Hakim Vonis Bebas Manager PT Duta Palma Grup

Ilustrasi

Pekanbaru(SegmenNews.com)-Suheri Terta, salah satu manager PT Dulta Palma Grup divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ia dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan sesuatu atau menjanjikan kepada Gubernur Riau Annas Maamun dalam kasus alih fungsi hutan.

Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, pada sidang yang digelar secara vidio converence, Rabu 9September 2020. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Seheri Terta selama empat tahun penjara.

Dalam putusan majelis hakim disebutkan, terdakwa Suheri Terta tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan ke satu dan kedua yakni Pasal 5 ayat 1 a dan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangan majelis hakim salah satunya disebutkan, hanya saksi Gulat Manurung saja yang menyebutkan bahwa terdakwa ada memberikan amplop berisi uang dolar singapura untuk diberikan kepada Gubernur Riau Annas Maamun. Sementara Anas Maamun mengaku tidak ada menerimanya dan keterangannya cendrung berubah-ubah al ini sesuai keterangan Annas Maamun yang sudah uzur dan pikun.

Sementara keterangan Gulat Manurungbini telah dibantah oleh terdakwa. Karena itu menurut majelis hakim, keterangan satu saksi saja bukanlah bukti sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Atas putusan majelis hakim ini, terdakwa menyatakan menerima, sementara jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

Dalam tuntutan Jaksa KPL yang dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua SH MH, disebutkan terdakwa SUHERI TERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Selain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERI TERTA berupa pidana penjara selama 4 tahun, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa membayar denda  sejumlah Rp150 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Untuk diketahui, dalam tuntutan Jaksa KPK sebelumnya disampaikan, bahwa Terdakwa SUHERI TERTA bersama-samadengan SURYA DARMADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : R-3246/DIK/.01.02/01-23/08/2019 Tanggal 09 Agustus 2019),pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 September 2014 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rumah Dinas Gubernur Riau,
telah melakukanatau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp3 miliar dari uang yang dijanjikan seluruhnya sebesar Rp8 miliar kepada H. ANNAS MAAMUN selaku GubernurRiau periode 2014-2019, yang diberikan melalui GULAT MEDALI EMAS MANURUNG.

Pemberian uang ini dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya H. ANNAS MAAMUNselaku Gubernur Riau memasukkan lokasi PT PALMA SATU, PT PANCA AGRO LESTARI, PT BANYU BENING UTAMA, serta PT SEBERIDA SUBUR yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan anak perusahaan PT DARMEX AGRO milik SURYA DARMADI kedalam Surat Gubernur Riau No.050/BAPPEDA/8516 Tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau sebagai Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 padahal lokasi perusahaan tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan oleh Tim Terpadu.***(ran)