Pekanbaru(SegmenNews.com)- Anggota Komisi C DPRD Riau mengusir utusan dari Direksi BUMD Riau Petrolium keluar ruangan saat rapat di DPRD Riau. Pasalnya, yang diundang Direkturnya, sementara yang datang hanya utusan, sehingga mereka tidak bisa memberikan penjelasan tentang kinerja Riau Petrolium tahun 2002 sampai sekarang.
“Kita langsung mengusir Redaksi Riau Petrolium. Pasalnya orang yang kita tunggu-tunggu yakni Dirut mereka tidak datang,” kata Aherson, Rabu (11/3).
Kata Aherson yang datang saat itu hanya Manajer Operasional, Manajer Keuangan dan Manajer Administrasi. Sementara direkturnya disebutkan sedang menghadiri rapat bersama SKK Migas di Jakarta.
Sebelum diusir, Aherson sempat bertanya kepada direksi itu, yakni terkait apa saja yang dilakukan sejak berdiri Riau petrolium tahun 2002 sampai sekarang. Kemudian bagaimana keberhasilan kinerja tersebut.
Namun Direksi Riau Petrolium tidak mampu menjawab. Karena inti jawaban yang diberikan hanya “Rencana”. Seperti rencana pengelolaan blok siak, blok langgak dan lain-lain, tapi sampai sekarang belum juga dimulai.
Padahal tahun 2002, BUMD Riau Petrolium diberi dana APBD sebesar Rp 5 miliar. Kemudian tahun 2012 kembali disuntikan dana sebesar Rp 2,5 miliar. Jadi total dana yang sudah diberikan ke perusahaan BUMD ini sekitar Rp 7,5 miliar.
“Selain tidak ada menunjukkan hasil, sampai sekarang, perusahaan itu juga tidak pernah memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya DPRD. Padahal dana yang digunakan adalah milik negara,” ujar Aherson.
Hari ini, Kamis (12/3) DPRD bersama Pemprov Riau akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMD. Bagi yang tidak bisa berjalan, berkemungkinan akan dibekukan. karena tidak mungkin setiap tahun terus dibantu APBD tetapi perusahaannya tidak menghasilkan.
Kemudian, bagi perusahaan yang berpotensi, akan dipanggil dewan untuk dilakukan pembicaraan khusus. Sehingga perusahaan itu bisa dikembangkan sampai keluar provinsi, seperti perusahaan BUMD provinsi lain yang maju di Riau.
“Besok (Hari ini) kita akan mengadakan rapat evaluasi untuk seluruh BUMD yang ada. Hasil dari rapat itu akan kita tindaklanjuti dengan pemanggilan BUMD yang bermasalah atau berpotensi nantinya,” jelas Aherson.***(alind)
