya jembatan ini menjadi prioritas, sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi agar mulus tahun ini.

“Saya melihat langsung pengerjaan dongkrak jembatan, semoga cepat selesai dan bisa fungsional,” ujar Gubri.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Riau Zul Fahmi menyampaikan bahwa jembatan perlu didongkrak selama sekitar tiga atau empat minggu, sebelum dilakukan pengecoran ulang.

“Jika sesuai rencana, dalam waktu lebih kurang satu setengah bulan ke depan, jembatan ini sudah bisa diuji coba untuk kendaraan ringan,” ujarnya.

Diketahui, sejak awal Mei 2025, Jembatan Sungai Rokan yang berada di ruas Jalan Provinsi Tandun–Pasirpengaraian ditutup total akibat bergesernya pilar utama. Kendaraan roda empat atau lebih dilarang melintas karena alasan keselamatan.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Rokan Hulu, Minarli Ismail, menjelaskan bahwa seluruh kendaraan roda dua saat ini dialihkan ke jalur alternatif melalui Jembatan Gantung Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto. Rute alternatif tersebut meliputi Simpang Siabu (Ujung Batu)–Lubuk Bendahara (Rokan IV Koto)–Lubuk Bendahara Timur (Rokan IV Koto) menuju Simpang Pematang Tebih (Ujung Batu). ***(inf)

1...565758...3,053Halaman 57 dari 3,053
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media