Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi Riau banyak menerima laporan, kepala satker Riau lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang urusan satker yang dipimpinnya.
“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa, banyak kepala Satker memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, daripada instansi yang dipimpinya,” kata Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Husni Thamrin, Minggu (27/12/15).
Dilanjutkan Husni, berdasarkan informasi yang diterima oleh DPRD Riau dilapangan, ada salah seorang kepala badan di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang lebih mengutamakan urusan keluarganya dalam bekerja ketimbang urusan instansi yang dipimpinnya. Sehingga badan yang dipimpinnya tidak berjalan seperti diharapkan.
Namun sayangnya, anggota Komisi C DPRD Riau ini enggan menyebut nama kepala badan yang dimaksud. Hal ini menurutnya, demi menjaga situasi yang kondusif di lingkungan Pemprov Riau dan menjaga nama baik kepala badan tersebut.
Seharusnya, kepala badan tersebut lebih mengutamakan urusan daerah terlebih dahulu dari pada urusan keluarga. Pasalnya mau jadi apa daerah ini ke depan, jika pejabat seperti itu.
Selain itu kalau disebuah instansi yang mereka pimpin diisi oleh tenaga honorer dari anak, keponakan, saudara dan orang kampungnya juga akan menjadikan instansi ini akan lemah secara sendirinya.
Untuk itu, dirinya akan melaporkan persoalan ini kepada Plt Gubernur Riau. Agar kepala daerah bisa memberikan peringatan atau sanksi terhadap kepala badan tersebut.
Persoalan ini sebutnya, tidak bisa didiamkan begitu saja. karena semakin lama, maka provinsi ini tidak akan dipandang orang lain.
“Nanti saya akan lapor ke pak Plt Gubernur Riau. Kita tidak ingin, mulai tahun 2016 nanti, ada kepala badan maupun dinas yang bersikap seperti itu. Riau ini sudah tinggal jauh dibandingkan provinsi lain, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan perekonomian.
Maka kedepan kinerja pejabat akan lebih kita perhatikan, supaya Riau bisa maju dan mewujudkan visi misi Riau tahun 2020,” tegas Husni.
Dia berharap Plt Gubri segera mengevaluasi para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pasca pelantikan dari hasil asessment tahun lalu.
Kemudian Plt Gubri diharapkan menerima kritik dan saran dari masyarakat terhadap laporan kinerja kepala Satker yang tidak menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagaimana fungsi instansi yang dipimpinnya.
Sehingga banyak Satker yang berjalan ditempat dan bahkan memanfaatkan instansi tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Kami meminta kepada Plt Gubernur Riau untuk mengevaluasi kinerja Satker selama kepemimpinannya sejak satu tahun lalu,” pintanya.***(alin)
