SegmenNews.com– Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, bertemu “Semeton Jokowi Bali” atau Saudara Jokowi, saat transit dari Kupang menuju Jakarta, Selasa 29 April 2014.
Meski hanya 1,5 jam berada di Bali, Jokowi membocorkan tiga cawapres yang bakal mendampinginya pada pilpres mendatang.
Ketut Suryadi, juru bicara “Semeton Jokowi Bali” menuturkan, tiga nama yang disebut Jokowi yakni, Jusuf Kalla, Abraham Samad, dan Ryamizard Ryacudu.
“Jokowi bertanya kepada kami tentang tiga nama (cawapres) itu. Namun, kami tidak dalam kapasitas untuk mendorong, mendesak atau meminta agar Jokowi memilih di antara nama tersebut. Kami hanya mengatakan kepada beliau untuk memilih siapa yang menurutnya paling cocok sesuai dengan hati nuraninya,” kata Suryadi.
Ia melanjutkan, perwakilan “Semeton Jokowi” dari berbagai kabupaten lebih condong memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi. “Namun, Semeton Jokowi tidak menyodorkan nama itu,” katanya.
Sementara itu, ketika ditanyakan kepada Jokowi mengenai cawapres yang dipilihnya, gubernur DKI Jakarta itu belum bisa menyebutkan namanya. Ia meminta untuk bersabar. “Belum diputuskan (cawapres). Tidak perlu buru-buru,” ujar Jokowi sambil memasuki mobil menuju Airport Ngurah Rai.
Dari penegak hukum
Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Komarudin Hidayat, menyatakan, penegakan hukum menjadi persoalan bangsa. Saat ini, banyak terjadi tidak pidana korupsi yang terus menggerogoti bangsa.
Pemimpin yang akan datang diharapkan dapat fokus pada persoalan ini. Harapannya, keadilan ditegakkan. Siapa pun yang terlibat korupsi, dapat ditindak tegas.
Komarudin juga menyebutkan, ada persoalan bangsa lainnya, seperti pembangunan dan perekonomian. Semua ini harus diselesaikan dengan segera. Kalau tidak, kata dia, akan hancur bangsa ini. “Hati-hati,” katanya.
Sementara itu, pengamat politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting, Budiman, menyatakan, sosok yang sudah terbukti dalam penegakan hukum adalah Abraham Samad.
Ketua KPK itu sudah berani mengungkap skandal megakorupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.
“Ada kasus Hambalang yang melibatkan menteri aktif. Kasus korupsi pajak dengan tersangka mantan ketua BPK yang baru saja pensiun, Hadi Poernomo juga diungkapnya. Itu sejarah yang tidak terlupakan,” kata Budiman.
Anggota pakar Seknas Jokowi, Eva K Sundari, menyatakan, syarat yang paling utama dalam menentukan pendamping capres PDIP adalah elektabilitas. Selain itu, dibutuhkan orang yang cocok, sehingga dapat berjalan sama-sama.
“Kami tidak ingin yang berseberangan,” katanya.***
Red: Son
© VIVA.co.id
