Beranda blog Halaman 93

PLN dan Lemhannas RI Perkuat Sinergi Antarlembaga

PLN dan Lemhannas RI Perkuat Sinergi Antarlembaga

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi strategis lintas lembaga dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PLN menjajaki peluang kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dalam rangka menyelaraskan kebijakan energi dengan arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily menyambut positif sinergi yang terbangun antara Lemhannas RI dan PLN. Ia menilai kolaborasi ini sangat penting untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan relevan dalam mendukung perumusan kebijakan strategis nasional khususnya di sektor energi.

“Kami sangat senang kalau kita bisa terus berkolaborasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi Lemhannas untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Dirut PLN dan seluruh jajaran,” ujar Ace saat menerima audiensi jajaran PLN di Jakarta, Kamis (22/5).

Ace menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya terkait pemetaan dan ketersediaan listrik sebagai penopang percepatan pembangunan industri.

Menurut Ace, visi ketahanan energi, terutama pengembangan energi baru dan terbarukan, membutuhkan banyak diskusi dan analisis yang mendalam. Hal ini sejalan dengan tugas Lemhannas dalam membaca dan menginterpretasikan realitas geopolitik global.

“Tentu Lemhannas sekarang ini salah satu kajiannya tentang ketahanan energi. Kami sekarang terus meng-_update_ terkait pemetaan energi terutama ketersediaan listrik supaya bisa terlaksana percepatan industri dan lain-lain,” tambah Ace.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa sinergi strategis dengan Lemhannas RI merupakan wujud komitmen perseroan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, yang menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa.

“PLN siap bekerja sama dengan Lemhannas RI untuk memperkuat basis data dan analisis strategis, guna mendukung perumusan kebijakan Presiden dalam sektor energi yang semakin kompleks dan dinamis,” ujar Darmawan.

Darmawan menegaskan kesiapan PLN untuk berkontribusi aktif dalam memperkaya kajian Lemhannas melalui dukungan data kelistrikan yang komprehensif. Dirinya juga mengusulkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara PLN dan Lemhannas RI sebagai langkah konkret untuk memperluas cakupan kerja sama. MoU ini diharapkan tidak hanya mencakup aspek data dan kajian, tetapi juga program penguatan wawasan kebangsaan bagi insan PLN.

“MoU antara PLN dan Lemhannas akan menjadi landasan penting untuk memperkuat sinergi, memastikan kelancaran kolaborasi, dan memaksimalkan manfaat bagi percepatan transisi serta ketahanan energi nasional,” tutup Darmawan.***(rl)

Suhu di Arafah Diprediksi 50 Derajat

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Cuaca ekstrem dengan suhu diperkirakan mencapai 50 Derajat Celcius menjadi tantangan utama bagi jemaah haji saat wukuf di Arafah. Demi keselamatan dan kesehatan jemaah, Kementerian Agama mengimbau agar mereka tidak keluar dari tenda selama menjalani ritual puncak ibadah haji tersebut.

Imbauan penting ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, setelah meninjau kesiapan fasilitas layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada Senin (26/5/2025). Kondisi panas ekstrem ini menjadi perhatian serius bagi otoritas penyelenggara haji.

“Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arab berpesan, bahwa pada saat puncak haji nanti panasnya masih tinggi, dan bahkan lebih tinggi dari pada hari ini,” urai Hilman Latief, dikutip dari laman Kemenag RI.

Ia menambahkan, “Karena itu, jemaah diminta tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan khusus, karena memang kita harapkan jemaah bisa terhindar dari heatstroke, serangan panas, itu berbahaya,” sebutnya.

Selama wukuf di Arafah, jemaah akan mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan mereka di tengah cuaca panas. Hilman Latief menjelaskan bahwa setiap tenda telah dilengkapi dengan kasur, bantal, selimut, dan AC atau pendingin ruangan.

Dengan fasilitas ini, diharapkan jemaah dapat berdiam diri di tenda sambil fokus berdoa, berzikir, atau membaca Alquran. Kemudian, menjelang pelaksanaan Armuzna, jemaah haji juga diminta untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik.

Hilman secara khusus menekankan pentingnya kesabaran dan menjaga kondisi tubuh, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Mereka diimbau untuk melakukan ibadah dengan aktivitas minimalis gerak, seperti berdoa di hotel, namun tetap mendapatkan pahala berlipat ganda. Ini bertujuan menghindari kelelahan yang bisa berakibat fatal.

Pihak penyelenggara haji juga akan menyediakan informasi detail mengenai jadwal melempar jumrah. Langkah ini diambil untuk memastikan jemaah merasa aman dan nyaman selama menjalani rangkaian ibadah yang padat.

“Tentu saja ada berbagai modifikasi diupayakan demi keamanan dan keselamatan jemaah,” pungkas Hilman, menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi lapangan.

Penting untuk diketahui bahwa wukuf di Arafah akan berlangsung pada 9 Dzulhijjah 1446 H, yang diperkirakan jatuh pada 5 Juni 2025. Setelah wukuf, rangkaian ibadah akan dilanjutkan dengan mabit (bermalam) di Muzdalifah, mabit di Mina, dan kemudian melempar jumrah.

Kesiapan fasilitas dan imbauan ketat dari pemerintah ini merupakan upaya maksimal untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh jemaah haji Indonesia di tengah tantangan cuaca ekstrem di Tanah Suci.***(mr)

Riau Hari Ini Diperkirakan Hujan Ringan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau merilis prakiraan cuaca dan informasi titik panas (hotspot) untuk wilayah Riau pada Selasa, 27 Mei 2025. Cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan akan didominasi oleh kondisi udara kabur hingga berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa kabupaten dan kota sepanjang hari.

Forecaster On Duty BMKG Riau, Bella R. Adelia, menjelaskan bahwa pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.

“Kondisi udara pada pagi hari akan cenderung kabur hingga berawan. Potensi hujan ringan masih terjadi di wilayah pesisir seperti Meranti dan Bengkalis,” ujarnya.

Pada siang hingga sore hari, cuaca cerah berawan hingga berawan diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah, dengan potensi hujan ringan di beberapa titik seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Memasuki malam hari, hujan ringan masih mungkin turun di wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kampar. Sementara pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Dumai.

Meski terjadi hujan di sejumlah wilayah, BMKG menyatakan bahwa hari ini tidak ada peringatan dini terhadap cuaca ekstrem.

Suhu udara di Riau diperkirakan berkisar antara 23,0 hingga 35,0 derajat Celsius, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi antara 55 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah barat menuju utara dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

“Untuk prakiraan gelombang laut, BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan Riau berada pada kategori rendah, antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun, masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Dumai dan Bengkalis, diimbau tetap waspada karena gelombang berpeluang meningkat hingga 2,5 meter,” imbaunya.

Sementara itu, sebanyak 66 titik panas terpantau di wilayah Sumatera berdasarkan pembaruan data hingga pukul 23.00 WIB. Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah hotspot terbanyak dengan 25 titik, disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 15 titik, dan Provinsi Riau sebanyak 13 titik. Sementara itu, Provinsi Jambi mencatat 6 titik, Bengkulu 5 titik, serta Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 1 titik.

“Di Provinsi Riau, 13 titik panas tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak sebanyak 4 titik, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan masing-masing 2 titik. Sedangkan Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Dumai masing-masing mencatatkan 1 titik panas,” jelasnya.

Data ini menunjukkan perlunya kewaspadaan dari seluruh pihak, khususnya di daerah-daerah yang terdeteksi hotspot, guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kualitas udara serta aktivitas masyarakat.***(mr)

Wabup Bengkalis Bagus Santoso Ikut Rakor Pengendali Inflasi secara Zoom bersama Mendagri

Bengkalis(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara zoom meeting, Senin 26 Mei 2025, di ruang rapat Hang Jebat kantor Bupati Bengkalis.

Rakor ini merupakan kegiatan rutinitas setiap minggunya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama seluruh Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan serta memberikan informasi mengenai inflasi didaerahnya masing-masing.

Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan sesuai arahan Staf Ahli Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas dan Satgas serta pihak-pihak terkait agar melaporkan data-data perkembangan inflasi setiap minggunya.

Kepala Bappenas Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Ir Rachmat Pambudy pada paparannya mengatakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2017 mengatur tentang tugas dan fungsi Bappenas. Bappenas memiliki tugas utama dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana kerja pembangunan nasional (RKPN), dan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan.

Selanjutnya Rachmat Pambudy, menyampaikan perkembangan inflasi Nasional per April 2025 untuk inflasi dari tahun ke tahun rincian inflasi secara umum seperti makanan, minuman dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Lebih lanjut, Rachmat Pambudy juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (y-o-y) pada triwulan I 2025 adalah 4,87% , sedangkan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan untuk tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 8%.

Ada beberapa Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Maluku Utara 34% dan Papua utara sedangkan Papua tengah -25,53%  merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dan Nusa Tenggara Barat (NTB)  -1,47% masih dalam pengawasan karena belum ada kepastian mengenai pertumbuhan ekonominya, lanjut Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS)  Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa  Pudji Ismartini, menyampaikan perkembangan inflasi empat bulan pertama 2025, untuk inflasi (y-o-y) tahun 2025 sebesar 1,56%, lebih rendah dari tahun 2022 akan tetapi lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024.

Kemudian, dikatakan Pudji, ada 5 Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yaitu Papua tengah, Papua, Maluku dan Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, untuk bahan pokok yang menjadi penyumbang utamanya adalah bawang merah, cabe rawit dan cabe merah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Wakil Bupati H. Bagus Santoso mengatakan akan selalu dan terus memantu serta berkomitmen dalam mengendalikan dan menstabilkan inflasi didaerah Kabupaten Bengkalis sehingga pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat akan terpenuhi.

“Terima kasih kepada Tim Andil Inflasi dan BPS Bengkalis serta pihak-pihak terkait yang sudah bekerja keras memantau inflasi, sehingga pasokan bahan pokok masyarakat terpenuhi” tutup Bagus Santoso.

Ikut juga mendampingi Wakil Bupati Bengkalis, Kabag Ekonomi Setda Bengkalis H. Khairi Fahrizal, Jabfung Bagian Ekonomi Syamsir, Perwakilan Dandim 0303 Bengkalis, Pejabat Koordinator, Pengawas dan Fungsional lingkup Kabupaten Bengkalis.***(inf)

Bengkalis Raih WTP ke-12 Kali Berturut-turut

Bengkalis(SegmenNews.com)- Dengan torehan prestasi yang membanggakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali membuktikan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2024, Bengkalis berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.

Bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Riau, Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kepala BPK Perwakilan Riau Widhi Widayat Senin, 26 Mei 2025.

Menanggapi capaian ini, Bupati Kasmarni menyatakan WTP ke-12 kali berturut-turut merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik.

“Penghargaan ini bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bengkalis semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang baik di Provinsi Riau. Bupati Kasmarni juga menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.

Melihat ke depan, Bupati Kasmarni berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bengkalis di masa yang akan datang,” tambahnya.

Dengan demikian, Bengkalis diharapkan dapat terus maju dan berkembang menjadi daerah yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera berkelanjutan serta unggul di Indonesia.

Hadir pada kegiatan tersebut Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra, Inspektur Bengkalis Radius Akima, Kepala BPKAD Aready, Kaban Bapenda Syahruddin, Sekwan DPRD Bengkalis Rafiardhi Ikhsan, Sekretaris Inspektorat Dedi Kurniawan, Sekretaris BPKAD Firdaus.***(inf)

Ketua DPRD Pekanbaru Bersama Pemko Terima LHP 2024 dari BPK RI

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, ST., MH dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, T. Azwendi Fajri, SE., MM Beserta Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda M, S.Sos., M.Si menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI perwakilan Riau.

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menerima langsung LHP 2024 itu berlangsung di kantor BPK RI perwakilan Riau di Jalan Jederal Sudirman, Pekanbaru, Senin (26/5/2025).

Dari pemeriksaan LHP keuangan 2024 tersebut, Pemko Pekanbaru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Riau.

“Kita sangat tau kondisi Kota Pekanbaru yang biasanya kita mendapatkan 8 kali WTP, namun hari ini karena beberapa waktu lalu ada rangkaian-rangkaian kejadian, hari ini kita mendapatkan WDP,” ungkap Walikota Agung, usai kegiatan.

Ia mengatakan, WDP dari BPK merupakan titik awal baginya untuk dapat meningkatkan kinerja selaku kepala daerah dalam mengelola keuangan Pemko Pekanbaru.

“Kami berharap dengan WDP ini menambah semangat kami untuk mencapai prestasi-prestasi berikutnya, sehingga kita dapat predikat WTP dengan bimbingan dan arahan dari teman-teman dan seluruh tim dari BPK RI,” harapnya.

Kepada tim BKP Riau yang telah bekerja memeriksa LPH keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2024, Agung menyampaikan terima kasih.

“Kami ucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Riau khususnya kepada seluruh tim yang kemarin masuk memeriksan LHP Pemrintah Pekanbaru. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa kembali mendapatkan WTP,” harapnya.

Tampak hadir mendampingi Walikota Agung, Pj Sekdako Zulhelmi Arifin, Plh Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, Kepala Inspektorat Iwan Simatupang, Sekretaris Dewan Hambali Nanda Manurung, serta Kepala Dinas Sosial Idrus.***

Presiden Prabowo Sumbangkan 15 Ekor Sapi Kurban di Riau

Presiden Prabowo Sumbangkan 15 Ekor Sapi Kurban di Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyumbangkan 15 ekor sapi kurban untuk daerah di Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa sapi qurban Presiden untuk tahun 2025 telah resmi ditentukan.

Plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Daslina menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 15 ekor sapi telah terdata dari 12 kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

Dua kabupaten, yakni Bengkalis dan Kepulauan Meranti, masing-masing dengan dua ekor sapi. Karena sapi yang diajukan belum memenuhi berat minimal yang disyaratkan, yaitu 800 kg.

Sapi-sapi tersebut merupakan hasil ternak lokal dari para petani setempat di tiap kabupaten/kota.

Jenis sapi yang terdata di antaranya adalah sapi Simental, Brahman, Limosin, dan Peranakan Ongole.

Satu ekor sapi jenis Simental dengan bobot mencapai 950 kg sebagai sapi qurban Presiden tahun ini yang berasal dari Kabupaten Rohul.

Setiap sapi wajib mengantongi surat keterangan sehat dari dinas terkait.***(rn)

Gubri Wahid Dukung Penuh Daerah Istimewa Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid menyatakan mendukung penuh keinginan luhur masyarakat Riau untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Dia yakin bahwa DIR akan memberi kebaikan besar bagi daerah ini.

Hal tersebut diungkapkan Gubri Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (DPP DIR), Senin pagi (26/05/2025), di Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru. Hadir dalam pertemuan itu Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR yang juga Ketum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Bendahara BPP DIR Datuk M. Fadli.

Sejumlah elemen masyarakat juga terlihat hadir seperti Ketua Majelis Ulama Riau Prof Dr Ilyas Husti MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama K. H. Abdurrahman Qoharudin, Ketua Forom Pembauran Kebangsaan Auni M. Nur, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Masyrul Kasmi, Ketua Ijtihadul Mubalighin Ust Ayub Nahar, dan Ketua Muslimat NU Hj Dinawati.

“Saya sangat senang dan bahagia karena tim pekerja daerah istimewa Riau yang dibentuk LAMR sudah bergerak. Saya mendukung penuh
untuk mewujudkan daerah istimewa Riau yang dilakukan ini,” kata Gubri Wahid, didampingi Asisten I Setda Riau Zulkifli Syukur.

Saat ini, sambung Gubri Wahid, dia menunggu laporan apa saja yang sudah dilakukan tim. “Saya melihat bahwa tim perwujudan daerah istimewa Riau ini bergerak cepat,” ucap Gubri Wahid memberi penilaian.

BPP DIR, kata Datuk Seri Taufik dalam laporannya menyebutkan, sejauh ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan di antarannya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei, menggelar _Maklumat Daerah Istimewa Riau, Terima Kasih Indonesia_ , di balai adat LAMR. Ini dilanjutkan dengan doa bersama dalam acara Majelis Zikir LAMR.

Di sisi lain, BPP DIR sedang menyusun naskah akademis yang dipimpin Prof Dr Junaidi, M. Him. Selain itu, tim mulai turun ke daerah untuk sosialisasi dan menerima dukungan dari berbagai kalangan yang terus mengalir. Diharapkan, paling lambat, usulan DIR sudah dapat diajukan pada Agustus mendatang, sempena hari Jadi Riau tahun ke-68, 9 Agustus 2025.

Datuk Seri Taufik mengatakan, Riau dijadikan daerah istimewa dengan mengusung peradaban Melayu yang dirajut oleh sejarah panjang. Oleh sebab itu, lanjut Ketua MUI Ilyas Husti, daerah istimewa Riau merupakan hak dan harus diperjuangkan. Berbagai komponen masyarakat, kata Ketua FPK M. Auni, siap mendukung.

Gubernur Abdul Wahid mengatakan, agar BPP DIR tidak segan-segan menyampaikan kepadanya kalau ada kendala. Dia langsung memerintahkan Asisten Zulkifli untuk menjembatani dukungan Pemprov Riau dengan BPP DIR untuk mewujudkan daerah Riau Istimewa.

Sepekan lalu, sambung Datuk Seri Taufik, BPP DIR bertemu dengan Ketua DPRD Riau Kaderismanto. Pada pertemuan itu, Ketua DPRD Riau menyatatakan siap mendorong terwujudnya daerah istimewa Riau.

Sebagaimana diketahui, pada saat dengar pendapat dengan Komisi II DP RI, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, mengungkap 6 provinsi diusulkan dengan status istimewa. ”Ini kesempatan, Riau diusulkan menjadi daerah istimewa. Kita dikasi. Jadi, usah lengah lagi, jangan sampai lepas kesempatan ini,” kata Ketua DPRD Riau Kaderismanto menangapi usulan pemerintah pusat agar Riau menjadi daerah istimewa. ***(rl)

Konser Musik Meriahkan Rangkaian HUT Pekanbaru Tahun Ini

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Latihan Pesta Pora bakal memeriahkan momen HUT ke 241 Pekanbaru. Konser musik ini bakal menghadirkan sejumlah musisi tanah air, yakni Juicy Luicy, Bernadya dan Tulus.

Konser musik yang bakal berlangsung di Stadion Atletik Sport Centre Rumbai menjadi satu rangkaian agenda HUT Pekanbaru. Ada rencana konser musik yang bakal menghadirkan 15 ribu orang bakal berlangsung pada 25 Juli 2025.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengapresiasi hadirnya Latihan Pesta Pora dalam rangkaian HUT Kota Pekanbaru. Ia juga merasa bangga karena Kota Pekanbaru menjadi satu lokasi pre event sebelum puncak Pesta Pora.

“Tentu kita bangga karena, event ini hanya tiga digelar sebelum event puncaknya. Pekanbaru jadi satu kota itu,” paparnya.

Promotor Pesta Pora, Rizky Aulia menyebut bahawa konser ini adalah rangkaian Pre Event Pesta Pora yang diberi nama Latihan Pesta Pora dengan menghadirkan tiga line up. Latihan Pesta Pora tahun ini digelar di tiga kota seperti Solo, Pekanbaru dan Kuala Lumpur.

Ajang ini juga melibatkan pelaku industri kreatif di Kota Pekanbaru. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah lima ribu tiket terjual untuk ajang tersebut.

Pesta Pora sendiri merupakan satu festival musik tahunan yang digelar di Jakarta setiap bulan September 2025. Ajang ini menghadirkan 250 band selama tiga hari.

Pada Peserta Pora tahun 2024 silam menampilkan 287 band. Total jumlah penonton pada festival itu mencapai 110 ribu orang.***(dmf)

KPPU Ingatkan Rencana Bea Masuk Anti-Dumping Benang Filamen dari Tiongkok Beresiko Hambat Persaingan Usaha

KPPU Ingatkan Rencana Bea Masuk Anti-Dumping Benang Filamen dari Tiongkok Beresiko Hambat Persaingan Usaha

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan rekomendasi penting kepada Kementerian Perdagangan RI terkait rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor produk benang filamen sintetik tertentu dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Dalam surat resmi bertanggal 16 Mei 2025 pada Menteri Perdagangan, KPPU menekankan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan industri hilir.

Kebijakan ini bermula dari hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sejak 2023 guna menyusun kebijakan anti dumping produk benang filamen sintetik tertentu, yang menyimpulkan adanya praktik dumping oleh produk asal RRT.

Namun, setelah melakukan analisis menyeluruh melalui instrumen Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) dan pendekatan struktur-perilaku-kinerja (structure-conduct-performance) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari RRT, KPPU menyoroti beberapa hal krusial.

KPPU menilai bahwa cakupan produk dalam kebijakan anti dumping terlalu luas. Sebagian produk yang akan dikenai BMAD tidak diproduksi di dalam negeri, namun tetap tercakup dalam pengenaan bea masuk. Hal ini dikhawatirkan dapat membatasi pilihan produk bagi penggunanya.

Analisis juga menunjukkan bahwa pasar benang filamen domestik saat ini sangat terkonsentrasi. Beberapa segmen utama hanya dikuasai oleh satu atau dua pelaku usaha.

Misalnya, segmen Partially Oriented Yarn (POY) dan Spin Drawn Yarn (SDY) masing-masing hanya memiliki satu produsen aktif. Segmen Drawn Texture Yarn (DTY) warna pun hanya dipasok oleh satu pelaku usaha dengan kapasitas terbatas.

Khusus untuk segmen SDY, KPPU menemukan adanya potensi konflik kepentingan. Produsen tunggal dalam negeri ternyata masih satu grup dengan pemohon pengenaan BMAD. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya penguatan posisi dominan oleh satu pihak, bukannya menciptakan persaingan yang sehat.

KPPU juga mendeteksi indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam distribusi produk DTY warna dan SDY, yang dapat memukul pelaku usaha hilir dan memperlemah struktur pasar nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, KPPU merekomendasikan agar Kementerian Perdagangan dan KADI mengevaluasi kembali rencana kebijakan BMAD.

Perlu dilakukan klarifikasi atas definisi produk, serta analisis dampak terhadap struktur pasar dan keberlanjutan industri hilir. Di sisi lain, KPPU mendukung penuh langkah-langkah hilirisasi industri benang filamen di dalam negeri, asalkan tidak membatasi proses persaingan usaha yang sehat.***(kppu)