SegmenNews.com – Kementerian Pertahanan RI mengatakan Singapura telah membatalkan sebuah pertemuan yang rencananya akan digelar di antara petinggi militer dari kedua negara. Hal itu terkait konflik penamaan salah satu KRI baru yang menggunakan nama Usman Harun.
Dilansir dari stasiun berita Channel News Asia, Minggu (9/2/2014) mengutip pemberitaan beberapa media di tanah air yang menyebut undangan untuk para petinggi militer RI juga ditarik oleh Pemerintah Singapura. Sementara media Negeri Singa malah memberitakan Indonesia lah yang justru membatalkan untuk hadir kendati sebanyak 100 undangan telah disebar.
Semula beberapa petinggi militer RI seperti Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Ida Bagus Putu Dunia dijadwalkan akan hadir di pameran terbesar di Asia, Singapore Airshow 2014.
Rencananya acara itu akan dibuka secara resmi pada Selasa, 11 Februari 2014 hingga Sabtu, 16 Februari 2014. Menurut harian Singapura, Straits Times, dalam pameran dirgantara terbesar di Singapura itu, publik dapat melihat lebih dari 90 pesawat militer dan komersial dari 47 negara.
Pihak panitia telah menyediakan 22 paviliun khusus bagi negara peserta yang ingin memamerkan peralatan alutsista militer yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kali ini, pameran dirgantara turut dihadiri oleh Hong Kong dan Malaysia.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Singapura membenarkan soal batalnya delegasi militer RI ke Singapura. Namun, mereka tidak menyebut alasan di balik absennya para delegasi tersebut.
Sementara juru bicara Kemenhan RI mengatakan pembatalan tersebut sudah jelas terkait keputusan Indonesia yang tetap bersikeras menggunakan nama Usman Harun untuk salah satu KRI baru yang dibeli dari Inggris. Tetapi dia memastikan tim aerobatik Indonesia di ajang Singapore Airshow tetap tampil.
Nama tersebut diambil dari dua tentara marinir, Harun Said dan Osman Haji Mohammed Ali, yang menjadi aktor di balik aksi pengeboman MacDonald House di Orchard Road tahun 1965 silam.
Keputusan untuk menggunakan nama tersebut, diprotes oleh Pemerintah Singapura pada pekan lalu. Keberatan disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Singapura kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Menurut Pemerintah Negeri Singa, penggunaan nama itu membangkitkan luka lama yang dialami oleh keluarga korban.(*)Red: son
Sumber : viva
