Sengketa Direksi BRK & Waskita Terancam Diselesaikan Secara Hukum

Sengketa Direksi BRK & Waskita Terancam Diselesaikan Secara Hukum
Sengketa Direksi BRK & Waskita Terancam Diselesaikan Secara Hukum

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson menjelaskan, penyelesaian sengketa antara pihak Bank Riau Kepri (BRK) dengan Waskita Karya berakhir diakhir Maret 2015. Pada tanggal 1 April, Gedung BRK 17 lantai itu harus ditempati Direksi BRK, jika tidak akan dilimpahkan keranah hukum.

“Berdasarkan kesepakatan Direksi dan Waskita atas penyelesaian permasalahannya sampai 31 Maret. Jika kedua belah pihak ini tetap melalaikan tugasnya, maka kita DPRD Riau maupun Pemprov Riau akan melimpahkan permasalahan kedua belah pihak keranah hukum,” tegas Aherson, Kamis (19/3).

Dijelaskannya, Permasalahan kedua belah pihak ini hanya dua macam merek. Pertama merek AC (Pendingin ruangan) dan kedua Mesin Genset. Pihak BRK meminta kepada Waskita Karya untuk menukar merek sesuai dengan perjanjian awal yaitu merek Eropa. Sebab sebelumnya Waskita karya memasang merek China. Atas penukaran merek sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga dibuat kesepakatan untuk menyelesaikannya sampai akhir Maret nanti.

Berdasarkan informasi terakhir, barang merek yang diminta BRK sudah sampai di Surabaya. Namun pihak BRK tidak ada niat untuk menjemput dan Waskita Karya juga belum bergegas mendatangkan ke Pekanbaru.

“Jika melanggar perjanjian yang disaksika oleh Pemrpov dan DPRD ini, maka dianggap atas keegoan kedua belah pihak, maka Pemprov juga tidak akan segan untuk memberi sanksi,” ujar Aherson.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi C DPRD Riau, Huzaimi Hamidi. pihaknya akan meminta BRK melakukan Pinalti karena pihak Kontraktor Waskita sudah wan prestasi sebab sudah tertunda terus lebih dua tahun, maka sisa 5 persen lagi kekurangan pembayaran tidak perlu di lunasi dan dianggap pinalti.

Kemudian Dewan berharap jangan ada lagi BUMN yang mengerjakan proyek di Riau. Karena ada beberapa perusahaan nasional itu bermasalah di Riau dalam melaksanakan pembangunan, dan akan melaporkan hal itu ke Mentri BUMN.

“Kita minta ayo bersama-sama membangun Riau , jangan dikerjain Riau ini, karena banyak bangunan yang tidak beres dikerjakan mereka,” ujarnya.***(ran)