Beranda blog Halaman 744

KPK Sempat Kehilangan Jejak Bupati Kuansing, Diamankan Lewat Bantuan Keluarga

[VIDEO]
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kuantan Singingi Riau, Andi Putra bersama Manager PT Adimulia Agrolestari (PT AA), Sudarso sebagai tersangka kasus korupsi izin perkebunan sawit pada Selasa (19/10/2021). Keduanya diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologis penangkapan keduanya. Pada Senin (18/10) kemarin, KPK melakukan serangkaian penangkapan sebanyak delapan orang di wilayah Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Delapan orang itu yakni, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra; Ajudan Bupati Kuantan Singingi Hendri Kurniadi; Staf Bagian Umum Persuratan Bupati, Andri Meiriki; Supir Bupati, Deli Iswanto;
General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso. Kemudian, Senior Manajer PT AA, Paino; Supir PT AA, Yuda; Supir, Juang.

Berawal dari tim satuan tugas KPK mendapatkan informasi Bupati Andi Putra akan mendapatkan suap terkait permohonan atau perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU dari perusahaan swasta.

Selanjutnya, hasil penyelidikan tim dilapangan bahwa PT AA sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU yang mana dalam prosesnya perlu menyertakan surat persetujuan dari AP selaku Bupati Kuantan Singingi.

Kemudian pada Senin (18/10) pukul 11.00 WIB, tim KPK mendapatkan informasi Sudarso bersama Paino diduga membawa uang untuk diserahkan kepada Bupati Andi Putra.
Uang itu, diserahkan keduanya di rumah pribadi Bupati Andi Putra. Namun, setelah 15 menit kemudian Sudarso dan Paino keluar dari rumah pribadi Andi Putra.

“Setelah itu beberapa saat kemudian tim KPK segera mengamankan SDR (Sudarso), PN (Paino), YG dan Juang di Kuansing,” katanya.

Tim KPK pun memastikan telah ada penyerahan uang kepada Bupati Andi Putra. Selanjutnya, tim KPK ingin menangkap Bupati Andi Putra. Namun, ketika itu tak menemukan Andi Putra.
Baca Juga: Suap Perizinan Kebun Sawit, KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Jadi Tersangka.

“Diperoleh Informasi AP (Andi Putra) berada di Pekanbaru sehingga tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru, namun AP tidak berada ditempat,” ucap Lili.

Mencari keberadaan Andi Putra, tim satgas KPK meminta bantuan keluarga sang Bupati untuk bekerjasama.
“Tim KPK meminta pihak keluarga AP (Andi Putra) untuk menghubungi AP agar kooperatif datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau,” kata Lili.

Tim Satgas KPK sempat menunggu Andi Putra di Polda Riau hingga yang bersangkutan menyerahkan diri. Setelah datang yang bersangkutan langsung diperiksa intensif.

“Setelah itu sekitar pukul 22.45 Wib, (Bupati Andi Putra), HK, AM dan DI mendatangi Polda Riau dan selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud,” ucap Lili. Sumber suara.co

Kunjungi Stand Kepulauan Meranti, Mendagri : Saya Mau Konsumsi Beras Sagu

Jakarta(SegmenNews.com)– Ternyata kemasyuran produk sagu Kepulauan Meranti telah sampai kemana-mana. Salah satunya ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi stand produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Kepulauan Meranti di Apkasi Expo 2021, Rabu (20/10/2021).

Tito mengatakan bahwa sagu produksi kabupaten paling bungsu di Riau itu, terbaik di Indonesia. Dengan ragam produk turunan yang cukup banyak.

“Sagu Meranti ini sagu terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tito juga menyampaikan bahwa sagu merupakan produk pangan nasional yang sehat dibandingkan beras biasa.

“Saya memang lagi mencari beras sagu ini. Saya mau coba konsumsi,” kata mantan Kapolri itu.

Mendengar pernyataan dari Mendagri tersebut, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, Syahril, S.E, M.Sc langsung menyerahkan sejumlah produk UMKM Kepulauan Meranti. Diantaranya, beras sagu analog, mi sagu dan kopi luwak liberika Meranti.

“Kita menyambut baik dan merasa bangga atas kunjungan Mendagri ke stand kita. Apalagi beliau sudah mengenal sagu Meranti sebagai terbaik di Indonesia,” sebut Syahril.

Dalam expo yang dilaksanakan di Jakarta Convention Centre (JCC) itu, stand Kabupaten Kepulauan Meranti menyediakan berbagai produk pangan. Diantaranya, beras sagu, mi sagu, kopi liberika, cookies sagu, kue bangkit sagu, kue semprong sagu dan cendol sagu.
Sedangkan untuk produk sandang, ada tanjak dan kain songket.

Pada pameran tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kepulauan Meranti mengikutsertakan salah satu pelaku UMKM atas nama Praptini yang berhasil mengemas mi sagu dalam kemasan siap saji yang telah dilengkapi dengan bumbu. (rilis)

Makin Turun, Pasien Covid-19 yang Dirawat dan Isolasi Mandiri Tinggal 167 Orang

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 167 pasien Covid-19 masih menjalani perawatan medis, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri (isoman). Sehingga, kasus konfirmasi positif sejak awal pandemi mencapai 51.948 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru Dokter Arnaldo Eka Putra di Gedung DPRD, Senin (18/10), memaparkan data jumlah kasus Covid-19 per 16 Oktober. Rinciannya, kasus konfirmasi positif 51.948 orang sejak awal pandemi pada Maret 2020 lalu.

Pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 50.565 orang. Pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 1.216 orang.

“Kasus aktif sebanyak 167 orang,” ujarnya.

Rinciannya, sebanyak 120 orang isolasi mandiri. Pasien yang menjalani isolasi mandiri dirawat di 47 orang di fasilitas.

“Pasien Covid-19 yang memilih dirawat di rumah sendiri sebanyak 137 orang. Sementara itu, sebanyak 34 orang dirawat di rumah sakit,” jelas Dokter Naldo.(Kominfo1/PKU)

Dihadiri Bupati HM Adil, Masyarakat Antusias Ikuti Kegiatan Maulid Nabi di Desa Lukit

Lukit(SegmenNews.com)– Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH bersama Istri Hj. Rinarni berserta rombongan bersandar di Pelabuhan Desa Lukit Kecamatan Merbau. Kedatangan beliau beserta rombongan ke Desa Lukit guna menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Ruhama, Rabu (20/10)

Walaupun kondisi pagi ini diguyur hujan lebat, namun jemaah dan masyarakat Desa Lukit begitu antusias, dilihat dengan banyak jemaah yang hadir.

Dalam Kesempatan ini Bupati H. Muhammad Adil, SH melakukan interaksi langsung dengan jemaah dan masyarakat setempat, beliau menjelaskan terkait Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati seperti beasiswa untuk anak Meranti, pengobatan gratis, dan pembuatan administrasi (KTP, KK, KIA, Akta Lahir, Akta Kematian dan lainnya) satu hari siap.

Bupati Juga berharap Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Lukit dapat berjalan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini Bupati juga memberikan bantuan kepada pengurus mesjid.***(DM)

Tahun 2021 Polda Riau Tangani 20 Kasus Karhutla

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Selama kurun waktu tahun 2021 atau sejak Januari – Oktober, Kepolisian Daerah Riau sudah menangani 20 kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. 20 kasus Karhutla tersebut melibatkan perorangan.

Direktur reserse kriminal khusus Polda Riau Kombes Pol Ferry Irawan mengatakan, saat ini pihaknya terus fokus untuk mengatasi kasus kejahatan lingkungan salah satunya yakni menyangkut Karhutla.

“Hingga saat ini Polda Riau sudah menangani 20 kasus karhutla, semua nya perorangan,” kata Kombes Ferry saat menjadi pemateri pada kegiatan pertemuan daerah lingkungan hidup ke IV Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, Selasa (19/10/21).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan bahwa melalui aplikasi dasboard Lancang Kuning telah mendeteksi 6 ribu kejadian Karhutla, namun setelah diverifikasi hanya 3 ribu yang betul-betul Karhutla.

“Aplikasi ini juga sangat membantu dalam penangangan Karhutla. Terkait kejahatan lingkungan, kami siap bekerjasama dengan semua pihak, apapun informasi yang diberikan, selama bisa dilalukan penindakan hukum, akan dilaksanakan,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar juga memberikan sambutan dalam bentuk video taping. Saat itu, Gubri Syamsuar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen melakukan perbaikan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini seiring upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat.

“Pemprov Riau berkomitmen melakukan perbaikan SDA di Provinsi Riau,” ucapnya.

Gubri mengungkapkan, pihaknya berapresiasi adanya pertemuan lingkungan hidup WALHI Riau. Ia menyampaikan, Pemprov Riau siap bekerja sama dengan seluruh pihak sebagai mitra pembangunan yang memiliki komitmen yang sama. Agar pengelolaan dan distribusi manfaat SDA di Provinsi Riau semakin baik dan lebih memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Riau.***(mc)

Gubernur Riau Cek Perbaikan Jalan Raya Petapahan Kampar

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau, H Syamsuar bersama Wakil Gubernur, H Edy Natar Nasution, meninjau perbaikan Jalan Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Gubernur Riau mengatakan, jika perbaikan jalan tersebut harus dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku, sehingga hasilnya bisa maksimal untuk masyarakat yang melintas.

“Saya minta ini dikerjakan dengan baik. Jangan sampai nanti hasilnya tidak maksimal,” ujar Syamsuar, ketika melakukan peninjauan, Rabu (20/10/2021).

Gubernur meminta kepada pelaksana kegiatan agar menugaskan petugas jaga, untuk mengatur lalulintas kendaraan yang melintas. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan.

“Siapkan petugas jaga setiap saat, untuk mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” tegas Syamsuar.

Perbaikan 1,1 Km Jalan Raya Petapahan dilaksanakan menggunakan APBD provinsi Riau. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKPP) provinsi Riau. ***(MC)

PLN Dukung Program Container Farming Pertama di Ibu Kota

Jakarta(SeenNews.com)- PT PLN terus mendorong inovasi dalam meningkatkan produktifitas pertanian. PLN melalui PLN Peduli berikan Bantuan _Container Farming_ dan _Grow Light LED_ Buah Naga untuk Kelompok Tani Rumpaka yang mengelola pertanian perkotaan di Agroeduwisata Ragunan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ririn Rachmawardini menyampaikan bahwa program _Container Farming_ dan Agro _Electrifying_ di Agroeduwisata Ragunan memenuhi beberapa aspek dalam _Sustainibility Developement Goals_ (SDGs) antara lain ketahanan pangan, edukasi, inovasi dan infrastruktur, kota dan komunitas beekelanjutan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

“Sejak bulan Juni, PLN Peduli memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Tani Rumpaka untuk mengoptimalkan metode _container farming_ dan agro _electrifying_ dengan tujuan agar lebih produktif,” ungkap Ririn.

Ibrahim Ajie, tim pendamping Kelompok Tani Rumpaka menjelaskan metode _container farming_ merupakan metode baru dalam bercocok tanam. Mengedepankan aspek inovasi teknologi dan meningkatkan kualitas sayuran menjadi metode ini sebagai solusi pertanian di tengah perkotaan.

Ajie menjelaskan metode ini membuat sayuran hidroponik lebih cepat panen karena mendapat lingkungan yang terkontrol pencahayaan dan suhunya selama 24 jam penuh.

“Jadi bedanya, di luar sama _container._ Pertama lebih steril dan higienis. Karena mereka kan tertutup rapat minim kontaminasi. Kalau di luar kan ada faktor suhu dan kontain baik hama dan penyakit. Jadi bener bener melalui _container farming_ membangun ruang menanam yang steril dan bersih,” ujar Ajie.

Ajie menjelaskan untuk bisa menjalankan metode pertanian ini memang sangat bergantung pada listrik. Sebab, untuk bisa merekayasa _enviroment_ seperti cahaya, kelembapan suhu serta pompa air untuk sirkulasi air hidroponik semua bergantung pada listrik.

Kontainer berisi rak-rak hidroponik yang dilengkapi dengan lampu _Grow Light LED_ sebagai pengatur cahaya dan sinar UV. Selain itu dipasang _air conditioner_ (AC) untuk mengatur suhu dan kelembapan yang sesuai dengan jenis tanamannya.

“Untuk satu _project container farming_ butuh Lampu LED 10 watt. Kita pakai 240 lampu. Selain itu untuk kebutuhan listrik _blower,_ sekitar 4.000 VA. Untuk AC 1.000 VA. Jadi total 5.500 VA,” ujar Ajie.

Pada udara terbuka, sayuran hidroponik seperti pokcoy mempunyai masa tanam 30-45 hari hingga panen. Sedangkan di dalam kontainer, waktu tanam bisa dipangkas hanya 25-30 hari.

“Keunggulan metode ini selain kecepatan masa tanam yaitu tanaman lebih steril bebas hama serangga serta binatang lainnya yang memakan tumbuhan,” ujarnya.

Tanaman ditanam menggunakan rak hidroponik bersusun sehingga pada luas lahan yang sama akan mendapat hasil yang lebih banyak dibanding menanam langsung di tanah. Dalam menanam, masyarakat tidak bergantung lagi pada musim karena berada di ruangan tertutup yang cahaya dan suhunya terkontrol. Sehingga masyarakat juga bisa menanam berbagai jenis tanaman dari dataran tinggi yang bersuhu dingin.

PLN Peduli dan Kelompok Tani Rumpaka berkolaborasi dalam menginisiasi _Container Farming_ di Agroeduwisata Ragunan dan menjadi yang pertama di Ibukota Jakarta. Tujuannya, sebagai sarana edukasi masyarakat tentang pertanian berbasis ruangan, terutama kota besar seperti Jakarta yang lahannya mulai terbatas.

Selain _container farming,_ di Agroeduwisata Ragunan juga dikenalkan Agro Electrifying dengan memanfaatkan Lampu Sinar UV atau _Grow Light LED_ dalam bercocok tanam Buah Naga. Sinar UV yang diperoleh selama 24 jam dari lampu membuat Buah Naga cepat panen.

Suharini Eliawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan perwujudan program Jakarta _City of Collaboration,_ dan tentunya harapannya kerjasama ini dapat berkelanjutan.

“Ini adalah hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP dengan PLN Peduli. Sebagaimana kita ketahui Jakarta adalah kota Kolaborasi. Ini hasilnya,” ujar Suharini.

Dukungan dari PLN Peduli ini juga mendapatkan apresiasi dan rasa terima kasih dari Hj. Yayat Sumiati selaku Ketua Kelompok Tani Rumpaka.

“Terima kasih kepada PLN Peduli yang telah memberikan (dukungan) program untuk _container farming_ dan agro electrifying,” ungkap Yayat.

_Container Farming_ di Agroeduwisata Ragunan telah diresmikan menjadi wahana edukasi oleh PLN dan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada 8 Oktober lalu. Masyarakat bisa langsung datang, melihat, serta belajar tentang bagaimana listrik menjadikan pertanian lebih modern dan cepat panen.

Agroeduwisata Ragunan sendiri merupakan kawasan hijau yang diinisiasi Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diresmikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin, sebagai sarana produksi, edukasi, inovasi teknologi, inkubasi bisnis, konservasi lingkungan hingga kawasan wisata yang berada di kota metropolitan, DKI Jakarta.

Dengan adanya kolaborasi dari PLN Peduli dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas KPKP dapat memberikan nilai lebih dan manfaat edukasi bagi berbagai pihak. Sehingga bisa meningkatkan ketahanan pangan untuk warga Jakarta dan sekitarnya.***(rls)

Dorong Industri Dalam Negeri, Realisasi TKDN PLN di Proyek Kelistrikan Capai Rp 35,32 Triliun

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) terus berkomitmen untuk meningkatkan porsi industri lokal berperan bersama dalam memberikan pasokan listrik yang andal bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut juga dilakukan guna turut memberikan dampak positif pada kebangkitan ekonomi nasional.

Langkah ini dibuktikan dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PLN hingga kuartal III 2021 mencapai 47,31 persen atau setara Rp 35,32 triliun yang diserap oleh industri dalam negeri, dari total realisasi sebesar Rp 74,65 triliun.

“PLN terus meningkatkan pemakaian produk dalam negeri di berbagai proyek kelistrikan demi memacu pertumbuhan industri dan perekonomian  nasional,” terang Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Agung Murdifi.

Agung merinci capaian TKDN ini paling banyak diserap untuk pembangunan transmisi. Nilai TKDN pada sektor ini mencapai 74,2 persen. Realisasi TKDN yang digelontorkan PLN sebesar Rp 13,72 triliun. Sedangkan untuk pembangunan distribusi nilai TKDN mencapai 66,4 persen dengan realisasi sebesar Rp 4,52 triliun.

Untuk gardu induk nilai TKDN mencapai 50,2 persen dan untuk pembangkit mencapai 29,4 persen. Realisasi TKDN untuk pembangunan gardu induk sebesar Rp 6,19 triliun dan untuk pembangkit sebesar Rp 10,89 triliun.

Saat ini, lanjut Agung, seluruh pekerjaan dan material distribusi telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam negeri. Untuk pekerjaan transmisi dan gardu induk sudah sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dalam negeri.

“Sementara dalam pekerjaan infrastruktur Pembangkit, tantangan masih cukup besar dan baru sebagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dalam negeri,” ujar Agung.

Agung menjelaskan PLN dari tahun 2018 terus meningkatkan nilai TKDN. Langkah ini dilakukan PLN selain untuk mendorong perekonomian lokal juga untuk meningkatkan efisiensi.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan TKDN untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Kami mentargetkan PLN bisa mencapai nilai TKDN sampai 60 persen di 2025 mendatang,” ujar Agung.

Beberapa langkah dilakukan PLN untuk mencapai target ini. Pertama, sinergi baik antara sesama BUMN dan pemerintah. Juga melakukan kolaborasi dengan industri lokal. Perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak juga menjadi kunci sukses dalam mencapai target TKDN ini.

“Kami melibatkan seluruh stakeholder dalam bersinergi meningkatkan TKDN ini. Mulai dari sesama BUMN, Surveyor, Industri manufaktur, Perbankan, Asosiasi dan swasta nasional serta BPPT,” ujar Agung.

Langkah transformasi digital yang dilakukan PLN juga diterapkan pada e-procurement. PLN juga sedang menyiapkan digital dashboard yang memuat e-TKDN PLN. Dari platform digital ini untuk memudahkan pengelolaan pengadaan dan mendorong industri lokal untuk berpartisipasi memenuhi  kebutuhan PLN dan bekerjasama untuk mencapai pasokan listrik yang andal.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk mendorong perekonomian nasional, PLN pun terus berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga melibatkan industri domestik dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.

Saat ini, PLN tengah bekerjasama dengan BPPT untuk memetakan kemampuan dan kapabilitas industri nasional untuk menetapkan Peta Jalan Peningkatan TKDN dalam industri ketenagalistrikan nasional.

“Kami berharap PLN dapat membantu industri dalam negeri untuk terus bertahan untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional terutama dalam masa pandemi Covid-19. PLN terus bergerak maju dan tetap optimistis dalam situasi saat ini,” terang Agung.***(rls)

Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara Baran Melintang Ditahan

Meranti(SegmenNews.com)- Polres Kepulauan Meranti melakukan ekspos kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa (Kades) Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau. Konferensi Pers dilaksanakan di Mapolres Kepulauan Meranti, Selasa (19/10/2021) siang.

Konferensi pers dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH didampingi Wakapolres, Kompol Robet Arizal S.Sos, Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Prihadi Tri Saputra SH MH dan Kasubbag Humas AKP Marianto Efendi.

Kapolres menjelaskan, bahwa mantan Kades Baran Melintang berinisial PK (35) ditangkap bersama bendahara desa berinisial SU (28) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa yang mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta. Adanya dugaan korupsi itu berdasarkan informasi dan laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa tahun 2018 dengan total Rp1,597.769.000

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, ditemukan adanya pembuatan nota pertanggung jawaban keuangan bodong uang dibuat oleh bendahara berdasarkan perintah kepala desa dengan menggunakan cap penyedia yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan penyedia yang nilainya disesuaikan dengan APBDesa tahun 2018. Dimana ada sejumlah modus yang dilakukan diantaranya belanja fiktif, Mark Up pembelian sejumlah barang dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kita dapati bahwa pembuatan nota pertanggungjawaban di dalam dokumen surat pertanggungjawaban keuangan nya penggunaan dan jasa tersebut adanya modus, diantaranya belanja fiktif fotocopy, upah pelaksana kegiatan di desa yang tidak dibayarkan, pemahalan harga pembelian infocus, laptop, printer, ambulans laut dan pembangunan sarana air bersih dan lain-lain. Selain itu tidak sesuainya spesifikasi barang berupa belanja operasional kantor, pembuatan peta desa dan pemahaman harga terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Sungai anak Baran,” ungkap AKBP Andi Yul.

Dikatakan kapolres, dalam proses penyidikan Tersangka PK mengundurkan diri dari jabatanya sebagai kepala desa dan terhadap adanya penyalahgunaan anggaran desa ini, pihak Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti sudah melakukan audit dan ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp208,405,636, namun yang bersangkutan dalam hal ini kepala desa dan bendahara tidak melakukan tindak lanjut yang direkomendasikan.

“Tersangka PK saat proses penyidikan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa dan Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam hal pengembalian kerugian negara tidak dilakukan oleh yang bersangkutan selama 60 hari kerja terhitung sejak laporan hasil audit diterima sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 penyidik menerbitkan laporan polisi untuk dilakukan proses penyidikan,” ujarnya.

Selanjutnya dalam proses penyidikan, dilakukan Asset Recovery terhadap tersangka, dimana uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan sehari-hari dan dibelikan tanah pada tahun 2019 seluas 17250 M² yang berlokasi di Dusun 1 Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau.

“Terhadap lahan yang dibeli tersangka sudah kita lakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, dan sudah ada penetapan sita dari Pengadilan Negeri,” ungkapnya.

Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana DDS tahun 2018, satu rangkap SPJ sumber dana Bankeu 2018, satu rangkap proposal kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap proposal sumber DDS tahun 2018, satu rangkap proposal sumber Bankeu tahun 2018 dan 12 cap penyedia bodong.

Adapun pasal yang disangkakan pada kedua tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman adalah minimal paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana penjara paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna pelaksanaan tahap II dalam hal ini penyerahan tersangka dan barang bukti.

Terhadap kasus ini, AKBP Andi Yul mengingatkan kepada kepala desa yang lainnya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berakibat kepada persoalan hukum.

“Terhadap kasus ini jadikan pelajaran dan cerminan bagi kepala desa yang lain agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi persoalan hukum,” ingat AKBP Andi Yul.***(dm)

Soal Normalisasi Sungai Pinang, Ketua Kelompok Nelayan Sebut Tak Ada Dampaknya

Pelalawan(SegmenNews.com)- Pasca normalisasi Sungai Pinang yang tak kunjung tetlrealisasi oleh perusahaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) Pelalawan, Eko Novitra, memanggil semua pihak diantaranya Kepala Desa Sungai Ara, masyarakat Sungai Ara dan Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan (GP3) Joe Kampe, di rumah dinas Bupati Pelalawan, Selasa (19/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Bupati Pelalawan Zukri menengahi bahwa persoalan ini telah sampai ke Pemkab Pelalawan. Seharusnya Dinas LHK harus mendudukkan semuanya, baik itu perusahaan yakni PT. SAU, masyarakat Sungai Ara dan Ketua GP3 serta pihak Kepala Desa. Sehingga dengan begitu, persoalan itu akan mudah diselesaikan.

Usai itu, Dinas LHK membawa masyarakat Sungai Ara ke kantornya, Selasa (19/10/2021). Kadis LHK Eko menyarankan bahwa sebaiknya pihak perusahaan mengurus legalitas perizinan terlebih dahulu kegiatan di daerah tersebut ke dinas LHK pelalawan agar pekerjaan di sana berjalan dengan lancar.

“Perizinan di sini apa yang dilakukan oleh perusahaan atas kegiatannya di desa tersebut, pembersihan sungai, normalisasi sungai atau apa nih. Jadi mereka harus melakukan permohonan baru nanti kami akan keluarkan izinnya,” katanya.

“Perusahaan seharusnya melaporkan semua. Misalkan, akan melakukan kegiatan pembersihan sungai, pembuangan sampahnya di sini dan memakai alat apa. Itu harus dilaporkan agar tak menimbulkan kejadian seperti ini di belakang hari,” katanya.

Menurutnya, setiap kegiatan lingkungan pasti akan selalu menimbulkan dampak. Tapi dampak itu pasti harus diminimalisir sejauh mungkin. Nanti dalam surat SSPL akan diberitahukan sampai sejauhmana dampak yang ditimbulkan perusahaan akibat kegiatan lingkungan tersebut.

Terpisah, Kades Sungai Ara, Hariono, dikonfirmasi soal ini, Selasa (19/10/2021) mengatakan bahwa nampaknya ada oknum yang mencoba menahan alat berat milik perusahaan yang akan membersihkan kanal tersebut.

“Tapikan ini atas permohonan dari Desa seizin pemilik-pemilik lahan. Pemilik lahan tidak ada persoalan bahkan merasa terbantu atas pencucian lahan, juga menghindari kebakaran hutan karena tahun 2020 pernah kejadian karhutla di Sungai Pinang, dan kita membantu pihak perusahaan untuk mencuci kanal,” ujarnya.

Lanjutnya, setelah pencucian sungai itu maka secara otomatis debit air pun akan berjalan lancar. Sehingga hal itu diharapkan akan mampu berkembang biak ikan di sana. Kalau penutupan sungai itukan hanya penyeberangan alat saja, tidak ada penutupan atau pelebaran sungai, ikuti aliran sungai saja.

“Mana aliran sungainya, itu yang diikuti, yang dicuci. Jadi tak ada dibuat sungai baru lah, tak ada seperti itu. Jadi bagaimana kami mau membukanya kalau alatnya ditahan oleh oknum,” katanya.

Untuk alat perusahaan sendiri masyarakat tak terima karena ulah oknum sementara pemilik lahan ingin dipekerjakan secepatnya karena ini berdasarkan permintaan bersama atau Desa, karena karhutla inikan sangat berbahaya.

Menurutnya, persoalan polemik antara masyarakat itu merupakan hal biasa. Tapi kalau inikan sifatnya urgent karena musim kemarau karena kalau musim penghujan tidak akan bisa lagi, makanya Desa menjaga cepat. Dari Dinas LHK sendiri akan ditindaklanjuti cepat karena hakekatnya Dinas LHK telah memanggil semua pihak yang terkait dalam persoalan ini.

“Untuk tindakan selanjutnya, masyarakat berharap pekerjaannya cepat dilaksanakan kembali agar akses masuk ke kanal mereka bisa masuk dan mengolah lahan mereka kembali,” katanya.

Ketua Kelompok Nelayan Desa Sungai Ara, Abdullah, pada saat yang sama menyatakan hal yang lebih kurang sama bahwa apa yang dilakukan perusahaan selain mampu antisipasi karhutla juga memperlancar debit air.

“Dan sekarang mereka katanya melapor terdampak, padahal sebenarnya kami tidak terdampak. Jadi dalam laporan mereka kan, ratusan nelayan terdampak mata pencahariannya sementara kami tidak ada apa-apa. Jadi mereka melapor itu membawa nama kami sebagai nelayan, di situ yang kami tidak terima. Padahal di Desa Sungai Ara itu ada enam (6) kelompok dan saya sebagai salah satu ketua kelompoknya. Ini bukan masalah untuk memperlancar usaha kami tapi pengaduan orang itu ratusan nelayan terancam gitu sementara kami tidak mengatakan terancam. Jadi kenapa mereka tidak naik karena semua mewakilkan ke saya semua enam kelompok itu. Saya bilang ke mereka semua, apa benar kalian terdampak? Kalau benar memang terdampak, mari kita sama-sama berjuang. Tapi nyatanya mereka bilang tak ada yang terdampak. Jadi dijual nama nelayan itu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ketua Gerakan Peduli Pemuda Pelalawan (GP3) Pelalawan, Joe Kampe, mengatakan terkait kanal ada beberapa tuntutan pihaknya ke perusahaan soal sagu hati. Namun pihaknya dari GP3 akan mengawal terhadap lingkungan dan perusahaan juga wajib memenuhi izin-izin itu.

“Kita meminta perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dan meminta bantuan bibit perusahaan untuk memulihkan kondisi Sungai Pinang,” tukasnya. (Jr)