Agar tidak simpang siur, anggota DPRD meminta BKD mempertegaskan jumlah honorer ke komisi A.
“Kita tidak ada sistem tipu-tipu, kalau emang 19 ribu, ayo mana datanya, kami sudah berkali kali meminta data yang ril kepada BKD, tapi sampai sekarang belum kami terima,” kesal Imam.
Imam menilai, pihak BKD tidak terbuka soal tenaga honorer. Padahal, pihak DPRD menginginkan persoalan ini secepatnya terselesaikan.
“Saya pribadi berharap tenaga honorer jengan sampai ada yang di rumahkan. Masalah tenaga honorer ini gawe ya Bupati,” sebut Politisi Demokrat ini.
Lanjut Imam, sebelum revisi UU ASN di sahkan, dirinya meminta kepada pemerintah, agar tidak merumahkan honorer. DPRD Rohil mendukung penuh baik secara lisan maupun secara tertulis.***(Chandra)
